Ini Upaya RI Untuk Arus Data Lintas Negara & Literasi Digital
Foto: Suasana pertemuan keempat Digital Economy Working Grop (4th DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Arus data lintas negara serta literasi digital dan kecakapan digital menjadi isu prioritas yang dibahas di Forum Digital Economy Working Group (DEWG) 2022 putaran ke-4 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong mengungkapkan posisi Indonesia dalam isu data lintas negara adalah menginginkan adanya kedaulatan digital. Tidak hanya bagi Indonesia, kedaulatan digital juga berlaku untuk negara lain.
"Jangan sampai ada istilahnya pengelompokan baru dalam konteks pertukaran data ini. Tetapi pertukaran data ini bersifat adil, setara. Jadi point of view-nya sekali lagi adalah kedaulatan digital atau kedaulatan data, kita semua negara harus menghormati kehormatan digital lain," kata dia.
Adapun kesepakatan antara negara-negara anggota G20 mengenai isu, ini yaitu mengakui upaya Presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow withrust dan cross border data flow, yaitu keadilan, transparansi, dan keabsahan.
Sementara itu untuk isu literasi digital dan kecakapan digital, Usman menyebut pihaknya mengajukan proposal panduan menghadapi hoaks dan informasi yang salah. Panduan ini nantinya akan dipakai oleh negara-negara di Asia Tenggara dan akan diperkenalkan di ASEAN Summit pada 2023 mendatang.
"Ini salah satu implementasi konkret dari literasi digital. Kita ingin memberikan guideline dan petunjuk dan acuan bagi negara-negara Asia Tenggara bagaimana kita memerangi hoaks dan missed informasi. Literasi digital ini kan terkait erat dengan hoaks dan missed informasi," tegas Usman.
Untuk isu tersebut, DEWG berhasil menyusun digital tool kits for measuring digital skills and literacy. Dokumen ini diketahui untuk mengukur standar kecakapan literasi digital dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerja sama internasional dalam mengatasi gap antar negara dan menjawab tantangan masa depan digital.
"Inilah sumbangsih IKP, Kominfo, dan Indonesia untuk dunia internasional karena guideline ini dipakai paling tidak oleh 10 negara anggota ASEAN, dan bisa jadi diadopsi oleh negara-negara Asia secara umum, dan bisa jadi akan dipakai oleh dunia," pungkasnya.
Sebagai informasi, Forum DEWG 2022 putaran ke-4 telah selesai diselenggarakan. Dalam forum ini, isu-isu kunci terkait ekonomi digital berhasil dibahas dan menghasilkan kesepakatan antara negara-negara anggota G20, seperti pemulihan pasca pandemi Covid-19, literasi digital dan kecakapan digital, dan terkait arus data lintas negara.
[Gambas:Video CNBC]
Delegasi Belanda Ungkap Atmosfer di DEWG G20 Unik
(rah/rah)
