Disorot KPPU, Google Harus Bayar Segini Jika Divonis Monopoli
Foto: Google (REUTERS/Dado Ruvic)
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan penyelidikan atas Google dan anak usahanya di Indonesia. Jika terbukti bersalah, Google harus membayar denda jumbo.
Google, menurut KPPU, diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi pada distribusi aplikasi digital di dalam negeri.
"Keputusan tersebut dihasilkan pada Rapat Komisi tanggal 14 September 2022 dalam menindaklanjuti hasil penelitian inisiatif yang dilakukan Sekretariat KPPU. Proses penyelidikan akan dilakukan selama 60 [enam puluh] hari kerja ke depan, guna memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang," kata Mulyawan Ranamanggala, Direktur Ekonomi, Kedeputian bidang Kajian dan Advokasi KPPU dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/9/2022).
Praktik yang menjadi sorotan KPPU adalah langkah Google mewajibkan penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu. GPB merupakan sistem pembelian produk atau layanan di dalam aplikasi atau in-app purchase. Aplikasi yang didistribusikan toko aplikasi Google Play Store wajib menggubahan GPB per 1 Juni 2022 lalu.
Tarif layanan yang dikenakan untuk aplikasi pengguna GPB berkisar 15%-30% dari nilai transaksi. Dalam keterangannya KPPU memberikan jenis aplikasi yang dibebankan penggunaan GPB, yakni:
- Aplikasi menawarkan langganan (seperti pendidikan, kebugaran, musk atau video)
- Aplikasi menawarkan digital items digunakan pada game
- Aplikasi penyedia konten atau kemanfaatan (seperti versi aplikasi yang bebas iklan)
- Aplikasi produktivitas
KPPU juga melaporkan Google Play Store mengantongi pangsa pasar sangat besar mencapai 93%. Google juga dinilai melakukan praktik penjualan bersyarat pada dua model bisnis berbeda. Salah satunya dengan mewajibkan pengembang aplikasi membeli dengan sistem bundling, Play Store dan Play Billing.
Selain itu, Google juga hanya bekerja sama dengan salah satu payment gateway. Namun, penyedia lain di dalam negeri tidak punya kesempatan yang sama.
"Dalam proses penelitian, KPPU telah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak dan dapat menyimpulkan bahwa, kebijakan Google tersebut merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat di pasar distribusi aplikasi secara digital," jelasnya.
Lalu, hukuman apa yang bisa dikenakan ke Google jika terbukti bersalah? Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Google terancam didenda maksimum 50% dari laba bersih.
Indonesia bukan negara pertama yang menyelidiki Google atas dugaan praktik monopoli. Pekan ini, Uni Eropa menolak banding Google atas hukuman 4,1 miliar euro yang dikenakan karena pelanggaran aturan anti-monopoli.
Pemerintah Korea Selatan, tahun lalu juga telah merilis aturan "anti-Google. Regulasi tersebut melarang toko aplikasi besar memaksa pengembang menggunakan sistem pembayaran mereka dengan tujuan menghentikan pengelola toko aplikasi mengutip komisi dari setiap pembelian di dalam aplikasi.
[Gambas:Video CNBC]
Bukan RI Saja, Google Juga Dituduh Monopoli di Banyak Negara
(dem)
