Transaksi Nasabah Lewat BI Fast Tembus Rp 1.782 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia melaporkan hingga Kuartal II-2022, volume transaksi BI FAST telah mencapai 87 juta dengan nilai Rp 339 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan jumlah transaksi tersebut telah meningkat drastis dibandingkan Kuartal I-2022 yang volume transaksinya hanya mencapai 41 juta dengan nilai Rp 139 triliun.

Hingga akhir tahun 2022 BI memproyeksikan transaksi BI FAST akan menyentuh hampir 50 juta.

"Kami proyeksi jumlah transaksi 459 juta dengan nilai keseluruhan nominal Rp 1.782 triliun," jelas Perry dalam konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/8/2022).

Baca: Kondisi Ekonomi RI Terkini: Masih Jauh Lah ya dari Resesi

Untuk diketahui, BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi ritel secara real time, aman, efisien, dan dilakukan setiap saat, yakni 24 jam sehari, 7 hari sepekan.

Perry menegaskan akan terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi biaya, memudahkan transaksi keuangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini juga dilakukan dengan berbagai upaya seperti melanjutkan kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit.

Perry juga mengatakan, telah memperpanjang masa berlaku Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pedagang atau merchant kategori usaha mikro sebesar nol persen menjadi 31 Desember 2022.

Baca: Paypal Diblokir Kominfo, Ini Penggantinya

Selain itu, melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp 1 dari BI ke bank dan maksimum Rp 2.900 dari bank kepada nasabah sampai dengan 31 Desember 2022, termasuk meningkatkan batas nilai yang dapat disimpan pada uang elektronik terdaftar dan batas nilai transaksi bulanan.

"Upaya lainnya, yakni dengan memperluas ekosistem dan fitur QRIS termasuk QR antarnegara menggunakan mata uang lokal dan memastikan operasionalisasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) berjalan lancar," jelas Perry.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Riset: Ekonomi RI Ditopang Sistem Pembayaran 'Era Baru'