Banyak Masyarakat Belum Paham Keuangan Digital, Kenapa?

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

16 July 2022 20:15

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagian besar masyarakat di Indonesia dinilai belum memahami adanya layanan keuangan digital. Bahkan Co-Chair Youth 20 (Y20) Indonesia2022, Michael Victor Sianipar menyebut berdasarkan data Bank Dunia, rumah tangga di Indonesia belum memahami keuangan digital dikarenakan berbagai alasan.

"Dari rumah tangga yang tidak menggunakan digital financial services, 45% mengatakan tidak menggunakan karena tidak tahu keuntungannya apa. Sebesar 58% karena mereka tidak tahu cara kerjanya. Dan sekitar 50% juga mereka belum mendengar ada digital financial services," ungkap dia dalam Kelas Cuan CNBC Indonesia, Sabtu (16/7/2022).

Oleh karena itu kata dia, sosialisasi mengenai hal ini cukup penting mengingat saat ini berbagai layanan keuangan digital telah hadir, termasuk untuk kebutuhan investasi.

Adapun menurut dia, perlu ada beberapa elemen penting supaya masyarakat bisa memiliki pengetahuan mengenai keuangan digital.

"Pertama adalah infrastruktur. Sekarang ada digital device. Kalau kita masuk ke desa, sedikit presentasi yang memahami apa itu literasi keuangan," ungkap Michael.

Baca:

Tegas! Ini Arahan Keras Jokowi Soal Ekonomi Digital

Hal ini pun menjadi tugas bagi Y20 untuk memperhatikan akses digital agar bisa merata di Indonesia. Sehingga akses digital bisa dirasakan oleh masyarakat di pelosok daerah.

"Kedua adalah pendidikan, ilmu pengetahuan. Sekarang ini bagaimana pendidikan yang dibutuhkan generasi akan datang? Kita tahu industri 4.0 banyak jenis pekerjaan berubah. Contohnya dengan kehadirantoolsinvestasi. Ini ilmu yang perlu dipelajari, cara mengatur keuangan, cara berinvestasi," papar dia.

Dia juga menyatakan bahwa isu keuangan digital perlu dimasukkan sebagai kurikulum. Sehingga masyarakat memiliki sumber ilmu yang jelas baik itu pendidikan formal maupun nonformal.

"Ini kurikulum seperti ini, harus benar-benar dilakukan karena anak muda ini mereka lihat dulu mau belajar dari guru, orang tua, YouTube. Ini harus kita tata. Ini kita dorong supaya jadi kebijakan di negara anggota G20," pungkas Michael.