China Rilis Aturan Ketat Soal Transfer Data ke Luar Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Regulator siber China mengatakan bahwa aturan yang mengharuskan ekspor data untuk menjalani tinjauan keamanan akan berlaku mulai 1 September.

Ini menjadi pertama kalinya regulator memberikan tanggal mulai untuk kerangka peraturan baru yang akan memengaruhi ratusan perusahaan China.

Perincian tinjauan keamanan wajib baru yang akan dilakukan oleh Cyberspace Administration of China (CAC), yang akan digunakan untuk menentukan apakah sejumlah besar data pengguna Negeri Tiongkok yang dimiliki oleh entitas swasta dapat dikirim ke luar negeri, juga telah diselesaikan.

Mereka menerbitkan aturan tersebut melalui akun WeChat resminya, Kamis (7/7/2022).

Banyak dari tinjauan keamanan yang akan dilakukan sudah ditetapkan oleh CAC dalam rancangan aturan yang diterbitkan Oktober lalu, versi final yang diterbitkan sekarang hanya menambahkan detail penting.

Perusahaan atau entitas yang sejak 1 Januari tahun lalu telah mengirim 100 ribu atau lebih data ke luar negeri, atau informasi pribadi "sensitif" milik 10 ribu atau lebih pengguna, juga harus menjalani tinjauan keamanan CAC.

Sebelumnya, tidak diketahui mulai tanggal berapa CAC akan mengukur ukuran data pengguna perusahaan dan entitas.

Pada 1 Januari lalu, mereka hanya menegaskan bahwa ruang lingkup tinjauan keamanan akan jauh melampaui operator infrastruktur informasi penting dan pemroses data yang menangani informasi pribadi lebih dari 1 juta orang, kategori lain yang ditentukan sejak awal oleh rancangan aturan CAC.

"Klarifikasi ketentuan khusus dari tinjauan keamanan ekspor data diperlukan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat, mencegah dan menyelesaikan risiko keamanan data lintas batas, menjaga keamanan nasional dan kepentingan masyarakat dan publik," kata CAC, dikutip dari Reuters.

Kekhawatiran China mengenai ekspor data luar negeri baru-baru ini membuat sejumlah perusahaan China kelabakan.

CAC meluncurkan ulasan keamanan siber ke perusahaan China Full Truck Alliance, Kanzhun Ltd, dan raksasa ride-hailing Didi Global pada Juli tahun lalu, memerintahkan mereka untuk berhenti mendaftarkan pengguna baru, dengan alasan keamanan nasional dan kepentingan publik.

Sementara itu, Full Truck Alliance dan Kanzhun mengumumkan dimulainya kembali pendaftaran pengguna baru minggu lalu dan mengatakan telah memperbaiki masalah yang diidentifikasi oleh penyelidikan CAC.