Belanja Online Kena Bea Materai, Ini Kata Ditjen Pajak

Sebelumnya, idEA telah buka suara mengenai wacana tersebut. Mereka menilai penerapan bea materai pada Terms and Condition (T&C) akan menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Sebagai informasi T&C adalah salah satu bagian pada platform yang berfungsi menjelaskan hak dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang mengakses layanan digital. idEA menilai pemerintah menganggap T&C adalah dokumen perjanjian dan terutang bea meterai sesuai UU 3 tahun 2020 dan akan berdampak pada terciptanya hambatan proses digitalisasi.

"Bayangkan apabila seluruh user, termasuk pembeli dan seller sebelum mendaftar di platform harus bayar Rp 10.000 terlebih dahulu. Padahal mereka belum transaksi, apalagi UMKM laku saja belum sudah harus bayar materai," jelas Ketua Umum idEA, Bima Laga dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia.

Pilihan Redaksi Bergaji Rp550 Juta Sebulan, Karyawan Netflix Resign Demi Ini Shopee Masih Bakar Uang & Gaji Tinggi di Tengah Gelombang PHK

Jika itu terjadi, Indonesia akan jadi negara pertama yang memberlakukan e-meterai. Hal ini juga dinilai akan mengurangi daya saing Indonesia di dunia internasional.

Dengan langkah tersebut juga tidak sejalan dengan program pemerintah untuk 30 juta UMKM dapat masuk ke dunia digital hingga tahun 2024 menatang.

"Penerapan perjanjian baku juga belum diimplementasikan secara utuh di offline, masih ditemukan banyaknya perjanjian baku seperti syarat dan ketentuan masuk mal, pasal, dan gedung yang mudah terlihat sehari-hari, namun tidak dikenakan objek bea meterai," ungkapnya.

Pihak asosiasi juga memberikan rekomendasi pada pemerintah, yakni adanya pengecualian khusus yang membuat T&C tidak menjadi obyek e-meterai. Sebab dampaknya menjadi akan masif untuk menghambat proses digitalisasi.

Namun jika memang diperlukan e-meterai secara perdata, idEA merekomendasikan untuk dilakukan secara terutang. Dengan begitu proses digitalisasi tidak akan terhambat.

(dem)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All