Alasan Menkes Percepat Suntikan Booster Vaksin Covid-19

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
14 December 2021 19:00
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Saat Konferensi Pers PPKM, Jakarta,11 Oktober 2021. (Tangkapan Layar Youtube Skretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksin booster direncanakan untuk diberikan bulan depan. Namun ternyata itu lebih cepat dari yang dijadwalkan, karena adanya Covid-19 varian Omicron.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pada awalnya booster akan diberikan saat suntikan pertama sudah 70% dari populasi dan 50% warga sudah menerima dosis kedua.

"Ada pemikiran dipercepat terus terang karena dinamika yang terjadi di dunia akibat Omicron," jelas Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12/2021).


Dia menjelaskan dalam tiga minggu terakhir, soal Omicron mengerucut ke tiga hal. Ada soal laju penularan lebih tinggi dari Delta, mempengaruhi vaksinasi, dan kemungkinan lain soal varian yang tidak parah dari Delta.

Namun menurutnya, ketiga hal tersebut perlu dimatangkan lagi oleh para peneliti dunia dalam 2-4 minggu ke depan. Sebagai respon cepat, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memperlambat masuknya Omicron ke dalam negeri.

"Memperketat border kita supaya memperlambat masuknya Omicron. Tidak akan bisa menghindari 100% setidaknya kita memperlambat," kata dia.

Itu juga yang membuat keputusan karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 10 hari. Alasannya untuk melindungi masyarakat Indonesia dan menghambat varian tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan sudah terbukti orang yang telah divaksin daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu vaksinasi harus dipercepat terutama untuk mereka yang berisiko lebih tinggi seperti lansia.

Namun kelompok lansia ini sulit untuk divaksinasi. Berbeda dengan kelompok usia muda yang lebih agresif untuk mendapatkan vaksinasi.

Untuk itulah, Budi menjelaskan kebijakan yang dibuat dikaitkan dengan kecepatan vaksin termasuk untuk vaksin lansia. Misalnya untuk booster dan anak, salah satu indikator pelaksanaannya adalah dari jumlah lansia yang divaksin.

"Karena Kemenkes tidak punya kemampuan eksekusi di lapangan di daerah-daerah. Eksekusi di lapangan di daerah bergantung kepada kepala daerah. Mendorong kepala daerah yang tingkat vaksinasi sangat berisiko untuk terjadi penularan," ungkap Budi.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Simak! Ini Syarat Vaksin Booster Covid-19 di Indonesia


(npb/roy)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading