Cegah Aksi Taliban, Google Kunci Akun Pemerintah Afghanistan

Jakarta, CNBC Indonesia - Google mengunci sementara sejumlah akun pemerintah Afghanistan. Informasi ini berasal dari seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut dan menambahkan alasan kebijakan itu khawatir atas jejak digital yang ditinggal mantan pejabat serta internasional negara tersebut.

Setelah beberapa minggu setelah Taliban mengambil alih, beberapa laporan menyoroti bagaimana bometrik dan payroll Afghanistan dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu para musuh mereka.

Dalam sebuah pernyataan, Google mengonfirmasi telah mengunci akun pemerintah Afghanistan. Raksasa teknologi itu juga menambahkan sedang memantau situasi di negara tersebut dan 'mengambil langkah sementara untuk menyelamatkan beberapa akun', dikutip Reuters, Senin (6/9/2021).

Menurut penuturan pegawai mantan pemerintah kepada Reuters, Taliban berusaha mendapatkan email dari para mantan pejabat. Akhir bulan lalu, dia menyatakan Taliban memintanya menyimpan data yang ada di server kementerian tempatnya bekerja.

"Jika saya melakukannya, mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari pimpinan kementerian sebelumnya," ungkapnya.

Namun menurut pegawai tersebut dia tidak mematuhi permintaan itu. Sejak saat itu, dia memilih untuk bersembunyi, Reuters tidak mengidentifikasi pria atau mantan pegawai Kementerian karena khawatir akan keselamatannya.

Menurut laporan, ada dua lusin badan pemerintah Afghanistan yang menggunakan server Google untuk email. Diantaranya adalah kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi dan tambang.

Selain itu protokol presiden Afghanistan juga menggunakan Google. Termasuk juga beberapa pemerintahan daerah.

Database pemerintah dan email bisa memberikan informasi mengenai pegawai dari pemerintah sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu dan mitra asing.

Menurut peneliti keamanan dengan perusahaan intelijen internet Domain tools, Chad Anderson, hal tersebut dapat memberikan banyak informasi nyata.

"Bahkan dengan hanya memilih daftar pegawai dari Google Sheet adalah masalah besar," kata dia.

Selain Google, menurut laporan sejumlah lembaga pemerintahan Afghanistan juga menggunakan layanan email dari Microsoft. Termasuk diantaranya Kementerian luar negeri dan kepresidenan.

Namun belum jelas langkah apa yang mungkin dilakukan oleh Microsoft mencegah data tersebut jatuh ke tangan Taliban. Pihak Microsoft juga menolak berkomentar.