Istana Buka Suara! Minta Usut Kebocoran Data Penduduk RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Staf Presiden meminta seluruh elemen mengusut tuntas kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut dikemukakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (25/5/2021).

"Kebocoran data ini tentunya menyentak kita semua, kekhawatiran dan kecemasan akan kerahasiaan data pribadi dapat diketahui oleh pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab," kata Ade.

KSP meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia, untuk dapat berperan aktif mengungkap dan menelusuri sumber 279 juta data pribadi yang di duga bocor, siapa pelakunya.

Pilihan Redaksi Data Penduduk Indonesia Bocor, Kominfo Blokir RaidForums Heboh 279 Juta Data Penduduk RI Bocor, Ini Kata Pakar Data Penduduk RI Bocor di Internet, Ini Cara Periksanya

Menurutnya, pengungkapan dan penelusuran sumber data itu penting segera dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan dimanfaatkan untuk kejahatan siber.

"Saya yakin Polri mampu menelusuri sumber kebocoran 279 juta data kependudukan yang sangat meresahkan masyarakat. Kepolisian agar dapat menindak secara tegas pihak-pihak yang dengan sengaja membocorkan data-data tersebut," tegasnya.

Ade menilai, kebocoran data kependudukan merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebab data-data yang bocor tersebut berpotensi di salah gunakan.

"Data merupakan salah satu sumber vital yang bisa digunakan untuk kejahatan siber. Pihak tertentu bisa menyalahgunakan data yang ada untuk tindakan-tindakan ilegal yang akan sangat merugikan," katanya.

"Data-data itu bisa digunakan untuk melakukan penipuan, pembobolan akun email dan media sosial, mengakses layanan perbankan secara ilegal dan lain sebagainya. Maka, perlu diungkap siapa yang bertanggung jawab dan siapa pelakunya," jelasnya.

KSP juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar dapat menyelesaikan dan memperbaiki system IT nya agar datanya tidak mudah dijebol kembali. Pesan ini juga disampaikan kepada penyelenggara jasa pelayanan lainnya.

"Mari kita bersama-sama ikut partisipasi memberikan dukungan dan mendorong agar percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera di selesaikan dan di sahkan oleh DPR," jelasnya.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Data Penduduk Indonesia Bocor, Kominfo Blokir RaidForums