Menkes Bicara Vaksin Terawan & Pengawasan Tak Lagi di BPOM

BPOM hingga saat ini memang belum mengeluarkan izin untuk uji klinis tahap II Vaksin Nusantara. Keputusan ini ternyata didukung sejumlah tokoh, termasuk mantan wakil presiden Boediono. BPOM mendapatkan dukungan dari 105 tokoh yang menandatangani pernyataan terbuka.

Namun langkah ini ditanggapi berbeda oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Dia mengatakan BPOM sudah tidak independen lagi.

"Kami tahu bahwa ada gerakan yang disponsori juga mungkin oleh BPOM, yang kemudian gerakan tersebut ingin mengumpulkan para tokoh bangsa mendukung BPOM, jadi BPOM sudah memandang politik loh sekarang," kata Melki, dalam diskusi daring Trijaya FM pada Sabtu (17/4/2021) dikutip dari detik.com.

Tidak sampai sana, dia mengatakan BPOM sengaja mengajak sejumlah tokoh untuk memperlihatkan otoritas obat tersebut ditekan terkait Vaksin Nusantara.

"Mereka bilang kami berpolitik, yang bermain politik justru sekarang BPOM, kan kita tahu siapa-siapa yang sekarang memakai narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh, seolah-seolah nanti mendukung BPOM bahwa mereka dizalimi," jelasnya

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng M Faqih. Menurutnya BPOM membuktikan sikap profesional, dibuktikan dengan obat hingga vaksin yang telah mengantongi izin sebelumnya.

"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," ujar Daeng.

(roy/roy)

Pages

Next