Akhirnya... Menkes BGS Buka Suara Soal Polemik Vaksin Terawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik seputar Vaksin Nusantara yang melanjutkan uji klinis fase II tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memunculkan aksi saling dukung dan saling tuding dari masing-masing kubu.

Dalam sebuah diskusi daring, Minggu (18/4/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara menjelaskan sikapnya dan juga institusi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, menegaskan Kemenkes pada dasarnya sangat mendukung setiap riset yang dilakukan anak bangsa. Namun, terkait vaksin, masalah keamanan harus menjadi perhatian serius.

"Bener-bener harus dibikin berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang baku dan tepat. Itu tolong jangan di-cross, jangan di-shortcut, jangan di-cut corners," tegasnya.

Baca: Kontroversi Vaksin Nusantara: Sengit Terawan Vs BPOM

Sedangkan terkait kontroversi yang muncul, BGS mengingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan waktu dan energi. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada hal-hal yang 'saving life' daripada meributkan sesuatu yang bukan bidang keahliannya.

"Ini sesuatu yang sifatnya sangat scientific, sangat-sangat ilmiah. Jadi tolong dibicarakan di tataran ilmiah," pesannya.

Eks Wamen BUMN itu bilang paling tepat untuk membicarakan masalah tersebut saat ini adalah para ilmuwan yang kompeten di bidangnya. Bukan waktu yang tepat untuk membawanya ke ranah yang lain, termasuk politik.

"Biarkan mereka berdebat di tataran ilmiah. Kalau terlalu banyak berdebat di tataran medsos kalau menurut saya juga nggak bener ya," kata BGS.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

Seperti diketahui, keputusan BPOM untuk tidak memberi izin uji klinis fase II Vaksin Nusantara yang digagas eks menkes Terawan Agus Putranto menimbulkan saling dukung di kalangan para tokoh, termasuk dari mantan wapres Boediono.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menuding dukungan para tokoh kepada BPOM soal Vaksin Nusantara memiliki unsur politik. Ia mengklaim otoritas obat negara Indonesia tersebut sudah tidak lagi independen.

"Kami tahu bahwa ada gerakan yang disponsori juga mungkin oleh BPOM, yang kemudian gerakan tersebut ingin mengumpulkan para tokoh bangsa mendukung BPOM, jadi BPOM sudah memandang politik loh sekarang," kata Melki dalam diskusi daring Trijaya FM pada Sabtu (17/4/2021), sebagaimana dikutip dari detikcom.

Melki juga menyebut BPOM sengaja mengajak sejumlah tokoh untuk memperlihatkan adanya tekanan kepada otoritas tersebut, terkait dengan uji klinis Vaksin Nusantara.

"Mereka bilang kami berpolitik, yang bermain politik justru sekarang BPOM, kan kita tahu siapa-siapa yang sekarang memakai narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh, seolah-seolah nanti mendukung BPOM bahwa mereka dizalimi," ujarnya.

Baca: Duh! Relawan Uji Klinis Vaksin Terawan Alami Demam-Mual-Gatal

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqih menepis tudingan Melki. Ia mengatakan sikap profesional BPOM sudah terbukti dari obat hingga vaksin yang telah mendapat persetujuan lebih dahulu.

"Kalau kita mengatakan BPOM tidak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan dan vaksin yang sudah ribuan bahkan mungkin jutaan, karena ini kan pekerjaan sehari-hari BPOM," tegas Daeng.

"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," tambahnya.

Daeng menegaskan keputusan DPR tidak bisa lepas dengan unsur politik karena hal itu datang dari lembaga politik. Ia khawatir, jika polemik seperti Vaksin Nusantara diselesaikan dengan berbagai pendekatan lain di luar BPOM, ke depan akan terus berulang kejadian serupa.

Sebelumnya sederet tokoh, yang didominasi anggota DPR RI, mendukung kelanjutan uji klinis Vaksin Nusantara. Dukungan diwujudkan dengan mengikuti pengambilan darah untuk diproses menjadi vaksin dendritik.

Sementara BPOM mendapat dukungan dari 105 tokoh yang menandatangani pernyataan terbuka, menegaskan bahwa BPOM RI adalah badan resmi yang bekerja berdasarkan prosedur dan integritas ilmiah.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Vaksin Nusantara Terawan tidak Cocok untuk Vaksinasi Massal?