Nasib Kartu Prakerja 2020: KPK Turun Tangan, Akhirnya Lanjut!

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
31 December 2020 20:10
INFOGRAFIS, Pendaftaran Kartu Prakerja 2020 Disetop

Jakarta, CNBC Indonesia - Kartu Prakerja jadi salah satu peristiwa yang terjadi di tahun 2020. Diluncurkan awal tahun ini, Kartu Prakerja mengalami dinamikannya sendiri.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menyatakan jika Kartu Prakerja jadi solusi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan skill baru, meningkatkan keterampilan yang ditekuni dan bidang baru.

Setelah resmi diluncurkan, pemerintah juga merilis website yakni www.prakerja.go.id. Pemerintah juga menggandeng platform Pijar Mahir milik Telkom.


Pijar Mahir merupakan platform pembelajaran digital yang difokusikan untuk pelatihan bersertifikasi pada pendidikan vokasi dan profesi, dikutip Kamis (31/12/2020).

Pemerintah juga menggandeng tujuh platform lain yakni Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, dan Kemnaker. Airlangga menuturkan masyarakat bisa memilih platform untuk ikut pelatihannya.

Disorot KPK

Namun Kartu Prakerja Disorot KPK. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut metode pelaksanaannya berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara.

Hal tersebut merupakan hasil kajian KPK atas pelaksanaan Kartu Prakerja dari penerimaan di gelombang I sampai III. Hasilnya juga telah disampaikan ke Menteri Koordinator Perekonomian pada 2 Juni 2020 lalu.

Selain itu KPK menyebutkan konten pelatihan banyak yang gratis di Youtube dan laman resmi Kartu Prakerja. Serta lembaga tersebut menyatakan penilaian konten pelatihan tidak melibatkan ahli.

Sorotan KPK ini juga membuat pendaftaran gelombang 4 dihentikan sejak Mei 2020. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkoperekonomian, Rudy Salahuddin menyatakan saat itu sudah mengadakan rapat dengan KPK, LKPP, BKPP, Mensesneg, Kepolisian dan kepala Jaksa Agung.

Saat itu dia juga menambahkan pihaknya sedang melakukan perbaikan Perpress yang jadi payung hukum Kartu Prakerja. Sebab Perpres dibuat sebelum pandemi dan akan disesuaikan dengan tata kelola yang baru.

Namun setelah itu Kartu Prakerja tetap dilanjutkan. Dipastikan juga jika program tersebut akan dilanjutkan di tahun 2021.

Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja memastikan jika peserta yang ikut serta tahun ini tak bisa ikut di tahun depan.

"Program Kartu Prakerja tahun depan, penerimanya tidak ada yang sama dari penerima tahun ini. Karena prinsip pemerataan kesempatan ini kita laksanakan," ujar Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari saat video conference, Selasa (3/11/2020).


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading