Telkom Pamer Canggihnya Aplikasi Vaksin Covid-19 Buatannya

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) membantu Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) terkait pengadaan informasi dan satu data untuk Covid-19.

Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia, Fajrin Rasyid mengatakan Telkom bertugas mengintegrasikan data dari berbagai sumber terkait vaksin Covid-19, diantaranya data dari Kementerian dan Lembaga, Kementerian Kesehatan hingga Dukcapil untuk validitas.

Pilihan Redaksi Vaksinasi Covid-19 RI Tahun Depan, Pre-oder Dulu Yah! Produksi Samsung Galaxy Note Disetop Tahun Depan? Vaksin Moderna Diklaim Ampuh 100% Cegah Sakit Parah Corona

"Kami saat ini sudah melakukan kroscek atau penggabungan atau melakukan integrasi data dari berbagai sumber. BPJS kesehatan ada 200 juta sekian data kemudian dipadukan dengan data dari sumber lain dari Dukcapil, Kemendagri, BPJS TK, kemudian Kemenkes untuk tenaga kesehatan dan data dari TNI Polri," ujarnya pada Webinar KPCPEN "Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi CovidI19" di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Sementara itu, Telkom juga membuat aplikasi yang memiliki beragam fungsi. Aplikasi ini masih dalam tahap penyelesaian, dan diperkirakan akan selesai awal tahun depan.

Adapun fungsi aplikasi tersebut pertama mengintegrasikan data, dashboard filtering, membangun sistem pendaftaran melalui aplikasi, SMS, dan lainnya, memonitor produksi, pengiriman dan jumlah vaksin hingga yang terakhir memberikan laporan hasil vaksinasi.

Agar sistem tersebut berjalan dengan baik, dibutuhkan data yang valid, bahkan dilakukan pengecekan ulang data untuk meningkatkan kualitas data itu sendiri. Menurut Fajrin, sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, semoga ini menjadi awal yang baik untuk satu data kesehatan Indonesia.

"Data akan digunakan untuk vaksin pemerintah atau untuk vaksin mandiri," tegasnya.

Adapun disatukannya data ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih jika saatnya tiba. Fajrin menjelaskan, jika seseorang menjadi target vaksin pemerintah, namun ternyata dirinya memilih untuk vaksinasi mandiri, dengan alasan tertentu.

"Kemudian dia di vaksin. Kalau sudah di vaksin, hak dia untuk memperoleh vaksin pemeintah hilang, nah supaya (vaksin non-mandiri) bisa diberikan ke org lain," katanya.

Pekan lalu, tepatnya pada 18 November dan 19 November telah dilakukan simulasi di Bogor dan Cikarang. Simulasi ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan mendapatkan respon positif. Meski begitu, sistem ini akan terus diperbaiki hingga siap digunakan saat vaksinasi tiba.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Telkom soal Market Cap Rp 500 Triliun : Maunya Lebih!