Sri Mulyani: Distribusi Vaksin Covid-19 Tak Mudah dan Mahal
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyadari, dalam rangka melakukan vaksinasi virus corona atau covid-19 kepada seluruh masyarakat di Indonesia pasti akan menghadapi berbagai kendala. Mengingat Indonesia terdiri dari beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke.
Hal tersebut diakui langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menjelaskan mengenai mekanisme pendistribusian dan anggaran vaksin covid-19.
"Vaksin ini harus disimpan di dalam suhu yang minus celcius, ada yang minus 2 derajat celcius, hingga minus 7 derajat celcius. Untuk Indonesia, berarti tantangan luar biasa dari sisi logistiknya," jelas Sri Mulyani dalam acara Capital Market Summit and Expo yang ditayangkan secara virtual, Senin (19/10/2020).
Pembahasan pemerintah di tingkat para menteri pun, sudah secara intensif dibahas secara terus-menerus.
"Bagaimana nanti logistik distribusi dan logistik dari vaksin ini ke seluruh Indonesia, yang tentu tidak mudah dan tidak murah. Ini akan jadi salah satu yang akan jadi tambahan anggaran yang harus disediakan APBN," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Kendati demikian, berapa jumlah anggaran yang disiapkan dalam melakukan distribusi vaksin, Sri Mulyani belum bisa merinci secara detail.
Terpenting kata Sri Mulyani cadangan anggaran APBN untuk vaksinasi telah disiapkan dan akan dilakukan dalam beberapa tahap tahun ke depan. Yang jelas semua mekanisme pengadaan vaksin telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
Karena sifat anggarannya dimungkinkan fleksibel, Sri Mulyani mengatakan dalam penyusunan beleid tersebut, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya.
Mengenai vaksinasi, Sri Mulyani memastikan pemerintah juga sedang dalam tahap mengkategorikan, siapa-siapa saja yang akan jadi prioritas. Sri Mulyani menekankan, bagi masyarakat yang mampu, diharapkan bisa merogoh koceknya sendiri.
"Nanti kita menentukan siapa yang akan divaksin secara gratis. Karena kalau masyarakat yang tidak mampu tidak boleh kemudian mereka tidak bisa mendapatkan. Yang mampu tentunya kita berharap bisa membayar sendiri," tuturnya.
(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Benarkah RI Terlalu Buru-buru Vaksinasi Covid-19?
