Erick Thohir: Buktikan Kalau BUMN itu tidak Bobrok

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumpulkan seluruh direktur utama perusahaan pelat merah pada Rabu (9/9/2020). Dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya pada Kamis (17/9/2020), Erick menyinggung soal transformasi BUMN yang tidak hanya menjadi tanggung jawab direksi semata, melainkan juga kementerian.

Menurut dia, Kementerian BUMN menjadikan transformasi menjadi agenda penting untuk dilakukan. Tidak hanya transformasi dari sisi kementerian namun juga transformasi bisnis yang harus dilakukan oleh perusahaan pelat merah.


Transformasi yang dimaksud dari sisi kementerian adalah merapikan struktur BUMN yang ada di kementerian sehingga diharapkan pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu juga diharapkan BUMN dapat meningkatkan kompetitif dan transparansinya dengan transformasi yang dilakukan.

"Jelas suka tidak suka, BUMN yang tidak kompetitif akan dikecilkan. Di situlah kita coba bagaimana kementerian dan para direksi bisa bekerja sama menjadi satu tim yang baik. Tidak mungkin cita-cita transformasi yang ada di kementerian bisa berjalan baik tanpa didukung oleh para direksi," kata Erick.

"Tetapi ibarat punya 3 anak tidak mungkin dibeda-beda kan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, namanya juga anak, Tapi kalau 142 kebanyakan anaknya. Jadi tidak cukup. Karena itu ada klaster 1, klaster 2, klaster Danareksa, dan PPA," lanjutnya.

Erick menambahkan, transformasi tidak hanya dipercayakan kepada para direksi, melainkan juga tim yang mendukung. Mereka terdiri dari sosok-sosok terbaik di tanah air.

"Sama ketika saya ditanya success story saya siapa? Ya karena tim saya, karena wamen saya, karena sesmen saya, kaena deputi saya, bukan saya sendiri dan kita taruh orang-orang terbaik negeri ini supaya bisa mengasih lihat persepsi yang terjadi bahwa BUMN itu bobrok, salah. Tapi kalau tidak kita yang mentransformasi, siapa lagi," kata Erick.

Secara spesifik kemudian Erick menyebut sejumlah BUMN yang memperoleh perhatian khusus bahkan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah PT Pertamina (Persero).

Baca: Temui Erick, Ahok: Kritik & Saran Saya Diterima dengan Baik

"Pertamina saya mau sesuai target. Apalagi kita sudah janji dengan presiden ada timeline yang harus dicapai. PLN juga sama, bapak presiden dua hari lalu telepon saya lagi mengenai transformasi PLN. Jadi akan ada pendampingan," ujar Erick.

"Telkom saya minta ini hal yang jadi prioritas. Pupuk (PT Pupuk Indonesia) transformasi pupuk harus terjadi. Kita tidak mau lagi sama-sama menghadapi istilahnya kita membantu petani tapi yang untung malah yang lain. PTPN dan tentu PTPN itu lebih di perkebunan dan nanti Bio Farma kita harapkan ada transformasi pendampingan ini dengan PMO yang jelas," lanjutnya.

Unggahan video Erick tak lama setelah pendiri Mahaka Media itu menerima kunjungan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama. Pertemuan itu terjadi tak lama selepas rentetan kritik yang dilontarkan Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, terhadap internal Pertamina.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," ujar BTP seperti dikutip via akun Instagram resminya @basukibtp, Kamis (17/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengaku akan menjaga pesan Erick untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN.

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube dengan nama akun POIN, beberapa hari lalu, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri. Bahkan pergantian direksi di perusahaan juga dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris. Hal ini dilakukan langsung oleh menteri melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.

Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," ujar Ahok.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Mau 'Jual' BUMN dengan Omzet di Bawah Rp 50 M