Binomo Diblokir Pemerintah, Agar Jutaan Orang Tak Tertipu

Tech - Redaksi, CNBC Indonesia
28 August 2020 13:06
BINOMO

Jakarta, CNBC Indonesia - Binomo masih saja membandel. Meski sudah diblokir, platform trading valas tak berizin ini masih saja beroperasi. Terbaru, Bapebbti kembali memblokir 5 situs Binomo di Indonesia.

Ada lima situs Binomo yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas permintaan Bapebbti. Yakni, binomoapp.com; binomoidn.info; binomoofficial.com; binomo-official.com; binomo-trading.com; dan binomo-trading.com.

Bappebti mengatakan pemblokiran ini dilakukan karena Binomo dan 106 entitas itu tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditas. Hingga Juli 2020 ada 692 entitas bodong yang diblokir Bapebbti.


"Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti," ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan resmi, Jumat (28/8/2020).

"Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi."

Kepala Bappebti Sidharta Utama menegaskan, seluruh pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri. Jika perusahaan tersebut melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka di Indonesia, maka wajib memiliki perizinan dari Bappebti.

"Bappebti akan melakukan pemblokiran secara rutin agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses masyarakat Indonesia. Pemblokiran juga dilakukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka," tegas Sidharta.



Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist menambahkan, saat ini masih marak penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi yang beredar di masyarakat.

Secara garis besar, penawaran investasi tersebut dapat dikategorikan dengan investasi berkedok perdagangan berjangka, dan investasi perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading