RK Minta Tangggung Jawab Kemenhub Saat KRL Masih Operasi
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
10 May 2020 20:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Para kepala daerah di wilayah Jabodetabek sepakat merekomendasikan KRL untuk dihentikan sementara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut rekomendasi sudah diberikan Pemda kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), namun nyatanya hingga kini KRL masih terus beroperasi.
"Transport itu kewenangan bukan di kami, tapi Kementerian. Sebagai contoh, kami ingin KRL berhenti dulu karena ditemukan 3 positif di Bogor, Bekasi juga 3. Karena kami ngga bisa mengambil keputusan tapi hanya usulkan, minimal saya minta pertanggungjawaban Kemenhub, apapun keputusannya yang penting perhatikan protokol kesehatan," kata Ridwan Kamil alias RK ketika berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Menurutnya, moda transportasi tersebut menjadi salah satu yang paling rawan. Apalagi, sudah ada temuan kasus positif virus covid-19 di stasiun Bogor dan Bekasi, masing-masing sebanyak 3 orang.
Meski demikian, Ia mengetahui Kemenhub sudah melakukan protokol kesehatan di stasiun-stasiun yang beroperasi. Namun, dengan intensitas kepadatan yang terkadang sulit diatasi, maka realita di lapangan petugas juga kerap kesulitan.
"Ini kan urusan nyawa. Jadi kebijakan diharapkan kembali menyesuaikan dengan realita di lapangan," lanjutnya.
Karena itu, ia berharap tetap ada evaluasi dari pemerintah pusat ketika kebijakan yang saat ini berjalan dirasa tidak lagi efektif.
"Ibarat perang kami (Pemerintah daerah) di lapangan. Jadi keputusan harus bottom up, jangan top down selalu. Karena teori itu lahir dr kenyataan-kenyataan di lapangan yang terkadang nggak sama persis dengan apa yang diperkirakan pemerintah pusat," sebut Ridwan Kamil.
(hoi/hoi) Next Article Awas! Main Gadget di KRL Tingkatkan Risiko Terkena COVID-19
"Transport itu kewenangan bukan di kami, tapi Kementerian. Sebagai contoh, kami ingin KRL berhenti dulu karena ditemukan 3 positif di Bogor, Bekasi juga 3. Karena kami ngga bisa mengambil keputusan tapi hanya usulkan, minimal saya minta pertanggungjawaban Kemenhub, apapun keputusannya yang penting perhatikan protokol kesehatan," kata Ridwan Kamil alias RK ketika berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Ia mengetahui Kemenhub sudah melakukan protokol kesehatan di stasiun-stasiun yang beroperasi. Namun, dengan intensitas kepadatan yang terkadang sulit diatasi, maka realita di lapangan petugas juga kerap kesulitan.
"Ini kan urusan nyawa. Jadi kebijakan diharapkan kembali menyesuaikan dengan realita di lapangan," lanjutnya.
Karena itu, ia berharap tetap ada evaluasi dari pemerintah pusat ketika kebijakan yang saat ini berjalan dirasa tidak lagi efektif.
"Ibarat perang kami (Pemerintah daerah) di lapangan. Jadi keputusan harus bottom up, jangan top down selalu. Karena teori itu lahir dr kenyataan-kenyataan di lapangan yang terkadang nggak sama persis dengan apa yang diperkirakan pemerintah pusat," sebut Ridwan Kamil.
(hoi/hoi) Next Article Awas! Main Gadget di KRL Tingkatkan Risiko Terkena COVID-19
Most Popular