Soal Ruangguru di Kartu Pra Kerja, Ini Penjelasan Pemerintah

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 April 2020 13:56
[DALAM] Kartu Pra Kerja
Foto: Tim Infografis CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menjawab tuduhan miring masyarakat, soal adanya startup Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Adanya startup Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja menjadi sorotan netizen karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adamas Syah Belva Devara yang merupakan pendiri Ruangguru juga merupakan staf khusus milineal Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Panji Winanteya Ruky, Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang juga sekaligus menjadi Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja mengatakan, para mitra lembaga pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja merupakan program kerja sama.

"Kita [Pemerintah] tidak membayar investasi ke lembaga pelatihan [...]. Delapan platform digital adalah mitra. Bisa dievaluasi kinerjanya dan bisa menghentikan kerja sama," kata Panji kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/4/2020).

Adapun delapan platform digital yang dimaksud yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Kedelapan platform  itu juga kata Panji yang sudah memenuhi syarat pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 3 Tahun 2020, tentang pengembangan kompetensi kerja melalui progam kartu prakerja.

Beberapa kriteria yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja yakni harus memiliki aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. Syarat lainnya adalah memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan yang mempunyai program berbasis kompetensi kerja.

"Ini merupakan kolaborasi melalui perjanjian kerja sama. Kesepakatan bersama kerja sama, bukan tender," tuturnya.

[Gambas:Video CNBC]


Panji juga membantah adanya proyek anggaran negara sebesar Rp 5,6 triliun kepada startup Ruangguru. Menurut dia biaya pelatihan yang diberikan kepada peserta sebesar Rp 1 juta diperuntukan untuk lembaga pelatihan, via delapan platform. 

Panji menguraikan, bahwa anggaran prakerja senilai Rp 20 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah diperuntukkan untuk membayar insentif sebesar Rp 3,55 juta kepada 5,6 juta target peserta pelatihan prakerja. 

"Nah dari Rp 3,55 juta itu, Rp 1 juta untuk peserta dari pemerintah untuk pelatihan. Nah, tapi lembaga pelatihan ini menawarkan jasanya via 8 platform digital. Antara mereka, kalau ada persetujuan komersil, itu antara mereka, bukan kami," jelas Panji.

Sampai saat ini, ada lebih dari 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform. Untuk bisa mengikuti pelatihan, ada biaya yang harus dibayarkan anggota Kartu Prakerja. Besarannya mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 850 ribu.

Biaya tersebut bakal dibayarkan anggota Kartu Prakerja menggunakan insentif yang dikirimkan oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta.

Kendati demikian pemerintah tidak mau pihaknya disebut telah membayarkan biaya kepada platform digital. 

"Jadi apakah fee atau apa, kami tidak bayar fee. Kami hanya bayarkan bantuan pelatihan kepada si peserta. Kalau lembaga pelatihan kemudian bayar komisi ke market place itu di luar kami," jelasnya. 

Panji mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah bakal menambah jumla mitra. Saat ini setiap platform digital telah diikat perjanjian selama dua tahun. Selama periode itu, pemerintah akan mengevaluasi dan bisa memutus kontrak jika platform tidak memenuhi ketentuan. 

"Ke depannya akan ditambah. Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini, asal memenuhi syarat di Peremenko dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturannya," kata Panji.



Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular