Siap-siap, Begini Dua Skenario Pemblokiran IMEI Ponsel

Tech - Arif Budiansyah, CNBC Indonesia
05 February 2020 19:56
Pemerintah saat ini terus menggodok aturan International Mobile Equipment Indentity atau IMEI akan diterapkan pada bulan April 2020.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini terus menggodok aturan International Mobile Equipment Indentity atau IMEI. Rencananya akan diterapkan pada bulan April 2020. Aturan tersebut akan menjadi senjata dalam memberantas ponsel black market atau ilegal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan para pelaku operator seluler terkait Prove of Concept (POC) dari alat atau teknologi yang akan dipakai nantinya.

Ia pun menuturkan dalam dua minggu ini Kominfo dan operator seluler akan menetapkan POC yang diantaranya whitelist atau blacklist.


"Kita minta agar per 18 April 2020 aturan itu sudah bisa dilaksanakan. Setelah dua minggu dari sekarang akan ditetapkan pakai whitelist model atau blacklist model," ungkap Johnny di Gedung DPR RI, (5/2/2020).

Dirjen SDPPI, Ismail menjelaskan kalau konsep whitelist nantinya saat pengecekan IMEI terdeteksi memakai ponsel ilegal tidak mendapat sinyal sama sekali.

Sedangkan, blacklist model nantinya ponsel akan mendapatkan sinyal namun kalau ketahuan IMEI nya legal akan mendapat notifikasi.

"Misalnya beli HP-nya kemudian IMEI tidak legal, kalau mekanisme whitelist itu dia tidak dapat sinyal. Nama istilahnya normally closed. Tapi, kalau blacklist ketika nanti setelah April dia beli, dia hidup dulu, setelah beberapa saat atau beberapa hari dia dapat notifikasi 'oh hp anda ilegal' gitu," jelas Ismail.

Untuk mendukung skema tersebut, pihak operator seluler harus memiliki alat untuk memblokir ponsel ilegal atau dikenal Equipment Identity Register (EIR).

"Dua-duanya [whitelist & blacklist] pake EIR nanti, jadi operator pasti butuh. Gak ada yang bilang besar, biasa aja. Gak ada [besar investasi alat], normal aja," kata Ismail.

Sebelumnya penerapan EIR sendiri diperdebatkan oleh operator seluler. Penyebabnya tak lain pengadaan alat tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah yang dibebankan kepada pihak operator seluler.

Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys menyatakan seluruh operator tidak keberatan dengan EIR. Namun ia memiliki beberapa solusi pendukung yang lain yang akan dikoordinasikan kepada pemerintah.

"ATSI ga pernah keberatan lo [pemakaian EIR], cuma kita sedang membandingkan beberapa solusi yg ada mana yg lebih baik," kata Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys kepada CNBC Indonesia, (5/2/2020).


[Gambas:Video CNBC]






(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading