Bos Microsoft Sebut Sanksi Trump ke Huawei Tidak Adil
Redaksi, CNBC Indonesia
10 September 2019 11:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Bos Microsoft mengkritik keputusan Presiden Donald Trump yang menghukum Huawei Technologies. Ia menyebut sanksi tersebut tidak adil dan bukan Amerika.
President dan Chief Legal Officer Microsoft Brad Smith mengatakan sanksi yang diberikan kepada Huawei tidak seharusnya dibuat tanpa dasar yang kuat, logis dan taat aturan hukum.
Microsoft pun telah meminta klarifikasi dari pemerintah AS mengenai dasar hukum sanksi ke Huawei.
"Seringkali, apa yang kita dapatkan tanggapan adalah 'jika Anda tahu apa yang kami ketahui, Anda akan setuju dengan kami," ujarnya dalam wawancara dengan Bloomberg Businessweek dan dilansir dari South China Morning Post, Selasa (10/9/2019).
Ia pun mendesak agar pemerintah AS lebih transparan. "Tunjukkan kepada kami apa yang Anda ketahui sehingga kami dapat memutuskan sendiri. Begitulah cara negara ini bekerja," ujarnya.
Asal tahu saja, pada Mei 2019, Pemerintah AS menerbitkan status darurat nasional teknologi dengan alasan adanya ancaman keamanan nasional dari Huawei. Dampak dari deklarasi ini Huawei dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) yang membuat Huawei perlu lisensi khusus untuk bisa berbisnis dengan perusahaan teknologi AS.
Penerapan aturan ini ditunda sebanyak dua kali. dengan alasan memberikan kesempatan kepada perusahaan AS untuk mengurangi ketergantungan bagi produk Huawei. Aturan ini akan berlaku resmi pada 19 November 2019.
Brad Smith memperingatkan bahwa pembatasan perdagangan administrasi Trump dapat diperluas melampaui Huawei, yang akan membahayakan daya saing perusahaan teknologi AS di pasar global. "Anda tidak bisa menjadi pemimpin teknologi global jika Anda tidak bisa membawa teknologi Anda ke dunia," katanya.
(roy/roy) Next Article Sempat Menghilang, Laptop Huawei Kembali Dijual Microsoft
President dan Chief Legal Officer Microsoft Brad Smith mengatakan sanksi yang diberikan kepada Huawei tidak seharusnya dibuat tanpa dasar yang kuat, logis dan taat aturan hukum.
Microsoft pun telah meminta klarifikasi dari pemerintah AS mengenai dasar hukum sanksi ke Huawei.
 Foto: Seorang pria menggunakan smartphone-nya di luar toko Huawei di Beijing. (AP Photo/Ng Han Guan) |
Ia pun mendesak agar pemerintah AS lebih transparan. "Tunjukkan kepada kami apa yang Anda ketahui sehingga kami dapat memutuskan sendiri. Begitulah cara negara ini bekerja," ujarnya.
Asal tahu saja, pada Mei 2019, Pemerintah AS menerbitkan status darurat nasional teknologi dengan alasan adanya ancaman keamanan nasional dari Huawei. Dampak dari deklarasi ini Huawei dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) yang membuat Huawei perlu lisensi khusus untuk bisa berbisnis dengan perusahaan teknologi AS.
Penerapan aturan ini ditunda sebanyak dua kali. dengan alasan memberikan kesempatan kepada perusahaan AS untuk mengurangi ketergantungan bagi produk Huawei. Aturan ini akan berlaku resmi pada 19 November 2019.
Brad Smith memperingatkan bahwa pembatasan perdagangan administrasi Trump dapat diperluas melampaui Huawei, yang akan membahayakan daya saing perusahaan teknologi AS di pasar global. "Anda tidak bisa menjadi pemimpin teknologi global jika Anda tidak bisa membawa teknologi Anda ke dunia," katanya.
(roy/roy) Next Article Sempat Menghilang, Laptop Huawei Kembali Dijual Microsoft
Most Popular