Transaksi Pelapak Asing di Lazada-Shopee Harus Dipajaki
23 July 2019 19:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, memandang pengenaan pajak atas barang impor yang dibeli di e-commerce perlu diatur oleh pemerintah. Sebab, fenomena crossborder akan berdampak pada pengusaha impor.
Aviliani menyebut, barang impor di bawah US$100 sesuai aturan memang tidak dikenakan pajak saat dibawa masuk ke Indonesia. Aturan ini pun bisa menjadi celah bagi konsumen dan penjual untuk mengatur harga agar lolos dari pengenaan pajak.
"Bisa saja kita membuat bon di bawah harga itu. Artinya ini memang menjadi tantangan kita, perusahaan importir bisa kalah dengan orang yang membeli online. Jadi memang harus diatur yang mau nggak mau harus dikenakan biaya," kata Aviliani kepada CNBC Indonesia, Selasa (23/7/2019).
Ia mengatakan aturan pengenaan pajak atas barang transaksi cross border e-commerce untuk melindungi pengusaha impor yang selama ini membayar pajak. Kemudian menurutnya, jika dibiarkan, konsumen bukan tidak mungkin akan terus membeli barang dari luar negeri.
Selama ini, barang-barang dari China sering ditawarkan lewat sejumlah platform e-commerce. Harganya lebih murah dibanding produk lokal, bahkan ada beberapa kasus di mana ongkos kirim barang dari China hanya sebesar Rp10.000 ke Jakarta.
Pemerintah sebelumnya tengah membahas soal transaksi crossborder di e-commerce. Salah satu skema yang mungkin dimasukkan adalah bea masuk dari barang transaksi jual-beli dari luar negeri di e-commerce.
"[Aturan cross border] supaya level playing of field dengan produk dalam negeri terjadi," kata Tjahja Widayanti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahja Widayanti, Rabu (17/7/2019).
(roy/roy)
Aviliani menyebut, barang impor di bawah US$100 sesuai aturan memang tidak dikenakan pajak saat dibawa masuk ke Indonesia. Aturan ini pun bisa menjadi celah bagi konsumen dan penjual untuk mengatur harga agar lolos dari pengenaan pajak.
Ia mengatakan aturan pengenaan pajak atas barang transaksi cross border e-commerce untuk melindungi pengusaha impor yang selama ini membayar pajak. Kemudian menurutnya, jika dibiarkan, konsumen bukan tidak mungkin akan terus membeli barang dari luar negeri.
Selama ini, barang-barang dari China sering ditawarkan lewat sejumlah platform e-commerce. Harganya lebih murah dibanding produk lokal, bahkan ada beberapa kasus di mana ongkos kirim barang dari China hanya sebesar Rp10.000 ke Jakarta.
Pemerintah sebelumnya tengah membahas soal transaksi crossborder di e-commerce. Salah satu skema yang mungkin dimasukkan adalah bea masuk dari barang transaksi jual-beli dari luar negeri di e-commerce.
"[Aturan cross border] supaya level playing of field dengan produk dalam negeri terjadi," kata Tjahja Widayanti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahja Widayanti, Rabu (17/7/2019).
(roy/roy)
