BI Dorong Swasta Buka Data Pengguna, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong pihak swasta membuka data nasabah ke otoritas keuangan. Alasannya, di era digital informasi ini data menjadi sangat bernilai penting.

Menurutnya, siapapun yang memiliki data maka akan menguasai pasar ekonomi digital. Dia mencontohkan perusahaan top dunia seperti Google hingga Alibaba yang mengutamakan data dalam menjalankan perusahaan berhasil menguasai pasar dunia.

Pilihan Redaksi Tak Ditinggal Nasabah, BI: Bank Harus Adopsi Digitalisasi Rudiantara Tak Anjurkan Pakai VPN, Ini Bahayanya Permintaan Membeludak, Grab Kekurangan Mitra Taxi Online

"Di era digital, data is the most valuable commodity, data is very pricious commodity. Google, Apple, Alibaba, they are collecting data from the people, data and coding, siapa yang punya data, coding, owning the world, owning the economy," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Menurutnya, di Indonesia ada banyak perusahaan yang memiliki data, salah satunya perbankan. Namun data tersebut tidak dijadikan nilai yang penting karena kurangnya koordinasi antara swasta dan otoritas.

"The banking itu salah satu yang punya data, tapi selama ini tidak dijadikan komoditas. Banking adalah institusi yang utama dulunya pemegang data. Digital banking menjadi aspek terpenting yang mampu lebih baik mengumpulkan data. Mereka memiliki data tapi isunya gimana menggunakannya atau mengolah datanya," jelas Perry.

Oleh karenanya, ia mendorong adanya kebijakan yang bisa membuat koordinasi antara swasta dan otoritas untuk berbagai data. Dengan demikian maka otoritas bisa membantu juga untuk mengawasi dan mengelola data nasabah. Hal ini untuk mendorong perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.

"Ini menjadi kepentingan policy maker. Peran kita bagaimana memastikan inovasi ini benefit bagi ekonomi dan keuangan indonesia. Tapi market mechanism tidak selalu ada sisi baiknya ada saatnya market gagal akibat industri. Ini peran policy maker menjawab dampak negatif itu," jelasnya.

"Contohnya data. Kita tidak bisa memberikan seluruh data ke private demi customer security money laundering dan lain-lain. Ini kenapa harus diimbangi dengan policy. Kita tidak bisa biarkan oleh institutional off set. Kita harus imbangi inovasi tersebut dengan stabilitas monetary dan finansial. Ini peran kita mengimbanginya," tegasnya.


(roy/roy) Next Article BI Minta Perbankan Tak Perlu Curigai Fintech, Ada Apa?