Perkembangan Teknologi
Presiden Iran Tolak Pemblokiran Telegram
Monica Wareza, CNBC Indonesia
06 May 2018 16:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran menolak untuk melakukan pemblokiran atas aplikasi pesan singkat Telegram, dengan alasan pemblokiran aplikasi ini dianggap dapat membatasi akses informasi bagi masyarakat.
Melalui akun instagramnya, Presiden Iran Hassan Rouhani jelas-jelas menentang keputusan hakim ini yang dikeluarkan hari Senin (30/4/2018) lalu, AFP melaporkan.
"Pemblokiran dan penyaringan Telegram tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah tidak akan menyetujuinya," tulis Rouhani di akun instagramnya, Sabtu (5/5/2018).
Dia menilai pembatasan akses ini bertentangan dengan demokrasi karena akan mengabaikan beberapa "proses hukum".
"Jika di bagian paling atas sistem, keputusan telah dibuat untuk membatasi atau memblokir komunikasi antara orang-orang... orang-orang harus diberitahu," tulisnya.
Langkah yang diambil oleh presiden Iran ini semakin menyoroti perbedaan pendapat antara pemerintahan reformis Rouhani dan pihak ultra-konservatif yang mengontrol peradilan dan layanan keamanan di negara Islam tersebut.
Meski demikian, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sejak pertengahan April lalu telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Telegram dan lebih memilih untuk menggunakan layanan pesan domestik.
Sejalan dengan itu, Rouhani juga dengan cepat mengikuti langkah tersebut dan mengeluarkan perintah yang melarang pemerintah dan pegawai administrasi untuk menggunakan aplikasi pesan asing untuk berkomunikasi.
Hakim memerintahkan kepada perusahaan telekomunikasi untuk melakukan "pemblokiran secara penuh" dengan alasan aplikasi tersebut membuat kelompok oposisi bersenjata mampu mengobarkan kerusuhan dan tidak bekerja sama dengan upaya kontra-terorisme.
Selain Telegram, Iran sudah terlebih dahulu melakukan pemblokiran atas jejaring sosial Facebook dan Twitter tetapi masyarakat masih tetap bisa mengakses situs ini melalui virtual private network (VPN).
(prm) Next Article Setelah Telegram, Rusia Juga Blokir Alamat IP Google & Amazon
Melalui akun instagramnya, Presiden Iran Hassan Rouhani jelas-jelas menentang keputusan hakim ini yang dikeluarkan hari Senin (30/4/2018) lalu, AFP melaporkan.
"Pemblokiran dan penyaringan Telegram tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah tidak akan menyetujuinya," tulis Rouhani di akun instagramnya, Sabtu (5/5/2018).
"Jika di bagian paling atas sistem, keputusan telah dibuat untuk membatasi atau memblokir komunikasi antara orang-orang... orang-orang harus diberitahu," tulisnya.
Langkah yang diambil oleh presiden Iran ini semakin menyoroti perbedaan pendapat antara pemerintahan reformis Rouhani dan pihak ultra-konservatif yang mengontrol peradilan dan layanan keamanan di negara Islam tersebut.
Meski demikian, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sejak pertengahan April lalu telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Telegram dan lebih memilih untuk menggunakan layanan pesan domestik.
Sejalan dengan itu, Rouhani juga dengan cepat mengikuti langkah tersebut dan mengeluarkan perintah yang melarang pemerintah dan pegawai administrasi untuk menggunakan aplikasi pesan asing untuk berkomunikasi.
Hakim memerintahkan kepada perusahaan telekomunikasi untuk melakukan "pemblokiran secara penuh" dengan alasan aplikasi tersebut membuat kelompok oposisi bersenjata mampu mengobarkan kerusuhan dan tidak bekerja sama dengan upaya kontra-terorisme.
Selain Telegram, Iran sudah terlebih dahulu melakukan pemblokiran atas jejaring sosial Facebook dan Twitter tetapi masyarakat masih tetap bisa mengakses situs ini melalui virtual private network (VPN).
(prm) Next Article Setelah Telegram, Rusia Juga Blokir Alamat IP Google & Amazon
Most Popular