Perkembangan Teknologi
OJK Dorong Pemanfaatan Blockchain oleh BPD dan BPR
Shuliya Ratanavara, CNBC Indonesia
01 February 2018 19:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan teknologi blockchain oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank perkreditan Rakyat (BPR). Pemanfaatan ini terutama dalam hal pengelolaan dana APBD terutama masalah keamanan.
Analis Senior Deputi Komisioner Perbankan IV OJK Robert Akyuwen menjelaskan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Kepres yang mengatur pemerintah daerah untuk mengelola dana APBD secara cashless untuk mengawasi pengelolaannya.
"Ini bisa dilakukan kalo BPD punya sistem perbankan yang mumpuni. Kalo gak nanti gak bisa ngolah cashless," jelas Robert dalam forum Implementasi Blockchai dalam Kegiatan Usaha Indonesia, Kamis (01/02/2018).
Menurut Robert jika BPD tidak bisa menerapkan cashless maka akan berbahaya bagi bisnis mereka. "Kalo tidak bisa kayak gitu nanti selesai bisnisnya. Soalnya 80% dana BPD itu isinya APBD dan buat gaji. Kalau dia tidak bisa cashless rekeningnya langsung pindah ke bank BUMN atau swasta maka tewaslah likuiditas bank tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan aplikasi blockchain pada sistem keamanan BPD akan membuatnya menjadi lebih baik. Begitu pula dengan digitalisasi pencatatan data nasabah calon debitur kredit mikro.
Hal tersebut bisa dilakukan pula untuk BPR. Apalagi dia mengatakan kini OJK sudah melakukan pencabutan izin usaha tiap dua minggu sekali terhadap BPR akibat moral hazard atau ketidakmampuan bersaing.
Selain itu, teknologi blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk switching perbankan. Namun, Robert mengatakan jika BPD ingin memanfaatkan hal tersebut maka BPD yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).
"Kalo blockchain mau masuk situ (bisnis switching), banknya atau perusahaannya harus punya izin BI. Untuk BPD sebenarnya udah punya perusahaan Solusi Nusantara Terpadu mereka saat ni sedang mengembangkan switching antara BPD. Itu pilihan kalau mau menggunakan blockchain atau tidak, kita hanya menginformasikan," jelasnya.
(roy/roy) Next Article Musim 'Kawin' Tiba, 19 Bank Cirebon Merger
Analis Senior Deputi Komisioner Perbankan IV OJK Robert Akyuwen menjelaskan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Kepres yang mengatur pemerintah daerah untuk mengelola dana APBD secara cashless untuk mengawasi pengelolaannya.
"Ini bisa dilakukan kalo BPD punya sistem perbankan yang mumpuni. Kalo gak nanti gak bisa ngolah cashless," jelas Robert dalam forum Implementasi Blockchai dalam Kegiatan Usaha Indonesia, Kamis (01/02/2018).
Lebih lanjut dia menjelaskan aplikasi blockchain pada sistem keamanan BPD akan membuatnya menjadi lebih baik. Begitu pula dengan digitalisasi pencatatan data nasabah calon debitur kredit mikro.
Hal tersebut bisa dilakukan pula untuk BPR. Apalagi dia mengatakan kini OJK sudah melakukan pencabutan izin usaha tiap dua minggu sekali terhadap BPR akibat moral hazard atau ketidakmampuan bersaing.
Selain itu, teknologi blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk switching perbankan. Namun, Robert mengatakan jika BPD ingin memanfaatkan hal tersebut maka BPD yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI).
"Kalo blockchain mau masuk situ (bisnis switching), banknya atau perusahaannya harus punya izin BI. Untuk BPD sebenarnya udah punya perusahaan Solusi Nusantara Terpadu mereka saat ni sedang mengembangkan switching antara BPD. Itu pilihan kalau mau menggunakan blockchain atau tidak, kita hanya menginformasikan," jelasnya.
(roy/roy) Next Article Musim 'Kawin' Tiba, 19 Bank Cirebon Merger
Most Popular