Bukan Cuma BUMN, BPKH Pun Bisa Berperan Sehatkan Muamalat
19 November 2019 12:57
Jakarta, CNBC Indonesia- Kombinasi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai paling tepat dalam upaya penyelamatan Bank Muamalat, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui masuknya konsorsium Al Falah.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar perbankan syariah M. Syafii Antonio kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019). Menurutnya, BPKH bisa menjadikan Muamalat sebagai "operating arms". Dengan begitu BPKH tidak perlu memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu memiliki kas. Skema ini menurutnya sama seperti lembaga tabung haji di Malaysia.
"Kalau BPKH menggandeng Muamalat dan Bank Himbara itu akan cepat, pertama ada dana yang masuk untuk mengamankan. Lalu taruhlah orang BPKH di komisaris dan manajemennya (Muamalat)," kata Syafii, kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).
Setelah itu untuk memperbesar aset, yang macet bisa dikasih ke bank Himbara yang memiliki aset manajemen yang baik. Hal ini perlu dilakukan supaya Bank Muamalat tumbuh lebih lebih cepat.
"Jangan analisa atau cari sendiri, lama, tapi harus diajak. Kayak Bank Syariah Mandiri bisa besar karena diajak induknya," katanya.
Dengan peran bank Himbara maka Bank Muamalat bisa ikut tumbuh cepat seperti induknya. Skema ini juga digunakan bank syariah lain yang memiliki induk. Sebelumnya Syafii mengatakan ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam rangka penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
"Pertama memang harus selamatkan modal, kemudian bisnisnya," ujar Syafii.
Menurutnya, bisnis Muamalat yang sudah terlanjur macet harus dirapikan lagi. Sementara itu, aset Muamalat bisa dijual untuk memperkuat modal.
"Banyak kok yang mau membeli aset dengan harga diskon," ujarnya.
Syafii mengatakan untuk langkah keduaMuamalat harus mencari bisnis yang baru dan bagus. Untuk itu,tuturnya, diperlukan dukungan dari induk usaha yang akan menjadi pemilikMuamalat berikutnya.
(dob/dob)
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar perbankan syariah M. Syafii Antonio kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019). Menurutnya, BPKH bisa menjadikan Muamalat sebagai "operating arms". Dengan begitu BPKH tidak perlu memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu memiliki kas. Skema ini menurutnya sama seperti lembaga tabung haji di Malaysia.
"Kalau BPKH menggandeng Muamalat dan Bank Himbara itu akan cepat, pertama ada dana yang masuk untuk mengamankan. Lalu taruhlah orang BPKH di komisaris dan manajemennya (Muamalat)," kata Syafii, kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).
Setelah itu untuk memperbesar aset, yang macet bisa dikasih ke bank Himbara yang memiliki aset manajemen yang baik. Hal ini perlu dilakukan supaya Bank Muamalat tumbuh lebih lebih cepat.
"Jangan analisa atau cari sendiri, lama, tapi harus diajak. Kayak Bank Syariah Mandiri bisa besar karena diajak induknya," katanya.
Dengan peran bank Himbara maka Bank Muamalat bisa ikut tumbuh cepat seperti induknya. Skema ini juga digunakan bank syariah lain yang memiliki induk. Sebelumnya Syafii mengatakan ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam rangka penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
"Pertama memang harus selamatkan modal, kemudian bisnisnya," ujar Syafii.
Menurutnya, bisnis Muamalat yang sudah terlanjur macet harus dirapikan lagi. Sementara itu, aset Muamalat bisa dijual untuk memperkuat modal.
"Banyak kok yang mau membeli aset dengan harga diskon," ujarnya.
Syafii mengatakan untuk langkah keduaMuamalat harus mencari bisnis yang baru dan bagus. Untuk itu,tuturnya, diperlukan dukungan dari induk usaha yang akan menjadi pemilikMuamalat berikutnya.
(dob/dob)
