Menkeu, BI, OJK, LPS & DPR Kumpul di Financial Forum, Ini yang Dibahas
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai berbagai gejolak, mulai dari tekanan ekonomi global, gejolak pasar keuangan, dinamika politik, hingga tantangan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas fiskal.
Di tengah gejolak tersebut, Indonesia tetap mencatatkan sejumlah pencapaian penting, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
Beragam tantangan serta pencapaian inilah yang dikupas tuntas dalam acara CNBC Indonesia Financial Forum 2026.
Acara ini menghadirkan Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun serta Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eddy Manindo.
Berikut beberapa poin penting dalam acara Financial Forum 2026:
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara
-
Transisi pemerintahan 2024 berjalan lancar melalui penyesuaian struktur kementerian dan pengelolaan anggaran berdasarkan PMK 90. BGN telah dibentuk sejak Agustus 2024 agar program MBG dapat segera dijalankan.
-
Efisiensi APBN 2025 melalui Inpres 1/2025 digunakan untuk menata ulang anggaran bagi program prioritas, termasuk Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan rumah sakit, serta kesejahteraan guru. Coretax juga mulai diterapkan pada Januari 2025.
-
APBN dan Danantara menjadi dua penggerak ekonomi yang saling melengkapi. APBN berfokus pada pelayanan publik, operasional pemerintahan, dan perlindungan sosial, sementara Danantara mendorong investasi yang memiliki multiplier effect.
-
Tata kelola MBG terus diperbaiki melalui verifikasi SPPG, evaluasi petugas, dan penyesuaian anggaran. Investasi SDM juga diperkuat melalui Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan layanan kesehatan.
-
APBN 2026 dirancang fleksibel menghadapi risiko global, termasuk alokasi Rp59,35 triliun untuk penanganan bencana serta dukungan subsidi BBM dan tarif listrik di tengah gejolak harga energi.
-
Penegakan hukum Bea Cukai berhasil mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal, menangani 13,28 ton narkotika, dan mengungkap penyelundupan 430 kg emas. Suahasil juga menyebut dampak penegakan hukum terhadap penerimaan negara mencapai Rp57 triliun.
-
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5-5,6% pada 2026 dan 6% pada 2027, dengan investasi sebagai penggerak utama melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan Danantara.
-
APBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4% PDB dan disiapkan berjalan mulai 1 Januari 2027. Fokusnya tetap pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, serta kredibilitas fiskal.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti
-
Ketidakpastian global akibat tarif AS, konflik geopolitik, dan inflasi global sebesar 4,6% mendorong ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama (higher for longer), memperkuat dolar AS, dan menekan arus modal ke negara berkembang.
-
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026 dan 5,45% secara kumulatif hingga kuartal III, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi kedua di G20. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh sekitar 5%.
-
Inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% YoY, sementara inflasi pangan bergejolak sebesar 5,6%. Di sisi lain, indeks keyakinan konsumen mencapai 130,7 dan PMI manufaktur 53,9, tertinggi sejak Maret 2024.
-
Kredit industri tumbuh 13,21% pada Oktober, sementara kredit investasi meningkat sekitar 24%. Penyaluran kredit mulai meluas dari Himbara ke bank swasta nasional dan asing, termasuk debitur yang tidak terkait langsung dengan proyek prioritas pemerintah.
-
Rupiah melemah sekitar 8,47% secara YTD, terutama akibat konflik geopolitik, tingginya suku bunga AS, dan penguatan dolar. BI menekankan pentingnya peningkatan ekspor, substitusi impor energi, serta investasi asing untuk memperkuat nilai tukar.
-
BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% untuk menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi. Insentif melalui instrumen swap dan DNDF turut mendorong arus masuk valas sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026.
-
BI menurunkan GWM secara bertahap dari 9% menjadi 7%, dengan penurunan pada November menambah likuiditas perbankan sebesar Rp89,9 triliun. Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga mencapai Rp466,2 triliun atau 5,16% dari DPK.
-
Dukungan likuiditas turut disertai peningkatan kredit baru sektor pertanian, industri, dan hilirisasi dari Rp214 triliun menjadi Rp232 triliun, sementara kredit perumahan meningkat dari Rp40 triliun menjadi Rp63 triliun.
-
QRIS telah menjangkau 71,9 juta pengguna dan 51,3 juta merchant, dengan 92% merchant berasal dari UMKM. BI berencana memanfaatkan data historis transaksi untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
-
Transaksi menggunakan mata uang lokal melalui LCT mencapai US$55 miliar hingga Oktober 2026, dibandingkan US$25 miliar sepanjang 2025. BI juga meluncurkan layanan kliring renminbi melalui Bank of China untuk mempermudah transaksi perdagangan.
-
Cadangan devisa Oktober mencapai US$146,8 miliar atau setara sekitar 5,2-5,3 bulan impor. Arus masuk melalui SBN dan SRBI disebut mencapai Rp143 triliun secara YTD, meskipun aliran dana ke pasar saham belum pulih.
-
BI melihat peluang pertumbuhan ekonomi 2027 masih terbuka melalui percepatan investasi, penguatan ekspor, pengurangan impor energi lewat B50/B60, serta koordinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu
-
Kredit perbankan tumbuh 13% pada Oktober 2026, sementara penghimpunan simpanan hanya tumbuh sekitar 8%, menciptakan kesenjangan pendanaan (funding gap) yang perlu dicermati.
-
Kredit korporasi tumbuh sekitar 20%, sedangkan kredit UMKM hanya sekitar 3%. LPS menilai pembiayaan perlu lebih luas menggerakkan usaha kecil, rantai pasok domestik, dan penciptaan lapangan kerja.
-
Simpanan masih terkonsentrasi pada deposan besar. LPS mendorong bank memperluas basis nasabah dan mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah kecil deposan.
-
Sekitar sepertiga nilai simpanan memperoleh bunga di atas tingkat bunga penjaminan (TBP). Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan dan pada akhirnya biaya kredit.
-
Hingga September 2026, sebanyak 15 BPR dan BPRS telah dilikuidasi, naik dari lima bank sepanjang 2025. LPS menyebut kelemahan tata kelola sebagai penyebab dominan kegagalan bank yang ditangani.
-
LPS mencatat masih sekitar 25 juta penduduk usia produktif belum memiliki rekening bank. LPS mendukung program Satu Orang Satu Rekening agar kepemilikan rekening juga diikuti aktivitas transaksi dan menabung.
-
Dana penjaminan (target fund) LPS telah mencapai sekitar Rp300 triliun dan ditargetkan mencapai 2,5% dari total dana pihak ketiga (DPK) pada 2028. LPS juga membukukan surplus tahunan sekitar Rp30-40 triliun.
-
LPS akan memperoleh mandat untuk mengaktifkan program penjaminan polis asuransi. Tahun 2027 menjadi periode penting untuk menguji kesiapan regulasi, kelembagaan, sistem informasi, dan operasional program tersebut.
-
LPS mendorong konsolidasi perbankan, terutama BPR, BPRS, dan bank dalam kategori KBMI 1, serta penguatan sistem teknologi informasi dan core banking untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas data.
-
Prospek sektor keuangan dan perbankan pada 2027 dinilai tetap positif seiring peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih kuat. Namun, LPS mengingatkan risiko ketidakpastian global, tekanan likuiditas, biaya dana, kredit, dan tata kelola.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun
-
Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang datang bergelombang dan memicu ketidakpercayaan terhadap perekonomian. Misbakhun menilai penguatan fundamental ekonomi dan kredibilitas pasar keuangan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah.
-
Sorotan MSCI terhadap pasar modal Indonesia mencakup persoalan transparansi kepemilikan saham, free float, tata kelola, dan transaksi saham. Perbaikan aspek tersebut diperlukan untuk membangun kredibilitas pasar modal.
-
Komisi XI telah menyelesaikan sejumlah agenda dalam UU P2SK, termasuk penguatan independensi LPS dan pemberian mandat kepada LPS untuk menjalankan program penjaminan polis asuransi.
-
Pemerintah dan DPR mendorong penyelesaian penghapusan utang UMKM dengan mempercepat mekanisme pelaksanaannya.
-
Komisi XI turut mendorong penyelesaian regulasi terkait tokenisasi dan stablecoin agar investasi di sektor kripto memiliki kepastian regulasi dan perlindungan bagi investor.
-
Peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kewilayahan dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat.
-
Danantara diarahkan untuk memperkuat investasi di sektor-sektor yang kurang diminati swasta karena membutuhkan waktu pengembalian investasi panjang, termasuk proyek waste-to-energy dan gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.
-
Pemerintah mengubah mekanisme subsidi pupuk dari skema cost-plus menuju mekanisme pasar untuk memperbaiki tata kelola dan membuka peluang investasi baru.
-
Misbakhun menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 masih berpeluang tercapai apabila belanja pemerintah sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV terealisasi. Capaian tersebut dinilai menjadi pijakan menuju target pertumbuhan 6%.
-
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebar secara sektoral dan geografis serta mampu menciptakan lapangan kerja.
-
Misbakhun menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan risiko pelebaran defisit APBN akibat besarnya kebutuhan belanja pemerintah yang harus ditopang penerimaan negara. Ia menilai koordinasi antarlembaga KSSK diperlukan untuk memitigasi risiko tersebut.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
OJK, Eddy Manindo Harahap
-
Jumlah investor pasar modal mencapai 34,3 juta per November 2026, meningkat 2,3 kali lipat dibandingkan akhir 2024. Lebih dari 30% investor tersebut berusia di bawah 30 tahun.
-
Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp20,12 triliun. Lebih dari 20% transaksi berasal dari investor domestik.
-
Nilai penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp214 triliun, telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2027.
-
Rata-rata laba bersih emiten tercatat tumbuh 10,6% hingga kuartal III-2026, berdasarkan paparan terhadap sekitar 77% emiten di pasar modal.
-
Likuiditas pasar modal belum merata dan masih menghadapi persoalan rendahnya free float. OJK berencana meningkatkan ketentuan minimum free float menjadi 15%.
-
OJK menyoroti kebutuhan peningkatan transparansi kepemilikan saham, termasuk keterbukaan informasi kepemilikan di atas 1%.
-
Investor domestik masih didominasi investor ritel yang cenderung memiliki orientasi investasi jangka pendek. OJK mendorong peningkatan partisipasi investor institusi untuk memperkuat struktur pasar.
-
MSCI pada 15 Oktober 2026 menerbitkan consultation paper terkait kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia menjadi standalone market. Masukan publik ditunggu hingga 30 April 2027, sementara keputusan final dijadwalkan pada Juni 2027.
-
Indonesia masih dipertahankan dalam kategori emerging market oleh FTSE pada 13 November 2026 dan tidak dimasukkan ke dalam watch list.
-
OJK menyebut telah melakukan sekitar 20 kali pertemuan sepanjang 2026 untuk membahas perkembangan perbaikan pasar modal dan mengidentifikasi kesenjangan yang perlu dibenahi.
Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eddy Manindo Harahap saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eddy Manindo Harahap saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

