MARKET DATA
Newsletter

Awas! IPO Anthropic Gagal Selamatkan Wall Street-BI Beri Kabar Genting

Elvan Widyatama,  CNBC Indonesia
20 November 2026 06:24
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Memasuki perdagangan terakhir pada pekan ini, pasar keuangan Indonesia masih akan dihadapkan pada sejumlah sentimen yang tak kala penting dari beberapa hari sebelumnya. Dimulai dari rilis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2026.

Serta dari global, pasar akan mencermati inflasi Jepang, keputusan suku bunga China, hingga hasil pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

1. Menanti Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal III-2026

Bank Indonesia (BI) dijadwalkan merilis laporan NPI kuartal III-2026 pada Jumat (20/11/2026).

Laporan tersebut akan memperlihatkan perkembangan transaksi ekonomi Indonesia dengan negara lain sepanjang Juli hingga September, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, serta arus modal asing.

Rilis kali ini menjadi perhatian karena rupiah masih menghadapi tekanan terhadap dolar AS, meskipun BI telah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 6%.

Sebagai gambaran, pada kuartal II, NPI Indonesia mencatat defisit sebesar US$0,9 miliar, lebih kecil dibandingkan defisit US$9,1 miliar pada kuartal sebelumnya.

Perbaikan tersebut turut didukung oleh transaksi modal dan finansial yang membukukan surplus, terutama dari aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.

NPI sendiri mencakup transaksi berjalan yang mencatat perdagangan barang, jasa, dan pendapatan lintas negara, serta transaksi modal dan finansial yang menggambarkan pergerakan investasi dan pembiayaan.

Perkembangan kedua komponen tersebut penting karena menunjukkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan valuta asing sekaligus memberikan gambaran mengenai aliran modal dari luar negeri.

Jika transaksi berjalan mengalami defisit, Indonesia membutuhkan pembiayaan dari transaksi modal dan finansial untuk membantu menutupnya.

Sebaliknya, apabila arus modal asing melemah, tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah berpotensi meningkat.

Karena itu, pelaku pasar akan mencermati apakah kondisi sektor eksternal Indonesia membaik atau justru menghadapi tekanan lebih besar pada kuartal III.

2. Inflasi Jepang Diperkirakan Kembali Meningkat

Dari Jepang, tekanan harga diperkirakan masih berlanjut akibat tingginya biaya energi dan pelemahan yen.

Pemerintah Jepang dijadwalkan mengumumkan inflasi Oktober pada pukul 06.30 WIB.

Konsensus memperkirakan inflasi inti Jepang meningkat menjadi 2,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan September sebesar 2,1%.

Inflasi inti dalam ukuran ini mengecualikan harga makanan segar, tetapi masih memasukkan energi.

Sebagai gambaran, inflasi umum Jepang pada September tercatat sebesar 2,1%, meningkat dibandingkan Agustus sebesar 1,9%.

Sementara itu, inflasi inti naik dari 1,7% menjadi 2,1%, sedangkan inflasi yang mengecualikan makanan segar dan energi mencapai 2,4%.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga di Jepang masih cukup tinggi.

Kenaikan harga energi menjadi tantangan karena Jepang masih sangat bergantung pada impor minyak dan bahan bakar dari luar negeri.

Pelemahan yen juga membuat barang impor semakin mahal, sehingga berpotensi menambah tekanan terhadap harga di dalam negeri.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bank of Japan (BoJ), terutama menjelang keputusan suku bunga pada Desember mendatang.

Apabila inflasi kembali meningkat, peluang BoJ untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dapat semakin besar.

Namun, bank sentral juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi Jepang yang baru saja mengalami kontraksi pada kuartal III.

3. China Diperkirakan Kembali Tahan Suku Bunga Pinjaman

Sementara itu, bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) dijadwalkan mengumumkan suku bunga pinjaman acuan atau Loan Prime Rate (LPR) pada pukul 08.15 WIB.

Konsensus memperkirakan LPR tenor satu tahun tetap sebesar 3,00%, sementara tenor lima tahun diperkirakan bertahan di level 3,50%.

Pada Oktober lalu, PBOC telah mempertahankan kedua suku bunga tersebut selama 17 bulan berturut-turut.

LPR tenor satu tahun banyak digunakan sebagai acuan bunga pinjaman dunia usaha, sedangkan tenor lima tahun menjadi acuan penting pembiayaan jangka panjang, termasuk kredit perumahan.

Keputusan kali ini menjadi perhatian karena ekonomi China masih menghadapi perlambatan konsumsi, aktivitas industri, dan investasi.

Data terbaru menunjukkan bahwa penjualan ritel China pada Oktober hanya tumbuh 0,4% secara tahunan, melambat dibandingkan September sebesar 1,1%.

Produksi industri juga melambat menjadi 4,8%, dari sebelumnya 5,5%.

Sementara itu, investasi aset tetap sepanjang Januari hingga Oktober mengalami kontraksi sebesar 8,1%.

Lemahnya sejumlah indikator tersebut memperlihatkan bahwa permintaan domestik China belum pulih secara kuat.

Di tengah kondisi ini, pelaku pasar akan mencermati apakah PBOC kembali mempertahankan suku bunga atau memberikan dukungan tambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi.

Penurunan suku bunga dapat membantu mengurangi biaya pinjaman, tetapi dampaknya terhadap konsumsi dan investasi tetap bergantung pada minat masyarakat serta dunia usaha dalam mengambil kredit.

4. Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan Jadi UU

Dari dalam negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026), setelah pembahasan lebih intensif berlangsung di Komisi III sejak Agustus 2025.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan tersebut membawa perubahan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Jika sebelumnya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada hukuman penjara, aturan baru ini juga menekankan pemulihan kerugian negara dan pengembalian aset kepada korban.

"Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," ujar Habiburokhman, dikutip dari CNBC Indonesia.

Salah satu perubahan penting adalah adanya mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, yang dikenal sebagai non-conviction-based asset forfeiture.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyerahkan draft kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyerahkan draft kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI) Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyerahkan draft kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)

Aturan tersebut juga mengatur pengelolaan aset secara terpadu berbasis teknologi informasi serta memperluas perhatian terhadap kejahatan finansial modern.

Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lain, termasuk investasi fiktif yang merugikan banyak korban.

Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan peserta rapat paripurna dan mendapat jawaban setuju dari anggota dewan.

Kehadiran aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan aturan, pengawasan, dan perlindungan hak pihak-pihak terkait.

Dari sisi ekonomi, mekanisme pemulihan aset yang lebih jelas juga dapat membantu memperkuat kepastian hukum dalam penanganan kejahatan keuangan.

5. Trump, Xi Jinping, dan Putin Sepakati Deklarasi Perdamaian

Pertemuan bersejarah antara tiga pemimpin negara besar dunia akhirnya menghasilkan deklarasi bersama.

Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati sebuah deklarasi perdamaian setelah menggelar pertemuan trilateral di Shenzhen, China.

Dalam pertemuan tersebut ketiga pemimpin menegaskan bahwa perang nuklir tidak boleh terjadi karena tidak akan menghasilkan pemenang.

Deklarasi tersebut diumumkan melalui kantor berita pemerintah China, Xinhua, serta pemerintah Rusia melalui Kremlin.

Selain persoalan nuklir, ketiga negara menyatakan komitmen untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meningkatkan pasokan produk minyak olahan, serta menghormati kekebalan hukum pejabat negara dalam proses hukum internasional.

Poin mengenai kekebalan hukum menjadi perhatian karena Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin terkait dugaan deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina.

Pemerintah Rusia menolak tuduhan tersebut.

Direktur Internasional Royal United Services Institute (RUSI), Jonathan Eyal, menilai sikap ketiga negara terhadap norma dan lembaga hukum internasional menjadi salah satu aspek paling penting dari deklarasi tersebut.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga memberikan keuntungan diplomatik kepada Putin karena kembali tampil bersama pemimpin AS dan China dalam forum internasional.

Pertemuan trilateral ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kunjungan diplomatik Trump selama tiga hari di Asia.

US President Donald Trump shakes hands with Russian President Vladimir Putin as China’s President Xi Jinping stands beside, before the welcome banquet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Shenzhen, Guangdong province, southern China, November 18, 2026. Iori Sagisawa/Pool via REUTERSUS President Donald Trump shakes hands with Russian President Vladimir Putin as China’s President Xi Jinping stands beside, before the welcome banquet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Shenzhen, Guangdong province, southern China, November 18, 2026. Iori Sagisawa/Pool via REUTERS Foto: via REUTERS/Iori Sagisawa

Sebelum pembicaraan berlangsung secara tertutup, Trump menyebut pertemuan tersebut sebagai momen bersejarah.

"Kita benar-benar sedang membuat sejarah," ujar Trump, dikutip dari Reuters.

Meski menghasilkan deklarasi bersama, pertemuan tersebut belum menunjukkan adanya kesepakatan konkret untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina maupun konflik di Timur Tengah.

Deklarasi tersebut lebih menekankan komitmen mengenai stabilitas internasional, pengurangan risiko nuklir, dan kerja sama antarnegara.

Hasil pertemuan ini tetap menjadi perhatian pasar keuangan global karena hubungan AS, China, dan Rusia memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan internasional, harga energi, serta sentimen investor.

Apabila dialog ketiganya mampu mengurangi ketegangan geopolitik, tekanan terhadap harga minyak dan ketidakpastian pasar berpotensi mereda. Namun, dampaknya masih akan bergantung pada langkah nyata yang diambil setelah pertemuan.

6. Klaim Pengangguran AS

Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran meningkat 1.000 menjadi 203.000 orang pada pekan pekan yang berakhir pada 15  November. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 197.000 orang.

Sementara itu, klaim tunjangan pengangguran berkelanjutan (continuing claims) naik 70.000 menjadi 1,763 juta pada pekan pertama November, setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah dalam tiga tahun.

Meski mengalami kenaikan, kedua indikator tersebut masih berada jauh di bawah rata-rata historis. Kondisi ini menunjukkan pasar tenaga kerja AS relatif tetap tangguh, sejalan dengan pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed). Di sisi lain, klaim pengangguran baru dari pegawai federal, yang menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah memangkas jumlah pekerja sektor publik, meningkat 146 menjadi 732 orang.

(evw/evw)


Most Popular
Features