CLOSE AD
MARKET DATA

RUU Perampasan Aset Sah Jadi Undang-Undang, Jubir KPK Bilang Begini

Chandra Dwi Pranata,  CNBC Indonesia
19 November 2026 19:25
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyerahkan draft kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 20262027 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube/DP
Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyerahkan draft kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan Layar Youtube/DPR RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (19/11/2026) hari ini.

Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK mendukung langkah DPR mengesahkan RUU tersebut, di mana RUU tersebut selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Budi saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/11/2025).

Budi menegaskan proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara.

"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK khususnya pada aspek penindakan Ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa, termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK," terang Budi.

Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, menurutnya tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tetapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain.

"RUU ini tidak hanya soal penguatan asset recovery, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCSC seperti illicit enrichment, trading influence, suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing," jelas Budi.

Adapun empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, KPK juga akan tetap mempelajari dan menganalisis pasal-pasal yang dinilai beririsan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal soal optimalisasi asset recovery, sehingga proses penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan, yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," ujar Budi.

KPK juga terbuka untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya agar penegakan hukum terkait korupsi bisa berjalan makin efektif.

(dce) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! Rapat Paripurna DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi UU


Most Popular
Features