Makin Banyak Anak Muda Eropa Menganggur, Negara Mana Paling Parah?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengangguran anak muda yang masih tinggi di berbagai negara Eropa kian menyulut keresahan sosial, memicu gelombang demonstrasi yang meluas dari Prancis ke negara-negara lain.
Data Eurostat menunjukkan, pada Agustus 2026, tingkat pengangguran penduduk usia 15-24 tahun di Uni Eropa mencapai 15,4%, atau lebih dari satu dari tujuh orang dalam angkatan kerja kelompok usia tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi anak muda dalam memasuki pasar kerja Eropa.
Namun, pengangguran bukan satu-satunya persoalan yang muncul di tengah gelombang demonstrasi. Aksi di berbagai negara juga dipicu oleh kenaikan biaya hidup, mahalnya perumahan, serta tuntutan perbaikan pendidikan dan layanan publik.
Berdasarkan data Eurostat yang disesuaikan secara musiman, Estonia mencatat tingkat pengangguran muda tertinggi di antara negara dan wilayah yang memiliki data Agustus 2026, yakni 28,4%. Artinya, hampir tiga dari sepuluh orang dalam angkatan kerja berusia 15-24 tahun di negara tersebut belum memperoleh pekerjaan.
Swedia menyusul dengan tingkat 23,8%, diikuti Finlandia sebesar 23,3% dan Spanyol sebesar 22,7%. Sementara itu, tingkat pengangguran muda di Luksemburg mencapai 20,8%, Prancis 20,6%, dan Italia 20,3%.
Di sisi lain, Jerman mencatat tingkat pengangguran muda sebesar 7,4%, sedangkan Belanda sebesar 8,8% dan Malta 9,7%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan memasuki pasar kerja tidak merata di seluruh Eropa.
Prancis dan Italia, dua negara yang mengalami demonstrasi, masing-masing mencatat tingkat pengangguran muda di atas 20%. Spanyol juga berada di level 22,7%. Meski demikian, angka ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tingginya pengangguran memicu demonstrasi di negara-negara tersebut.
Data Eurostat juga menunjukkan jumlah penganggur muda di Uni Eropa mencapai sekitar 2,97 juta orang pada Agustus 2026, meningkat dari sekitar 2,95 juta orang pada Agustus 2025. Di zona euro, jumlahnya justru naik dari sekitar 2,35 juta menjadi 2,39 juta orang dalam periode yang sama.
Demo Meluas, dari Pendidikan hingga Biaya Hidup
Gelombang demonstrasi di Eropa menunjukkan bahwa keresahan masyarakat tidak hanya berpusat pada pekerjaan.
Mengutip CNBC International, Selasa (20/10/2026), aksi yang bermula dari persoalan pendidikan di Prancis berkembang menjadi protes yang lebih luas, sementara demonstrasi di negara lain menyoroti biaya hidup, perumahan, dan akses terhadap layanan publik.
Di Italia, demonstran turun ke jalan untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan harga bahan bakar. Aksi di sejumlah kota, termasuk Milan, berujung bentrokan dengan polisi.
 Seseorang mengangkat lengannya di tengah kerusuhan sipil, sehari setelah hari demonstrasi nasional menentang biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar, di Paris, Prancis, 18 Oktober 2026. (REUTERS/Abdul Saboor) Foto: Seseorang mengangkat lengannya di tengah kerusuhan sipil, sehari setelah hari demonstrasi nasional menentang biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar, di Paris, Prancis, 18 Oktober 2026. (REUTERS/Abdul Saboor) |
Di Albania, mahasiswa menuntut perbaikan kondisi universitas, biaya kuliah yang lebih terjangkau, dan lapangan pekerjaan. Protes juga berkembang hingga penuntutan pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama.
Persoalan pendidikan turut menjadi sorotan di Yunani dan Belgia. Mahasiswa di Yunani memprotes kenaikan harga sewa dan kurangnya hunian yang layak bagi mahasiswa. Di Belgia, pelajar menentang kenaikan biaya pendidikan serta reformasi yang dikhawatirkan akan mempersulit akses ke pendidikan tinggi.
Di Spanyol, guru dan murid menggelar demonstrasi untuk menuntut peningkatan pendanaan publik, gaji yang lebih tinggi, pengurangan jam mengajar, dan penambahan tenaga pendidikan. Di luar persoalan sekolah, demonstrasi terkait perumahan juga mencerminkan tekanan akibat kenaikan biaya hunian.
Portugal menghadapi keresahan serupa. Ribuan demonstran turun ke jalan untuk memprotes lonjakan biaya perumahan dan biaya hidup. Menteri Negara dan Keuangan Portugal, Miranda Sarmento, menyoroti kenaikan biaya hunian sebagai salah satu masalah utama yang dirasakan masyarakat.
Konteks ekonomi yang lebih luas turut menjadi perhatian. Kepala Ekonom Eropa Capital Economics, Andrew Kenningham, menilai pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingginya utang pemerintah membatasi kemampuan negara untuk meningkatkan belanja publik atau memangkas pajak. Kondisi ini dapat mempersempit ruang pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat.
Di Prancis, misalnya, tekanan ekonomi terlihat dari tingkat pengangguran nasional yang mencapai 8,3% pada kuartal II-2026, atau sekitar 2,7 juta orang, menurut Insee.
Data final Insee menunjukkan inflasi Prancis meningkat pada September 2026. Harga konsumen tercatat naik 3,1% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,4% pada Agustus. Kenaikan harga energi yang mencapai 21,3% turut menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.
Di tengah kondisi tersebut, daya beli per unit konsumsi diproyeksikan turun 0,7% sepanjang 2026, menurut laporan Le Monde yang mengutip data Insee, lembaga statistik Prancis.
Perhitungan Institut Ekonomi Prancis untuk surat kabar tersebut memperkirakan, penurunan daya beli sejak 2024 setara dengan kerugian sekitar 1.200 euro (Rp24,2 juta) per tahun bagi rumah tangga yang terdiri dari dua orang dewasa dan dua anak. Sementara itu, bagi orang dewasa lajang, kerugian daya beli diperkirakan mencapai 600 euro per tahun.
Dengan demikian, tingginya pengangguran muda dan meluasnya demonstrasi dapat dibaca sebagai dua gejala yang muncul di tengah tantangan ekonomi dan sosial Eropa.
Namun, hubungan keduanya tidak bisa disimpulkan hanya dari perbandingan angka pengangguran dan daftar aksi protes. Tuntutan demonstran memperlihatkan persoalan yang lebih luas: kesempatan kerja, biaya hidup, keterjangkauan hunian, dan kualitas layanan publik.
(mae/mae)