2 Tahun Prabowo-Gibran, Begini Hasil Program Prioritas Pemerintah!
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto genap dua tahun memimpin Indonesia pada hari ini.
Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo membawa berbagai janji besar untuk mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mulai dari menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, memperluas layanan pendidikan dan kesehatan, membangun jutaan rumah, hingga mewujudkan Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri.
Dalam dua tahun terakhir, sejumlah program tersebut mulai dijalankan dan hasilnya sudah dapat dilihat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah menjangkau puluhan juta masyarakat, sementara Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat mulai hadir di berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga menyiapkan sejumlah proyek pembangunan berskala besar. Salah satunya adalah Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob.
Belum lagi proyek pembangunan tiga juta rumah, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt, hingga berbagai proyek hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan nasional sekaligus memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperkenalkan Asta Cita yang terdiri atas delapan misi besar pembangunan Indonesia.
Keduanya juga membawa 17 Program Prioritas dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi dasar sejumlah kebijakan pemerintah saat ini.
Dalam perjalanannya, berbagai program baru juga diperkenalkan setelah Prabowo mulai memimpin Indonesia. Cakupannya cukup luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, perumahan, hingga pembangunan infrastruktur.
Namun, tidak semua program tersebut memiliki perkembangan yang sama. Sebagian sudah berjalan dan menjangkau jutaan masyarakat, sementara sejumlah proyek besar lainnya masih dalam tahap pembangunan maupun persiapan.
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo, CNBC Indonesia mencoba mengumpulkan 10 program prioritas dan proyek unggulan yang dinilai memiliki skala besar serta peran penting dalam agenda pembangunan pemerintah.
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu program yang paling iconic di masyarakat sejak awal pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini ditujukan bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka.
Dalam perkembangannya, jumlah penerima manfaat terus bertambah.
Hingga 30 September 2026, pemerintah mencatat sebanyak 57 juta masyarakat telah menerima manfaat MBG melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.
Besarnya jangkauan tersebut juga diikuti kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran MBG dilaporkan mencapai Rp153,2 triliun.
Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan keamanan makanan yang dibagikan.
Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menutup sementara 1.276 dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah pun terus memperketat pengawasan agar perluasan program berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program besar pemerintahan Prabowo untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Program tersebut resmi diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025 dengan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi yang tersebar di berbagai daerah.
Melalui koperasi ini, pemerintah ingin memperpendek jalur distribusi kebutuhan pokok, membantu pemasaran hasil pertanian, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi.
Koperasi juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membuka peluang usaha baru di desa.
Meski puluhan ribu koperasi telah memiliki badan hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata.
Pemerintah melaporkan sebanyak 10.070 koperasi telah beroperasi hingga 15 Oktober 2026. Namun, Kementerian Koperasi masih melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh koperasi tersebut benar-benar memiliki sarana, barang dagangan, dan pengelola yang dibutuhkan agar dapat menjalankan usahanya.
Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga pada seberapa banyak koperasi yang benar-benar aktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Sekolah Rakyat
Di bidang pendidikan, Prabowo memperkenalkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Berbeda dari sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama. Pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, hingga fasilitas pembelajaran.
Melalui program ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-hari.
Hingga 23 September 2026, Sekolah Rakyat dilaporkan telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah peserta didik lebih dari 44.000 orang.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 lokasi telah menggunakan gedung permanen, sementara pemerintah masih melanjutkan pengembangan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
4. Swasembada Pangan
Swasembada pangan menjadi salah satu agenda utama Prabowo sejak awal menjabat sebagai presiden.
Melalui program ini, pemerintah ingin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus bergantung pada pasokan dari negara lain.
Dari berbagai komoditas pangan, beras menjadi salah satu yang paling menonjol.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan produksi tersebut turut menjadi dasar keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras umum bagi konsumsi sepanjang 2025.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, lebih tinggi dibandingkan perkiraan kebutuhan sebesar 31,10 juta ton.
Tidak hanya beras, pemerintah juga menyatakan telah mencapai swasembada pada tujuh komoditas lainnya, yakni jagung pakan, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, gula konsumsi, daging ayam, dan telur ayam.
Upaya meningkatkan produksi pangan juga dilakukan melalui pembangunan kawasan pertanian berskala besar atau food estate.
Salah satu lokasi pengembangannya berada di Merauke, Papua Selatan, melalui program optimalisasi lahan dan cetak sawah baru.
Kementerian Pertanian mencatat produksi padi Kabupaten Merauke pada 2025 mencapai 362.542 ton gabah kering giling (GKG), meningkat 66,46% dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, peningkatan produksi beras nasional belum berarti seluruh kebutuhan pangan Indonesia sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Pemerintah masih perlu mengejar kemandirian pada sejumlah komoditas lainnya, termasuk daging sapi, susu, dan bawang putih.
5. Swasembada Energi
Selain pangan, Prabowo juga menempatkan swasembada energi sebagai salah satu tujuan utama pemerintahannya.
Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM), sehingga pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah penerapan biodiesel B50.
B50 merupakan bahan bakar solar dengan campuran 50% biodiesel berbahan dasar minyak sawit dan 50% solar berbasis minyak bumi.
Melalui program ini, pemerintah ingin mengurangi kebutuhan impor solar sekaligus meningkatkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi.
Program yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026 tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan pencampuran biodiesel yang telah dijalankan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
Hingga pertengahan September 2026, penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 dari total 6.412 SPBU atau sekitar 94%.
Kendati demikian, penerapan B50 baru menjadi salah satu bagian dari upaya swasembada energi.
Indonesia masih perlu meningkatkan produksi energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar lainnya sebelum target kemandirian energi secara menyeluruh dapat tercapai.
6. Program 3 Juta Rumah
Di sektor perumahan, Prabowo membawa program pembangunan tiga juta rumah sebagai salah satu janji besar pemerintahannya.
Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menargetkan pembangunan atau perbaikan tiga juta rumah setiap tahun, baik di wilayah pedesaan, perkotaan, maupun pesisir.
Namun, realisasinya masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Badan Komunikasi Pemerintah melaporkan realisasi pembangunan dan perbaikan rumah mencapai 324.213 unit berdasarkan data hingga 13 Juni 2026.
Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 180.600 unit hingga 14 Oktober 2026, atau sekitar 51,6% dari target 350.000 unit pada tahun ini.
FLPP sendiri merupakan fasilitas pembiayaan yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
Pemerintah juga memperluas program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan sasaran perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni sepanjang 2026.
Meski sejumlah program tersebut telah berjalan, kebutuhan rumah layak di Indonesia masih cukup besar.
Karena itu, pemerintah masih perlu mempercepat pembangunan dan perbaikan rumah untuk mendekati target tiga juta unit setiap tahunnya.
7. Program PLTS 100 GW
Salah satu proyek besar lainnya yang disiapkan pemerintahan Prabowo adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi matahari yang besar karena berada di wilayah tropis dan memperoleh sinar matahari sepanjang tahun.
Program PLTS 100 GW resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026 di Bali.
Tahap awal mencakup 14 proyek PLTS dengan rencana kapasitas sebesar 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya juga diharapkan dapat membantu memperluas pasokan listrik, termasuk bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Meski telah diluncurkan, pembangunan pembangkit dalam skala 100 GWp masih membutuhkan waktu dan investasi besar.
Kapasitas 5,3 GWp pada tahap awal juga merupakan kapasitas proyek yang diluncurkan, bukan keseluruhan listrik yang telah berhasil diproduksi.
8. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Di bidang kesehatan, Prabowo menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal.
Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, sehingga berbagai risiko penyakit diharapkan bisa diketahui sebelum kondisinya semakin serius.
Program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, bukan hanya ketika sudah mengalami gejala penyakit.
Dalam pelaksanaannya, layanan CKG diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pemerintah, termasuk puskesmas.
Program ini menjadi salah satu agenda pemerintahan Prabowo yang telah menjangkau masyarakat dalam jumlah besar.
Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 106,3 juta penduduk tercatat telah memperoleh layanan CKG, setara 81,84% dari target 130 juta penerima sepanjang tahun ini.
Dengan jumlah penerima yang terus bertambah, pemerintah masih perlu memastikan fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis, peralatan, dan layanan lanjutan yang memadai.
Hal tersebut penting agar pemeriksaan kesehatan tidak berhenti pada pendeteksian penyakit, tetapi juga diikuti penanganan yang dibutuhkan masyarakat.
9. Giant Sea Wall
Di bidang infrastruktur, salah satu proyek terbesar yang disiapkan pemerintahan Prabowo adalah Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa.
Proyek ini dirancang untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob, abrasi, dan dampak penurunan permukaan tanah yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Pemerintah merencanakan pembangunan sistem perlindungan pesisir sepanjang sekitar 575 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Proyek tersebut memiliki skala yang sangat besar karena mencakup kawasan pesisir yang menjadi pusat permukiman, industri, perdagangan, hingga kegiatan pelabuhan.
Melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), pemerintah telah membagi rencana pembangunan ke dalam 15 segmen.
Sejumlah kawasan menjadi prioritas, termasuk Teluk Jakarta serta pesisir Kendal, Semarang, dan Demak.
Hingga pertengahan Oktober 2026, pemerintah masih mematangkan berbagai persiapan, mulai dari kajian lingkungan, perencanaan teknis, hingga perlindungan kawasan pesisir melalui penanaman mangrove.
Pembangunan tanggul utama ditargetkan dimulai pada 2027. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pengerjaan keseluruhan proyek dapat berlangsung hingga sekitar 15 tahun.
Dengan jangka waktu pembangunan yang panjang, Giant Sea Wall menjadi salah satu proyek yang pelaksanaannya berpotensi melampaui masa jabatan Prabowo saat ini.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)