Cadangan Beras Melimpah: Dari Gudang ke Meja Makan
Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, cadangan beras pemerintah mencatat peningkatan signifikan.
Melimpahnya stok beras tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga pasokan, membantu masyarakat, dan meredam gejolak harga.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,48 juta ton per 30 September 2026, meningkat 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Stok tersebut bahkan sempat mencapai sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan 2026. Peningkatan cadangan ini berjalan seiring dengan penguatan produksi dan penyerapan hasil panen petani dalam negeri.
Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah per Agustus-paparan Bulog saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri) Foto: Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah per Agustus-paparan Bulog saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri) |
Sementara itu, realisasi pengadaan gabah setara beras dalam negeri oleh Bulog mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, atau 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian tersebut menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.
Besarnya persediaan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyalurkan beras melalui program bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penanganan keadaan darurat dan bencana.
Produksi Dalam Negeri Perkuat Cadangan Beras
Meningkatnya cadangan beras pemerintah tidak terlepas dari penguatan produksi pertanian dalam negeri. Hasil panen petani menjadi sumber utama pengadaan beras Bulog, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan nasional.
Inspeksi Mendadak Menteri Pertanian dan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka pengecekan stok beras di JDP karawang 1 Logistic Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (CNBC Indonesia/Martya Rizky) Foto: Inspeksi Mendadak Menteri Pertanian dan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka pengecekan stok beras di JDP karawang 1 Logistic Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (CNBC Indonesia/Martya Rizky) |
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir 2025, pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras.
Memasuki 2026, produksi padi nasional masih menunjukkan pertumbuhan.
BPS mencatat produksi padi sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas panen mencapai 8,32 juta hektare, meningkat 0,11% secara tahunan.
Peningkatan produksi ini menjadi salah satu penopang penguatan CBP. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menugaskan Bulog menyerap sedikitnya 4 juta ton setara beras dari produksi dalam negeri.
Untuk mendukung penyerapan hasil panen, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, meningkat dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram.
Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). (Dok. Setpres/Rusman) Foto: Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). (Dok. Setpres/Rusman) |
Kebijakan tersebut memberikan kepastian harga pembelian bagi petani sekaligus mendukung pengadaan beras dalam negeri. Hasil penyerapan kemudian memperkuat CBP yang dapat disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Pupuk Bersubsidi Topang Produksi Petani
Selain penyerapan hasil panen, ketersediaan pupuk menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi beras nasional.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Sebanyak 9,55 juta ton di antaranya dialokasikan untuk pertanian, termasuk 4,42 juta ton pupuk Urea dan 4,47 juta ton pupuk NPK.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi penyaluran pupuk Urea dan NPK bersubsidi sepanjang 2024 mencapai 7,25 juta ton, meningkat dibandingkan 6,08 juta ton pada 2023. Kedua jenis pupuk tersebut menjadi sumber unsur hara penting dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman, termasuk
Â




