Di Balik Dana Haji: Menyeimbangkan Keuntungan, Manfaat & Berkah
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan dana haji merupakan salah satu mandat keuangan publik yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Dana yang dikelola bukan sekadar aset investasi, melainkan amanah jutaan calon jamaah yang harus dijaga nilai, keamanan, likuiditas, serta kebermanfaatannya.
Manfaat besar tersebut semakin dirasakan jamaah haji dengan biaya haji yang justru turun tahun depan di tengah kenaikan harga avtur dan melemahnya rupiah.
Sebagai catatan, pemerintah dan DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98,47 juta per jemaah.
Dari total tersebut, jemaah menanggung Rp54,65 juta atau 55,5%, sedangkan Rp43,82 juta atau 44,5% ditopang nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.
Dengan skema ini, rata-rata biaya pelunasan yang perlu dibayar calon jemaah diperkirakan sekitar Rp23 juta, meski besarannya berbeda menurut provinsi atau embarkasi.
Jumlah yang dibayar ini lebih kecil ini karena terbantu dengan semakin besarnnya nilai manfaat yang ada.
Nilai manfaat membantu menekan biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Dana ini berasal dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bukan berarti pemerintah otomatis membayar seluruh selisihnya dari APBN.
Tata Kelola Haji Tak Hanya Memberi Manfaat Tapi Transparan dan Memberi Berkah
Sebagai lembaga pengelola dana haji, BPKH membangun pendekatan tata kelola yang menempatkan keamanan dana, transparansi, akuntabilitas, prinsip syariah, manajemen risiko, hingga keberlanjutan sebagai bagian dari satu kerangka pengelolaan.
Pengelolaan dana haji diarahkan agar tidak hanya menghasilkan imbal hasil jangka panjang, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Hal ini menjadi penting karena hingga September 2026, dana yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp185,73 triliun.
Skala dana tersebut membuat kualitas tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan, bukan hanya bagi kinerja investasi, tetapi juga bagi kepercayaan publik.
Salah satu kelebihan pendekatan BPKH adalah adanya keseimbangan antara return, keamanan dan manfaat.
Strategi investasi BPKH berlandaskan prinsip amanah, profesional, syariah, keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.
Dengan demikian, orientasi pengelolaan dana haji tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar keuntungan investasi yang diperoleh.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah dana tersebut aman, apakah risikonya terkendali, apakah sesuai prinsip syariah, dan apakah hasilnya kembali memberikan manfaat kepada jamaah serta umat?
Manfaat investasi dialirkan untuk mendukung pembiayaan jamaah berangkat, pengembangan dana jamaah tunggu, program kemaslahatan umat, serta menjaga keberlanjutan keuangan haji.
Setidaknya ada empat nilai utama yang menjadi pedoman kerja, yakni Integrity, Quality, Respect, dan Accountability.
Nilai tersebut diterjemahkan dalam kode etik, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan data jamaah serta tidak menyalahgunakan jabatan.
Bagi lembaga yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, pencegahan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan jamaah.
Manajemen Risiko Jadi Benteng
Aspek lain yang menonjol adalah penerapan manajemen risiko.
BPKH menyatakan menerapkan sistem manajemen risiko investasi untuk memastikan investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penguatan tersebut didukung antara lain oleh ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-penyuapan dan ISO 9001 tentang manajemen mutu.
BPKH juga mencantumkan mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sistem whistleblowing sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Yang menarik, konsistensi tata kelola tersebut juga tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut, 2017-2025.
WTP tentu bukan berarti seluruh risiko telah hilang. Namun, dalam konteks tata kelola, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa proses pelaporan dan pengendalian internal memiliki fondasi yang dinilai memadai oleh auditor eksternal.
Dana Haji Tidak Dibiarkan Menganggur
Kelebihan berikutnya adalah upaya membuat dana haji tetap produktif dengan diversifikasi investasi.
BPKH mengalokasikan dana pada berbagai instrumen syariah, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk korporasi, reksa dana, emas, investasi langsung, serta instrumen lainnya. Pada saat yang sama, terdapat batasan alokasi untuk menjaga diversifikasi dan risiko.
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi BPKH Semester I 2026 yang belum diaudit, aset investasi dan penempatan dana jemaah mencapai Rp172,97 triliun per 30 Juni 2026.
Jumlah tersebut naik 2,17% dibandingkan akhir Desember 2025 sebesar Rp169,31 triliun.
Surat-surat berharga menjadi instrumen terbesar dengan nilai Rp143,52 triliun, setara 82,97% dari kelompok aset tersebut. Penempatan pada bank berada di posisi kedua, senilai Rp28,66 triliun atau 16,57%.
Sepanjang semester I, saldo surat berharga bertambah sekitar Rp15,02 triliun, sementara penempatan pada bank berkurang Rp11,63 triliun.
Dalam penjelasan publik pada 21 September 2026, BPKH menyebut sekitar 70% portofolionya berada pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Sekitar 25% berupa deposito di sekitar 30 bank syariah, sementara sisanya merupakan diversifikasi investasi lainnya.
 Para peziarah Muslim mengelilingi Ka'bah dan berdoa di Masjidil Haram, menjelang ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 19 Mei 2026. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa) Foto: Para peziarah Muslim mengelilingi Ka'bah dan berdoa di Masjidil Haram, menjelang ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 19 Mei 2026. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa) |
Komposisi tersebut memiliki waktu dan cakupan berbeda dengan pos laporan Juni sehingga persentasenya tidak dapat langsung disamakan. Laporan semester I juga belum merinci seri surat berharga maupun bank dengan penempatan terbesar.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa dana jamaah tidak semata-mata ditempatkan pada satu instrumen atau satu jenis aset.
Diversifikasi menjadi penting karena kondisi pasar selalu berubah. Ketika satu instrumen menghadapi tekanan, struktur portofolio yang terdiversifikasi dapat membantu menjaga ketahanan pengelolaan dana secara keseluruhan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tata kelola dana haji bukan hanya neraca investasi.
Manfaat tersebut harus terlihat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dari Dana Haji Menjadi Investasi Berdampak
BPKH juga mulai memperluas perspektif pengelolaan dana melalui pendekatan Environmental, Social and Governance (ESG) dan maqashid syariah.
Pendekatan ini memastikan investasi tidak hanya memberikan hasil finansial, tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Implementasinya terlihat dari investasi pada instrumen seperti Green Sukuk, Social Sukuk dan Orange Sukuk.
Portofolio tersebut diarahkan ke berbagai bidang, mulai dari energi bersih, infrastruktur hijau, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga konservasi lingkungan
Dengan pendekatan tersebut, dana umat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas yakni uang tetap berkembang, tetapi pada saat yang sama ikut menciptakan dampak,manfaat hingga berkah ke umat.
Ada Dimensi Sosial yang Nyata
Salah satu contoh yang ditampilkan dalam laporan adalah kerja sama investasi BPKH dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dana umat yang disalurkan melalui PNM, termasuk melalui penerbitan PNM Orange Sukuk, digunakan untuk memperkuat pembiayaan dan pendampingan bagi jutaan perempuan nasabah Mekaar di Indonesia.
Artinya, manfaat dana haji tidak hanya dapat dilihat dari sisi pembiayaan ibadah.
Ada efek ekonomi yang lebih luas ketika dana tersebut ikut mendukung usaha masyarakat, pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi keluarga.
Pendekatan inilah yang membuat konsep impact investing menjadi relevan dalam pengelolaan dana umat.
(mae/mae)