Energi Jadi Nadi Negara: Sekali Padam, Layanan Publik Bisa Tumbang
Perubahan cara masyarakat Indonesia mengakses informasi berlangsung semakin cepat. Internet kini bukan lagi sekadar teknologi pelengkap, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Perkembangan internet tentu saja didukung oleh rasio elektrifikasi yang semakin tinggi. Tanpa listrik, internet tidak bisa hidup.
Listrik menghidupkan infrastruktur digital, infrastruktur mengalirkan data, BTS memancarkan sinyal, handphone menerima informasi, dan masyarakat menikmati layanan digital.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi nasional Indonesia mencapai 99,83% pada triwulan I-2026, naik signifikan dibandingkan posisi satu dekade lalu pada 2016 yang sebesar 91,16%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 72,78% pada 2024. Artinya, dalam tiga tahun, semakin banyak masyarakat yang terhubung ke ruang digital.
 perkembangan TIK Foto: BPS |
Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Akses internet di wilayah perkotaan meningkat dari 71,81% menjadi 79,14%, sementara di perdesaan melonjak lebih tajam dari 49,30% menjadi 63,71%.
Sebanyak 99,08% pengguna internet pada 2024 mengakses internet melalui telepon seluler. Laptop hanya digunakan oleh 10,12% penduduk dan komputer desktop 2,62%.
 Media masarakat mengakses internet Foto: BPS |
Aktivitas masyarakat di dunia maya memang masih didominasi hiburan sebesar 85,29%, disusul media sosial 77,57% serta pencarian informasi dan berita 77,50%.
Namun, internet juga mulai banyak digunakan untuk membeli barang dan jasa mencapai 23%, layanan finansial 11,57%, pembelajaran daring 9,96%, dan bekerja dari rumah hanya 1,60%.
Tak hanya masyarakat, internet kini menjadi jalur lalu lintas baru pelayanan pemerintah.
Masyarakat semakin bisa mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Membuat dokumen kependudukan, membayar pajak, mengecek BPJS, mencari sekolah, mengurus bansos, mengurus izin usaha, memperpanjang SIM, mengurus paspor hingga menyampaikan pengaduan pemerintah semakin bisa dilakukan melalui layar ponsel.
Perubahan ini membuat pelayanan publik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada gedung kantor dan antrean panjang. Layanan pemerintah kini bergerak mengikuti masyarakat ke ruang digital.
 Suasana pelayanan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/2/2022). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru membuat dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat dicairkan jika peserta berusia 56 Tahun. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Suasana pelayanan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Sudirman di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/2/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) |
Perubahan ini juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan. Bukan lagi sekadar membangun banyak aplikasi, tetapi mulai membangun ekosistem layanan yang terintegrasi.
Seluruh lalu lintas digital tersebut membutuhkan energi agar dapat bekerja tanpa henti.
Kebutuhan Energi Makin Besar
Dengan makin besarnya penggunaan internet, kebutuhan energi juga membesar.
Data U.S. Energy Information Administration (EIA), jaringan transmisi data secara global menggunakan sekitar 260-360 terawatt-hour (TWh) listrik pada 2022.
Untuk data center, skalanya jauh lebih besar. IEA memperkirakan data center dunia mengonsumsi sekitar 415 TWh listrik pada 2024, setara sekitar 1,5% konsumsi listrik global.
Sebagai pembanding dari operator lokal, total penggunaan listrik TelkomGroup mencapai 2.448.592.668 kWh, atau sekitar 2,45 TWh sepanjang 2025. Angka ini naik dari 2,39 TWh pada 2024.
 Menara Telkom Foto: Telkom |
Penggunaan listrik TelkomGroup salah satunya adalah untuk data center.
Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyebut dengan lebih dari 212 juta pengguna internet dan lonjakan adopsi cloud, e-commerce, hingga fintech, kebutuhan akan pusat data (Data Center) meningkat pesat.
Indonesia memiliki 185 Data Center dengan kapasitas 274 MW, dan ditargetkan mencapai lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029.
Lonjakan itu bukan sekadar penambahan gedung dan server. Jika kapasitas 2.000 MW diasumsikan beroperasi penuh selama 24 jam, kebutuhan energinya secara teoritis mencapai sekitar 17,52 terawatt hour (TWh) per tahun.
Sebagai pembanding, PLN mencatat penjualan listrik nasional pada 2025 mencapai 317,69 TWh. Dengan demikian, kebutuhan teoritis data center berkapasitas 2.000 MW tersebut setara sekitar 5,5% dari penjualan listrik nasional setahun.
Dengan kata lain, ketika kapasitas data center Indonesia bergerak dari 274 MW menuju lebih dari 2.000 MW, yang perlu disiapkan bukan hanya infrastruktur digital.
Di belakangnya terdapat kebutuhan terhadap pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu, distribusi hingga cadangan daya.
Pada akhirnya, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Ketersediaan listrik dan energi yang andal tidak hanya memastikan rumah tangga dan dunia usaha dapat beraktivitas, tetapi juga menjaga layanan publik tetap berjalan, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan.
Karena itu, memperkuat ketahanan energi bukan sekadar menjaga pasokan listrik, tetapi juga memastikan roda kehidupan, layanan publik, dan komunikasi masyarakat t
(mae/mae)