Defisit Transaksi Berjalan RI US$12,5 M, Terbesar Sepanjang Sejarah!
Jakarta, CNBC Indonesia - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menunjukkan perbaikan pada kuartal II-2026. Namun, di balik menyusutnya defisit NPI, transaksi berjalan justru mencatatkan defisit terbesar sepanjang sejarah data yang tersedia.
Bank Indonesia (BI) melaporkan NPI pada kuartal II-2026 mengalami defisit US$0,9 miliar. Nilainya jauh lebih rendah dibandingkan defisit pada kuartal I-2026 yang mencapai US$9,1 miliar.
"Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," tulis BI dalam laporannya.
Perbaikan tersebut ditopang oleh derasnya aliran modal asing yang masuk melalui investasi langsung dan investasi portofolio.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada transaksi berjalan. Defisitnya justru membengkak menjadi US$12,49 miliar, dari US$3,58 miliar pada kuartal sebelumnya.
"Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas," jelas BI.
Pelebaran defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa pengeluaran Indonesia untuk impor barang, jasa, serta pembayaran pendapatan kepada pihak luar negeri meningkat jauh lebih besar dibandingkan penerimaan yang diperoleh.
Defisit Transaksi Berjalan Pecah Rekor
Transaksi berjalan Indonesia pada triwulan kedua tahun ini mencatatkan defisit yang sangat besar.
Nilai yang mencapai 12 miliar dolar AS tersebut bahkan menjadi defisit transaksi berjalan terbesar secara nominal sepanjang sejarah. Atau paling tidak berdasarkan data yang tersedia sejak kuartal I-2004.
Rekor sebelumnya terjadi pada kuartal II-2013 ketika defisit transaksi berjalan mencapai US$10,13 miliar.
Besarnya tekanan juga terlihat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada kuartal I-2026, defisit transaksi berjalan masih berada di level US$3,58 miliar.
Dalam waktu tiga bulan, defisit membengkak sekitar US$8,91 miliar atau lebih dari tiga kali lipat.
Pelebaran defisit tersebut turut mendorong rasio transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pada kuartal II-2026, defisit transaksi berjalan mencapai 3,34% terhadap PDB, naik tajam dibandingkan 0,97% pada kuartal I-2026.
Posisi tersebut menjadi yang tertinggi sejak kuartal IV-2018, ketika defisit transaksi berjalan mencapai 3,72% terhadap PDB.
Apa Penyebabnya?
Penyebab utama membengkaknya defisit transaksi berjalan berasal dari menyusutnya surplus perdagangan barang.
Pada triwulan pertama tahun ini, neraca barang Indonesia masih mencatat surplus US$8,21 miliar. Namun, tiga bulan kemudian, surplus tersebut turun drastis menjadi hanya US$1,32 miliar.
Penurunannya mencapai US$6,89 miliar atau sekitar 83,92%.
Penyusutan surplus neraca barang menyumbang sekitar 77,31% dari total pelebaran defisit transaksi berjalan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Surplus perdagangan barang menipis lantaran lonjakan impor tidak mampu diimbangi pertumbuhan ekspor.
Pada kuartal II-2026, impor barang melonjak 23,87% menjadi US$72,11 miliar, dari sebelumnya US$58,21 miliar.
Sebaliknya, ekspor hanya meningkat 10,54% menjadi US$73,43 miliar, dibandingkan US$66,42 miliar pada kuartal I-2026.
Kenaikan impor mencapai US$13,89 miliar, hampir dua kali lebih besar daripada tambahan ekspor yang sebesar US$7,00 miliar.
Tagihan Impor Migas Membengkak Jadi Pemicu
Tekanan terbesar terhadap neraca perdagangan barang berasal dari sektor minyak dan gas.
Defisit perdagangan migas membengkak dua kali lipat dari US$5,09 miliar pada kuartal I-2026 menjadi US$10,18 miliar.
Pelebaran defisit terjadi karena impor migas yang melonjak 64,75% dari US$7,97 miliar menjadi US$13,14 miliar. Sementara itu, ekspor migas hanya meningkat tipis dari US$2,89 miliar menjadi US$2,96 miliar.
Lonjakan impor tersebut terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Konflik tersebut mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia. Gangguan distribusi dan kekhawatiran terhadap pasokan kemudian mendorong harga minyak global meningkat.
Merujuk data Refinitiv, rata-rata harga minyak Brent naik 23,35% dari US$78,38 per barel pada kuartal I-2026 menjadi US$96,68 per barel pada kuartal II-2026.
Harga minyak bahkan sempat menyentuh level US$126 per barel pada akhir April.
Sepanjang April dan Mei, rata-rata harga Brent juga bertahan di atas US$100 per barel, masing-masing sebesar US$102,46 dan US$103,71 per barel.
Kenaikan harga minyak tersebut memperbesar tagihan impor energi.
Berdasarkan rinciannya, defisit neraca minyak meningkat dari US$6,00 miliar pada kuartal I-2026 menjadi US$10,24 miliar pada kuartal II-2026.
Nilai impor minyak melonjak dari US$7,29 miliar menjadi US$11,61 miliar. Sebaliknya, ekspornya hanya naik dari US$1,30 miliar menjadi US$1,37 miliar.
Tekanan juga datang dari perdagangan gas. Surplus neraca gas menyusut dari US$908,48 juta menjadi hanya US$61,25 juta.
Ekspor gas relatif stagnan di kisaran US$1,59 miliar, sementara impornya meningkat dari US$682,36 juta menjadi US$1,53 miliar.
Membengkaknya defisit minyak dan menyusutnya surplus gas kemudian memperlebar defisit migas hingga US$10,18 miliar, sekaligus menjadi penyebab utama menipisnya surplus perdagangan barang Indonesia.
Defisit Transaksi Jasa Juga Menjadi yang Terbesar
Bukan hanya perdagangan barang yang memburuk. Neraca jasa Indonesia juga mencatat defisit terbesar sepanjang sejarah.
Pada kuartal kedua 2026, defisit jasa mencapai US$5,89 miliar, atau melonjak 1,5 miliar dolar AS dibandingkan US$4,39 miliar pada kuartal sebelumnya.
Kenaikan defisit jasa menyumbang sekitar 16,86% dari total pembengkakan defisit transaksi berjalan.
Defisit neraca jasa sebenarnya bukan persoalan baru. Berdasarkan data Bank Indonesia sejak kuartal I-2004 hingga kuartal II-2026, neraca jasa Indonesia selalu berada di posisi defisit pada setiap kuartal.
Kondisi tersebut menunjukkan pembayaran Indonesia untuk berbagai layanan dari luar negeri terus lebih besar dibandingkan pendapatan jasa yang diterima.
Defisit terutama berasal dari kebutuhan terhadap jasa transportasi, pengangkutan barang, asuransi, jasa bisnis, serta pembayaran penggunaan kekayaan intelektual.
Penerimaan dari sektor pariwisata memang dapat membantu memperkecil kekurangan tersebut. Namun, nilainya belum cukup untuk menutup keseluruhan pengeluaran jasa ke luar negeri.
Sejumlah kajian bahkan mencatat defisit neraca jasa Indonesia telah berlangsung setidaknya sejak awal 1980-an. Kondisi ini menunjukkan persoalan tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun dan melintasi berbagai pemerintahan.
Selain neraca jasa, transaksi berjalan juga terbebani defisit pendapatan primer, termasuk pembayaran dividen dan bunga pinjaman luar negeri. Kedua komponen tersebut kerap menggerus surplus perdagangan barang yang diperoleh Indonesia.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)