6 Kabar Genting Menghantui RI Pekan Ini, MSCI & Stimulus Jadi Sorotan
Memasuki perdagangan pertama pekan ini, Senin (22/6/2026) pelaku pasar keuangan Tanah Air akan mencermati sejumlah sentimen penting dari dalam dan luar negeri.
Perkembangan perang Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian utama setelah pembicaraan damai yang semula dijadwalkan pada Jumat lalu batal digelar, sementara isu Selat Hormuz kembali memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Dari dalam negeri, pasar akan menanti pengumuman uang beredar Bank Indonesia untuk periode Mei 2026 serta pengumuman penting MSCI terkait klasifikasi pasar pada pekan ini. Dari sisi global, pelaku pasar juga akan mencermati arah kebijakan suku bunga China serta data inflasi favorit bank sentral AS (The Federal Reserve /The Fed), yakni core personal consumption expenditure (PCE) AS.
Sentimen-sentimen tersebut akan menjadi penggerak penting bagi pasar keuangan domestik, terutama di tengah rupiah yang masih tertekan, yield SBN yang kembali naik, dan IHSG yang masih bergerak volatil.
1. Damai AS-Iran Belum Jelas
Sentimen pertama yang akan dicermati pasar pada awal pekan ini adalah perkembangan perang AS dan Iran. Harapan damai sempat muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani memorandum of understanding (MoU) damai berisi 14 poin secara virtual pada Rabu pekan lalu.
Namun, proses menuju kesepakatan permanen belum berjalan mulus. Pembicaraan perdamaian AS-Iran yang semula dijadwalkan berlangsung di Burgenstock, Swiss, pada Jumat (19/6/2026) batal digelar.
Dalam perkembangan terbaru, Presiden AS Donald Trump mengancam akan kembali menyerang Iran, meski pada saat yang sama Wakil Presiden JD Vance bertemu pejabat Iran di Swiss dalam perundingan perdana pasca-kesepakatan damai sementara. Pertemuan itu dibayangi keputusan Teheran yang kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan AS gagal memastikan gencatan senjata di Lebanon.
Trump menuntut Iran menghentikan dukungannya terhadap Hezbollah dan memperingatkan bahwa AS akan menyerang lebih keras jika konflik berlanjut. Bahkan, menurut laporan Fox News, Trump mengancam Iran akan "kehilangan negaranya" jika tetap menutup Selat Hormuz.
Di sisi lain, Vance menyebut pembicaraan berjalan positif, termasuk upaya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, menegakkan gencatan senjata di Lebanon, serta membahas langkah awal menuju kesepakatan nuklir baru. Iran berharap negosiasi dapat membuka akses terhadap aset yang dibekukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, penutupan kembali Selat Hormuz langsung mengganggu lalu lintas kapal tanker dan memicu kekhawatiran pasar energi global. Sementara di Lebanon, situasi relatif lebih tenang dibanding beberapa hari sebelumnya, meski belum ada tanda jelas bahwa konflik benar-benar berakhir.
Pembatalan tersebut dikonfirmasi setelah Gedung Putih menyatakan Wakil Presiden AS JD Vance tidak akan melakukan perjalanan ke Swiss. Pembicaraan Jumat seharusnya menjadi tindak lanjut dari kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Iran.
"Logistik negosiasi ini tidak pernah sederhana atau dapat diprediksi. Saat ini Wakil Presiden tidak akan berangkat malam ini. Kami berharap dapat memulai pembicaraan teknis sesegera mungkin," kata juru bicara Gedung Putih tentang Vance pada Kamis malam, dikutip dari Reuters.
Meski sempat batal, AS dan Iran kemudian memulai perundingan damai di resor pegunungan Buergenstock, Swiss, pada Minggu (21/6/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Presiden AS JD Vance dan negosiator utama Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Perundingan ini bertujuan mencari penyelesaian permanen atas perang yang telah berlangsung hampir empat bulan. Namun, pembicaraan berlangsung di tengah perbedaan pandangan terkait Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia.
Iran mengklaim telah menutup selat tersebut sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Pemerintah Iran pada Sabtu (20/6/2026) juga kembali mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan kapal-kapal agar menjauhi jalur pelayaran strategis tersebut.
Namun, AS membantah klaim tersebut dan menegaskan lalu lintas maritim di Selat Hormuz masih berjalan normal.
Bagi pasar, perkembangan di Selat Hormuz menjadi sangat penting karena jalur ini merupakan salah satu nadi utama perdagangan minyak dunia. Jika ketegangan kembali meningkat dan mengganggu arus energi global, harga minyak berpotensi bertahan tinggi.
2. Uang Beredar RI
Dari dalam negeri, Bank Indonesia akan mengumumkan data uang beredar dalam arti luas atau M2 untuk periode Mei 2026 pada Selasa (23/6/2026).
Rilis ini akan menjadi salah satu data domestik yang dicermati pasar untuk melihat perkembangan likuiditas perekonomian, terutama setelah BI kembali menaikkan suku bunga acuan dan rupiah masih berada dalam tekanan.
Pada rilis terakhir, likuiditas perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp10.253,7 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 9,7% (yoy).
"Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada April 2026. Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp10.253,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,2% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,7% (yoy)," tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
BI menjelaskan perkembangan M2 pada April 2026 didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 13,6% (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,7% (yoy).
Dari sisi faktor pendorong, perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.
Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 38,6% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret 2026 yang tumbuh 39,1% (yoy).
Sementara itu, penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh 9,4% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,9% (yoy).
"Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit," tulis BI.
3. Pengumuman MSCI
Dari dalam negeri, perhatian pasar juga akan tertuju pada pengumuman MSCI Classification yang dijadwalkan pada 24 Juni 2026. Pengumuman ini penting karena berkaitan dengan aksesibilitas pasar dan dapat mempengaruhi persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan OJK telah kembali melakukan pertemuan teknis dengan analis MSCI pada 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas data dan informasi yang dibutuhkan MSCI.
"Sejauh ini mereka sudah mengkonfirmasi, memanfaatkan dan menerima seluruh informasi dan data keperluan terutama informasi keterbukaan dan kepemilikan saham di perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efektif," ujar Hasan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Hasan menjelaskan, pengumuman MSCI tidak hanya terkait pasar saham Indonesia, tetapi merupakan bagian dari tinjauan rutin terhadap berbagai bursa global.
"Kemudian di tanggal 23 waktu AS nanti kita juga menunggu pengumuman terkait dengan market classification atau review atas klasifikasi pasar termasuk juga bursa kita," lanjutnya.
Menurut Hasan, OJK saat ini masih menanti keputusan dari lembaga internasional tersebut karena pengumuman MSCI dapat menjadi katalis penting dalam menentukan arah aliran dana asing ke depan.
Sebelumnya pada Jumat lalu, MSCI telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026. Dalam laporan tersebut, Indonesia tetap berstatus Emerging Market. Artinya, pasar modal Indonesia masih dinilai memenuhi kriteria sebagai pasar berkembang.
Namun, laporan itu juga memberi catatan penting bagi Indonesia. MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow atau arus informasi dari sebelumnya "+" menjadi "-".
Indonesia menjadi salah satu dari dua negara Emerging Markets yang mengalami penurunan penilaian pada aspek tersebut, bersama Turki.
MSCI menilai masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi aktivitas perdagangan terkoordinasi di bursa Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga saham yang wajar di pasar.
Persoalan transparansi kepemilikan dan praktik perdagangan yang dinilai terkoordinasi juga disebut dapat membatasi kemampuan investor institusi internasional dalam menilai besaran free float yang sebenarnya.
Akibatnya, investor global dinilai semakin sulit menjadikan harga saham yang terbentuk di pasar sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam menyusun portofolio maupun mereplikasi indeks.
MSCI juga menilai kondisi tersebut dapat mengurangi transparansi pasar dan menghambat mekanisme price discovery, yakni proses pembentukan harga yang mencerminkan kondisi fundamental secara wajar.
Pengumuman MSCI pekan ini akan sangat dicermati. Jika Indonesia tetap dipertahankan dengan catatan yang terbatas, tekanan terhadap pasar saham bisa mereda. Namun, jika MSCI memberi sinyal negatif tambahan, kekhawatiran terhadap arus dana asing dapat kembali meningkat.
4. Inflasi PCE AS
Dari Amerika Serikat, perhatian pasar akan tertuju pada rilis data personal consumption expenditure (PCE) periode Mei 2026. Data ini dijadwalkan keluar pada Kamis malam waktu Indonesia.
Rilis tersebut mencakup PCE utama dan core PCE, yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan energi. Core PCE menjadi perhatian utama karena merupakan indikator inflasi favorit The Federal Reserve dalam membaca tekanan harga di perekonomian AS.
Pada rilis sebelumnya, indeks harga PCE AS untuk periode April 2026 naik 3,8% secara tahunan, menjadi level tertinggi sejak Mei 2023. Realisasi tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar.
Sementara itu, core PCE AS naik 3,3% secara tahunan pada April 2026, lebih tinggi dibandingkan Maret yang sebesar 3,2%. Angka tersebut juga masih jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2%.
Dengan kondisi tersebut, pasar akan mencermati apakah inflasi PCE pada Mei mulai melandai atau justru kembali panas setelah lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah.
Data inflasi PCE ini akan langsung mempengaruhi arah dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Dua instrumen tersebut masih menjadi kompas utama aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Jika PCE dan core PCE kembali panas, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed berpotensi semakin kuat. Kondisi tersebut biasanya membuat dolar AS menguat dan yield Treasury AS naik, yang pada gilirannya dapat membuat aksi keluar investor di emerging markets.
5. Suku Bunga China
Dari Asia, pelaku pasar juga akan mencermati keputusan suku bunga acuan China (Loan Prime Rate /LPR) pada hari ini.
Pada periode sebelumnya, bank sentral China (People's Bank of China /PBoC) memutuskan untuk mempertahankan LPR tenor satu tahun di level 3,0% dan LPR tenor lima tahun di level 3,5%. Dengan keputusan tersebut, PBoC telah menahan suku bunga acuan selama sepuluh bulan berturut-turut.
Keputusan tersebut mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter China. Pemerintah China saat ini lebih memprioritaskan stabilitas makroekonomi dibandingkan menyuntikkan stimulus secara agresif.
Pelaku pasar memperkirakan PBoC masih akan mempertahankan suku bunga acuannya. Ekspektasi tersebut muncul di tengah harga minyak dunia yang masih tinggi dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat prospek inflasi menjadi lebih tidak pasti.
Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi China yang dipatok lebih rendah pada kisaran 4,5% hingga 5% untuk 2026 juga mengurangi urgensi pelonggaran moneter besar-besaran.
Meski begitu, pasar tetap akan mencermati sinyal kebijakan dari PBoC. China masih menghadapi tantangan dari sektor properti yang lemah dan sentimen konsumen domestik yang belum sepenuhnya pulih.
6. Insentif Ekonomi Kuartal III-2026
Dari dalam negeri, pasar juga akan mencermati rencana pengumuman insentif ekonomi untuk kuartal III-2026. Pemerintah dijadwalkan mengumumkan stimulus tersebut pada awal pekan ini melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, insentif tersebut akan diumumkan pada Senin (22/6/2026).
"Mungkin Pak Menko nanti hari Senin akan menyampaikan stimulus di kuartal 3 dan berikutnya," ujar Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Susiwijono menjelaskan, ada beberapa bentuk insentif yang akan diumumkan pemerintah, mulai dari insentif fiskal, pangan, hingga transportasi. Khusus insentif fiskal dan pangan, kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kalau yang biasa-biasa kan mengenai insentif fiskal. Kalau yang bantuan pangan gitu-gitu sudah pasti kan. Ya artinya untuk memperkuat demand kan dari sisi demand-nya. Kalau dari sisi supply-nya ya beberapa PPN DTP," ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi untuk menyambut masa libur sekolah akhir semester. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aktivitas konsumsi.
"Karena ini udah mulai liburan kan ini. Mulai liburan dari sisi supply-nya kita minta juga ada penurunan harganya untuk diskon transportasi. Seperti biasa lah nanti diumumkan Pak Menko," kata Susiwijono.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II-2026. Paket tersebut mencakup diskon tiket transportasi untuk libur sekolah dan Natal-Tahun Baru, program magang nasional, program vokasi, hingga insentif pajak bagi penulis.
Untuk diskon tiket transportasi, termasuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp190 miliar untuk periode liburan sekolah dengan target penerima manfaat 3,07 juta orang. Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru, anggaran yang disiapkan mencapai Rp161,4 miliar dengan target 2,87 juta penerima manfaat.
Selain itu, stimulus tambahan berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP juga diberikan khusus untuk tiket pesawat. Untuk momen libur sekolah, nilainya mencapai Rp472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sementara untuk Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.
Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional pada Juli 2026 untuk 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun. Selain itu, program vokasi nasional disiapkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 korban PHK dengan nilai anggaran Rp2,12 triliun.
Secara keseluruhan, Paket Stimulus Ekonomi Semester II-2026 akan menyerap anggaran Rp7,8 triliun, belum termasuk insentif PPh final bagi penulis.
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google