Hari Reformasi Nasional: Ini Kebijakan Ekonomi Gus Dur - Prabowo

Periode Joko Widodo (2014-2024)

Foto: Infografis/ Kominfo/ Edward Ricardo

 

1. Kepemimpinan & Karakter Pemerintahan

• Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014.

• Kemenangan Jokowi menimbulkan optimisme publik.

• Jokowi dipersepsikan sebagai pemimpin reformis.

• Pendekatan kerja Jokowi dinilai konkret dan cepat.

• Pengalaman sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta memperkuat citra reformis.

• Jokowi lebih dikenal sebagai pemimpin taktis dibanding strategis.

• Pemerintahan dijalankan melalui Kabinet Kerja.

2. Agenda Reformasi & Prioritas Pembangunan

• Percepatan pembangunan infrastruktur.

• Pengembangan sektor maritim.

• Program jaminan sosial.

• Reformasi ekonomi berbasis supply-side reforms.

• Fokus pada pembangunan infrastruktur dan iklim investasi.

• Reformasi subsidi BBM.

• Deregulasi dan debirokratisasi.

• Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).

• Penguatan investasi dan daya saing industri.

• Elektronisasi perizinan dan pelayanan publik.

3. Tantangan Ekonomi Domestik & Global

• Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

• Pelemahan daya beli masyarakat.

• Perlambatan ekonomi global.

• Resesi di Eropa dan Jepang.

• Perlambatan ekonomi Tiongkok dan India.

• Pengetatan likuiditas global.

• Penurunan harga komoditas ekspor.

• Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan.

• Rendahnya penerimaan pajak.

• Rasio pajak hanya sekitar 10-11% terhadap PDB.

4. Reformasi Subsidi BBM & Fiskal

• Pemotongan subsidi BBM.

• Kenaikan harga Premium dan solar bersubsidi.

• Penghapusan subsidi Premium.

• Subsidi tetap Rp1.000/liter untuk solar.

• Penentuan harga BBM mengikuti mekanisme pasar.

• Reformasi subsidi menciptakan ruang fiskal baru.

• Ruang fiskal digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

5. Iklim Investasi & Hambatan Birokrasi

• Perbaikan iklim investasi berjalan lambat.

• Infrastruktur awal pemerintahan berjalan lambat.

• Ketidaksinambungan implementasi antara pusat dan daerah.

• Perizinan masih berbelit dan mahal.

• Hambatan regulasi dan birokrasi.

• Pemerintah dianggap belum sepenuhnya ramah investasi.

• Pemerintah dinilai setengah hati menggandeng sektor swasta dan PMA.

6. Proteksionisme & Kebijakan Perdagangan

• Rezim perdagangan semakin restriktif.

• Peningkatan hambatan non-tarif.

• Hambatan diterapkan pada impor dan ekspor.

• Tren proteksionisme sejak era SBY.

• Peningkatan jumlah hambatan non-tarif 2009-2015.

• Kebijakan local content requirement.

• Larangan ekspor mineral.

• Perubahan arah kebijakan setelah Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.

• Ketertarikan Indonesia bergabung dengan TPP.

7. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)

• Peluncuran PKE sejak September 2015.

• Pemerintah menerbitkan 12 paket kebijakan hingga Juni 2016.

• Setiap paket fokus pada masalah kebijakan tertentu.

• Paket bertujuan mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi.

• Pemberian insentif investasi.

• Paket pertama paling komprehensif.

• Fokus pada daya saing industri dan proyek strategis nasional.

• Deregulasi regulasi yang tumpang tindih.

• Debirokratisasi prosedur perizinan.

• Delegasi otoritas birokrasi.

• Elektronisasi prosedur investasi.

8. Deregulasi & Reformasi Administrasi

• Layanan Perizinan Investasi 3 Jam.

• Simplifikasi perizinan kehutanan.

• Sistem pelayanan kepelabuhanan elektronik.

• Insentif pajak industri.

• Insentif kredit untuk UMKM.

• Target pembentukan 203 regulasi baru.

• 98% target regulasi selesai hingga Juni 2016.

• Deregulasi lintas sektor strategis.

• Koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

• Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UMKM, dan Kementerian Keuangan paling aktif dalam deregulasi.

9. Pembangunan Infrastruktur Secara Masif

 

• Menjangkau wilayah 3T dan kota besar

• Fokus pada infrastruktur transportasi, pertanian, dan perumahan

• Membangun mega proyek dari tol Trans Jawa & Sumatera, MRT, LRT dan Whoosh

10. Hilirisasi Industri

• Pengolahan bahan mentah di dalam negeri

• Hilirisasi besar-besaran di nikel, bauksit, tembaga, dan sawiti.

Evaluasi Umum Pemerintahan Jokowi

Keberhasilan:

• Reformasi subsidi BBM yang berani.

• Penciptaan ruang fiskal baru.

• Peluncuran paket deregulasi besar-besaran.

• Upaya memperbaiki iklim investasi.

• Fokus pada pembangunan infrastruktur.

• Komitmen awal terhadap reformasi ekonomi

Kelemahan/Tantangan:

• Pertumbuhan ekonomi tetap melambat.

• Reformasi berjalan kurang efektif.

• Proteksionisme masih kuat.

• Iklim investasi belum membaik signifikan.

• Implementasi kebijakan tidak konsisten.

• Koordinasi pusat-daerah masih lemah.

Periode Prabowo Subianto (2024-)

Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

1. Perbaikan gizi dan mengurangi stunting melalui Makan Bergizi Gratis

2. Swasembada pangan

3. Penguatan BUMN dan lahirnya Danantara sebagai pengelola investasi

4. Program 3 juta rumah

5. Koperasi Merah Putih

(mae/mae) Add as a preferred
source on Google