Hari Reformasi Nasional: Ini Kebijakan Ekonomi Gus Dur - Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Hari ini, Indonesia memperingati 28 tahun reformasi. Setelah Orde Baru tumbang pada Mei 1998, lima presiden sudah memimpin Indonesia. Mereka membangun Indonesia dengan ide, pemikiran dan ambisinya masing-masing.

CNBC Indonesia mencoba merangkum kebijakan ekonomi apa saja yang sudah dilakukan lima presiden RI sejak memasuki Era Reformasi. Kami menggunakan beragam sumber, salah satunya adalah Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997 2016 dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS):

Abdurrahman Wahid / Gus Dur (1999-2001)

Foto: Ist

1. Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
Positif

• Pemerintahan Gus Dur melanjutkan proses pemulihan ekonomi setelah krisis 1998.
• Stabilitas ekonomi mulai membaik dibanding masa puncak krisis.
• Nilai tukar rupiah dan inflasi relatif lebih terkendali dibanding periode sebelumnya.
• Pemerintah tetap melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dalam proses reformasi ekonomi.
• Restrukturisasi sektor perbankan dan korporasi tetap berjalan.

Kekurangan

• Kondisi ekonomi masih rapuh dan belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis.
• Kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan ekonomi masih rendah.
• Ketidakpastian politik memengaruhi persepsi pasar terhadap Indonesia.

2. Reformasi Politik & Desentralisasi
Positif

• Pemerintahan Gus Dur menjadi bagian penting dari transisi demokrasi pasca Orde Baru.
• Desentralisasi dan otonomi daerah mulai dijalankan secara luas.
• Peran pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan ekonomi meningkat.
• Reformasi kelembagaan mulai mengurangi dominasi pemerintah pusat seperti pada era Orde Baru.

Kekurangan

• Desentralisasi memunculkan banyak regulasi daerah yang tumpang tindih.
• Koordinasi antara pusat dan daerah belum berjalan efektif.
• Transisi kelembagaan membuat implementasi kebijakan ekonomi sering tidak sinkron.
• Ketidakjelasan pembagian kewenangan memperumit iklim usaha dan investasi.

3. Iklim Investasi & Kebijakan Ekonomi
Positif

• Pemerintah mulai membuka ruang reformasi ekonomi yang lebih demokratis dan transparan.
• Sejumlah upaya dilakukan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi pasca krisis.

Kekurangan

• Reformasi ekonomi berjalan lambat akibat kondisi politik yang tidak stabil.
• Pergantian kebijakan dan konflik politik menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
• Iklim investasi belum membaik signifikan.
• Reformasi birokrasi dan regulasi belum berjalan efektif.

4. Hambatan Politik & Pemerintahan
Positif

• Pemerintahan berjalan dalam suasana demokrasi yang lebih terbuka dibanding era sebelumnya.
• Peran parlemen dan lembaga politik meningkat dalam proses pengambilan kebijakan.

Kekurangan

• Konflik politik dan tarik-menarik kekuasaan terjadi cukup intens selama pemerintahan Gus Dur.
• Hubungan pemerintah dengan DPR sering tidak stabil.
• Koordinasi kabinet dinilai lemah.
• Instabilitas politik membuat reformasi ekonomi sulit berjalan konsisten.
• Pergantian pejabat dan dinamika politik mengganggu efektivitas pemerintahan.

5. Evaluasi Umum Pemerintahan Gus Dur
Keberhasilan

• Melanjutkan proses pemulihan ekonomi pasca krisis 1998.
• Memperkuat transisi demokrasi dan desentralisasi.
• Menjaga reformasi ekonomi tetap berjalan di tengah masa transisi politik.

Kelemahan/Tantangan

• Stabilitas politik dan pemerintahan relatif lemah.
• Kepercayaan investor belum pulih.
• Reformasi ekonomi berjalan lambat dan belum sistematis.
• Koordinasi kebijakan pusat dan daerah masih bermasalah.
• Ketidakpastian politik menghambat efektivitas reformasi ekonomi.

Periode Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Foto: Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri di HUT PDIP ke-52. (Tangkapan Layar Youtube)

1. Stabilisasi Ekonomi Pasca Krisis

Positif

• Fokus utama pemerintah adalah memulihkan stabilitas ekonomi setelah krisis 1998.

• Hubungan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) mulai membaik.

• Inflasi, nilai tukar, dan kondisi fiskal relatif lebih terkendali dibanding periode transisi sebelumnya.

• Pemerintah mulai membangun kembali kepercayaan investor dan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

• Bank Indonesia diperkuat sebagai lembaga independen untuk menjaga stabilitas moneter.

• Pemerintah menerbitkan White Paper ekonomi 2003 sebagai arah reformasi ekonomi pasca-IMF.

Kekurangan

• Pemulihan ekonomi berjalan relatif lambat.

• Kondisi investasi belum pulih sepenuhnya.

• Kepercayaan investor asing masih lemah pasca krisis dan instabilitas politik.

• Reformasi ekonomi mikro belum berjalan optimal.

2. Reformasi Perbankan & Fiskal

Positif

• Pemerintah melanjutkan restrukturisasi sektor perbankan pasca krisis.

• Reformasi sektor keuangan mulai diperkuat untuk mencegah krisis serupa terulang.

• Disiplin fiskal mulai diperbaiki setelah lonjakan beban utang dan biaya penyelamatan perbankan.

• Pemerintah mulai memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara.

Kekurangan

• Beban fiskal akibat krisis dan restrukturisasi perbankan masih besar.

• Pemulihan sektor keuangan belum sepenuhnya merata.

• Efektivitas reformasi masih terbatas oleh lemahnya kapasitas birokrasi dan institusi.

3. Iklim Investasi & Infrastruktur

Positif

• Pemerintah mulai mendorong perbaikan iklim investasi sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.

• Reformasi ekonomi mulai diarahkan pada pembangunan jangka panjang, tidak hanya stabilisasi krisis.

Kekurangan

• Foreign Direct Investment (FDI) masih lemah dan sempat tercatat negatif pada semester pertama 2004.

• Infrastruktur dan kepastian regulasi masih menjadi hambatan investasi.

• Birokrasi dan koordinasi kebijakan dinilai belum efisien.

• Reformasi investasi belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara signifikan.

4. Hambatan Politik & Kelembagaan

Positif

• Masa pemerintahan Megawati menjadi periode konsolidasi awal ekonomi dan politik pasca Reformasi.

• Pemerintah mulai membangun fondasi institusi ekonomi yang lebih stabil.

Kekurangan

• Reformasi berjalan di tengah kondisi politik yang masih transisional.

• Koordinasi antar lembaga pemerintahan belum solid.

• Proses reformasi masih menghadapi resistensi politik dan birokrasi.

• Implementasi kebijakan sering berjalan lebih lambat dibanding target reformasi.

5. Evaluasi Umum Pemerintahan Megawati

Keberhasilan

• Menjaga stabilitas makroekonomi pasca krisis.

• Memperbaiki hubungan dengan IMF dan pasar internasional.

• Memperkuat independensi Bank Indonesia.

• Melanjutkan restrukturisasi sektor perbankan dan fiskal.

• Menjadi fase awal pemulihan ekonomi Indonesia setelah krisis 1998.

Kelemahan/Tantangan

• Pemulihan investasi berjalan lambat.

• Reformasi ekonomi mikro belum signifikan.

• Infrastruktur dan birokrasi masih menjadi hambatan utama.

• Implementasi reformasi belum berjalan efektif dan merata.

Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014)

Foto: Detik

 

1. Infrastruktur & Transportasi

Positif

• Infrastructure Summit 2005 untuk menarik investasi swasta.

• Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

• UU Pengadaan Tanah 2012 untuk mempermudah pembebasan lahan proyek infrastruktur.

Kekurangan

• Gagalnya reformasi regulasi infrastruktur.

• Pembatalan UU Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi.

• Defisit infrastruktur selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

• Kualitas infrastruktur dan logistik tertinggal.

• Investasi infrastruktur di bawah kebutuhan nasional.

• Kendala regulasi pembangunan infrastruktur.

• Perekonomian menjadi berbiaya tinggi dan tidak efisien.

• Kegagalan reformasi sektor transportasi.

• Dominasi BUMN di sektor kelistrikan dan pelabuhan.

• Asas cabotage dalam UU Pelayaran 2008 yang membatasi persaingan.

• Hambatan pembebasan lahan proyek jalan tol.

• Penundaan regulasi pembebasan lahan.

• Infrastruktur terhambat akibat besarnya subsidi BBM.

2. Reformasi Ekonomi & Iklim Investasi

Positif

• Reformasi ekonomi yang lebih sistematis.

• Pendekatan top-down dalam reformasi.

• Target dan jangka waktu reformasi yang spesifik.

• Penunjukan institusi pelaksana khusus.

• Adanya sub-reforms dengan target terukur.

• Reformasi UU Penanaman Modal.

• Reformasi perpajakan.

• Amandemen UU Bea Cukai.

• Revisi UU Ketenagakerjaan.

Kekurangan

• Hanya 35 dari 85 agenda yang selesai hingga akhir 2006.

• Reformasi dinilai kurang efektif.

• Minimnya regulasi pendukung.

• Ketidakpastian kebijakan akibat regulasi yang buruk.

• Iklim investasi kurang kondusif.

• Reformasi ekonomi mikro kurang ekstensif.

• Pemerintah kurang berhasil memperbaiki iklim investasi.

• Reformasi perpajakan belum berhasil.

• Rasio pajak terhadap PDB tetap rendah.

• Reformasi ekonomi melambat pada periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Hambatan Politik & Kelembagaan

Positif

• Peralihan otoritas dari presiden ke parlemen yang memperkuat peran demokratis lembaga legislatif.

• Parlemen menjadi lebih berpengaruh dalam reformasi ekonomi dibanding era Soeharto.

• Desentralisasi dan otonomi daerah memperbesar kewenangan pemerintah daerah.

Kekurangan

• Hambatan politik dalam reformasi ekonomi.

• Sensitivitas politik dan nasionalisme ekonomi.

• Kepentingan kelompok tertentu dalam legislasi.

• Perbedaan agenda antar fraksi.

• SBY dinilai kurang berani menjalankan reformasi yang tidak populer.

• Kekhawatiran dimakzulkan DPR mempengaruhi keputusan politik pemerintah.

• Kabinet Pelangi dan dominasi partai politik memperumit koordinasi kebijakan.

• Fragmentasi pengambilan kebijakan.

• Kementerian dan pemerintah daerah berjalan dengan agenda masing-masing.

• Banyaknya regulasi daerah yang memperumit kebijakan nasional.

• Konflik kebijakan antar kementerian.

• Reformasi sulit berjalan secara sistematis dan komprehensif.

4. Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan

Positif

• Program Kerja 100 Hari sebagai upaya percepatan kinerja pemerintah.

• Fokus pada target investasi, stabilitas makroekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kekurangan

• Rendahnya kapasitas birokrasi.

• Lemahnya koordinasi antarkementerian.

• Lambatnya proses legislasi DPR.

• Regulasi pendukung sering terlambat diterbitkan.

• Program Kerja 100 Hari hanya menjadi dokumen internal pemerintah.

• Kurangnya transparansi program pemerintah.

• Sulitnya publik mengukur kinerja pemerintah.

• Tidak adanya sinyal kuat terkait komitmen reformasi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

5. Kebijakan Fiskal & Subsidi BBM

Positif

• Stabilitas makroekonomi relatif berhasil dijaga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di luar persoalan subsidi BBM.

Kekurangan

• Gagalnya reformasi subsidi BBM.

• Subsidi BBM membebani kondisi fiskal negara.

• Subsidi BBM menghambat investasi yang lebih produktif.

6. Pertumbuhan Ekonomi & Struktur Ekonomi

Positif

• Boom harga komoditas dunia mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

• Minyak sawit dan batu bara menjadi komoditas utama penopang ekonomi.

• Likuiditas global yang melimpah membantu perekonomian nasional.

• Peningkatan peran sektor jasa dalam struktur ekonomi Indonesia.

• Indonesia tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang moderat.

• Keberhasilan menghadapi dampak krisis finansial global 2008 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kekurangan

• Perlambatan sektor manufaktur.

• Tingginya biaya logistik.

• Biaya tenaga kerja dinilai kurang kompetitif.

• Perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010.

7. Evaluasi Umum Pemerintahan SBY

Keberhasilan:

• Menjaga stabilitas makroekonomi.

• Menghadapi krisis finansial global 2008.

• Mencatat pertumbuhan ekonomi moderat.

Kekurangan

• Reformasi ekonomi tidak signifikan.

• Infrastruktur belum optimal.

• Reformasi investasi kurang berhasil.

• Ketimpangan ekonomi belum teratasi.

• Proteksionisme meningkat.

• Reformasi perpajakan lemah.

• Kurangnya keberanian politik dalam mendorong reformasi besar.

Periode Joko Widodo (2014-2024)

Foto: Infografis/ Kominfo/ Edward Ricardo

 

1. Kepemimpinan & Karakter Pemerintahan

• Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014.

• Kemenangan Jokowi menimbulkan optimisme publik.

• Jokowi dipersepsikan sebagai pemimpin reformis.

• Pendekatan kerja Jokowi dinilai konkret dan cepat.

• Pengalaman sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta memperkuat citra reformis.

• Jokowi lebih dikenal sebagai pemimpin taktis dibanding strategis.

• Pemerintahan dijalankan melalui Kabinet Kerja.

2. Agenda Reformasi & Prioritas Pembangunan

• Percepatan pembangunan infrastruktur.

• Pengembangan sektor maritim.

• Program jaminan sosial.

• Reformasi ekonomi berbasis supply-side reforms.

• Fokus pada pembangunan infrastruktur dan iklim investasi.

• Reformasi subsidi BBM.

• Deregulasi dan debirokratisasi.

• Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).

• Penguatan investasi dan daya saing industri.

• Elektronisasi perizinan dan pelayanan publik.

3. Tantangan Ekonomi Domestik & Global

• Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

• Pelemahan daya beli masyarakat.

• Perlambatan ekonomi global.

• Resesi di Eropa dan Jepang.

• Perlambatan ekonomi Tiongkok dan India.

• Pengetatan likuiditas global.

• Penurunan harga komoditas ekspor.

• Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan.

• Rendahnya penerimaan pajak.

• Rasio pajak hanya sekitar 10-11% terhadap PDB.

4. Reformasi Subsidi BBM & Fiskal

• Pemotongan subsidi BBM.

• Kenaikan harga Premium dan solar bersubsidi.

• Penghapusan subsidi Premium.

• Subsidi tetap Rp1.000/liter untuk solar.

• Penentuan harga BBM mengikuti mekanisme pasar.

• Reformasi subsidi menciptakan ruang fiskal baru.

• Ruang fiskal digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

5. Iklim Investasi & Hambatan Birokrasi

• Perbaikan iklim investasi berjalan lambat.

• Infrastruktur awal pemerintahan berjalan lambat.

• Ketidaksinambungan implementasi antara pusat dan daerah.

• Perizinan masih berbelit dan mahal.

• Hambatan regulasi dan birokrasi.

• Pemerintah dianggap belum sepenuhnya ramah investasi.

• Pemerintah dinilai setengah hati menggandeng sektor swasta dan PMA.

6. Proteksionisme & Kebijakan Perdagangan

• Rezim perdagangan semakin restriktif.

• Peningkatan hambatan non-tarif.

• Hambatan diterapkan pada impor dan ekspor.

• Tren proteksionisme sejak era SBY.

• Peningkatan jumlah hambatan non-tarif 2009-2015.

• Kebijakan local content requirement.

• Larangan ekspor mineral.

• Perubahan arah kebijakan setelah Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.

• Ketertarikan Indonesia bergabung dengan TPP.

7. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)

• Peluncuran PKE sejak September 2015.

• Pemerintah menerbitkan 12 paket kebijakan hingga Juni 2016.

• Setiap paket fokus pada masalah kebijakan tertentu.

• Paket bertujuan mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi.

• Pemberian insentif investasi.

• Paket pertama paling komprehensif.

• Fokus pada daya saing industri dan proyek strategis nasional.

• Deregulasi regulasi yang tumpang tindih.

• Debirokratisasi prosedur perizinan.

• Delegasi otoritas birokrasi.

• Elektronisasi prosedur investasi.

8. Deregulasi & Reformasi Administrasi

• Layanan Perizinan Investasi 3 Jam.

• Simplifikasi perizinan kehutanan.

• Sistem pelayanan kepelabuhanan elektronik.

• Insentif pajak industri.

• Insentif kredit untuk UMKM.

• Target pembentukan 203 regulasi baru.

• 98% target regulasi selesai hingga Juni 2016.

• Deregulasi lintas sektor strategis.

• Koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

• Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UMKM, dan Kementerian Keuangan paling aktif dalam deregulasi.

9. Pembangunan Infrastruktur Secara Masif

 

• Menjangkau wilayah 3T dan kota besar

• Fokus pada infrastruktur transportasi, pertanian, dan perumahan

• Membangun mega proyek dari tol Trans Jawa & Sumatera, MRT, LRT dan Whoosh

10. Hilirisasi Industri

• Pengolahan bahan mentah di dalam negeri

• Hilirisasi besar-besaran di nikel, bauksit, tembaga, dan sawiti.

Evaluasi Umum Pemerintahan Jokowi

Keberhasilan:

• Reformasi subsidi BBM yang berani.

• Penciptaan ruang fiskal baru.

• Peluncuran paket deregulasi besar-besaran.

• Upaya memperbaiki iklim investasi.

• Fokus pada pembangunan infrastruktur.

• Komitmen awal terhadap reformasi ekonomi

Kelemahan/Tantangan:

• Pertumbuhan ekonomi tetap melambat.

• Reformasi berjalan kurang efektif.

• Proteksionisme masih kuat.

• Iklim investasi belum membaik signifikan.

• Implementasi kebijakan tidak konsisten.

• Koordinasi pusat-daerah masih lemah.

Periode Prabowo Subianto (2024-)

Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

1. Perbaikan gizi dan mengurangi stunting melalui Makan Bergizi Gratis

2. Swasembada pangan

3. Penguatan BUMN dan lahirnya Danantara sebagai pengelola investasi

4. Program 3 juta rumah

5. Koperasi Merah Putih

(mae/mae) Add as a preferred
source on Google Next Article 28 Tahun Reformasi: Rupiah Terkuat Era SBY & Habibie, Terlemah Kapan?