Belum Ada Kabar Baik: Minyak Membara Lagi, Inflasi AS Masih Bandel
Membuka perdagangan pada hari ini, para pelaku pasar dihadapkan pada sejumlah indikator makroekonomi dan sentimen fundamental krusial, baik dari dalam maupun luar negeri.
Fokus pergerakan pasar diperkirakan akan tertuju pada kestabilan rilis inflasi Amerika Serikat, daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) domestik dalam menghadapi eskalasi geopolitik, hingga transisi strategis di kursi kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berbagai faktor multidimensi ini akan menjadi katalis utama penggerak pasar modal, pasar surat utang, nilai tukar mata uang, serta arah keputusan portofolio strategis pada hari ini.
Realisasi APBN KiTa Februari 2026 dan Ketahanan Fiskal Nasional
Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2026 menunjukkan performa yang stabil. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4% dari target APBN, mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,8% secara tahunan.
Peningkatan ini ditopang secara signifikan oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun, tumbuh 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara lebih rinci, penerimaan pajak murni tercatat sebesar Rp245,1 triliun, melonjak 30,4%.
Di sisi lain, belanja negara mengalami akselerasi dengan realisasi mencapai Rp493,8 triliun (12,8% dari pagu), tumbuh 41,9% secara tahunan. Percepatan belanja ini ditujukan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi domestik.
Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat pada level terkendali sebesar 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), senilai Rp135,7 triliun. Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5% hingga 6%.
Berikut adalah penjelasan terkait Realisasi APBN sampai dengan (28/2/2026):
Foto: Materi paparan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan RI) |
Inflasi Amerika Serikat Februari 2026 Bertahan Stabil di Angka 2,4%
Tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat tetap 2,4% (year on year/ YoY) pada Februari 2026, tidak berubah dari Januari. Angka ini sesuai dengan ekspektasi pasar dan merupakan level terendah sejak Mei 2025.
Inflasi AS naik 0,3% secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari, meningkat dari kenaikan 0,2% pada bulan sebelumnya dan sejalan dengan perkiraan pasar.
Sementara itu, inflasi inti (core CPI) di Amerika Serikat-yang tidak memasukkan harga pangan dan energi-naik 0,2% secara bulanan. Angka ini sedikit melambat dibanding kenaikan 0,3% pada bulan sebelumnya dan juga sesuai dengan ekspektasi pasar.
Secara tahunan, inflasi inti AS tercatat 2,5% pada Februari 2026, yang merupakan level terendah sejak Maret 2021. Angka tersebut tidak berubah dari Januari dan juga sesuai dengan proyeksi para ekonom.
Terjadi pembalikan arah pada sektor energi yang naik 0,5%, didorong oleh penyusutan penurunan harga bensin dan kenaikan bahan bakar minyak serta gas alam.
Sementara itu, komponen penyumbang inflasi terbesar, yakni indeks hunian (shelter), terpantau stabil dengan kenaikan 3% secara tahunan. Inflasi pangan juga tetap berada di angka 3,1%. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik tipis 0,3%.
Komisi XI DPR RI Setujui Lima Nama Pimpinan Baru OJK
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan persetujuan terhadap lima nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini diambil pasca fit & proper test yang berlangsung pada Rabu (11/3/2026).
Nama-nama yang disetujui meliputi Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi dan Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Kelima nama ini dijadwalkan untuk ditetapkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 Maret 2026. Sebelumnya, Presiden RI telah mengirimkan 10 nama kandidat hasil seleksi panitia seleksi ADK OJK untuk mengikuti proses uji kepatutan tersebut.
Friderica Widyasari Dewi, yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK menggantikan Mahendra Siregar, resmi disetujui sebagai Ketua OJK secara definitif.
Friderica memiliki rekam jejak yang panjang di sektor jasa keuangan dan pasar modal Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mengantongi gelar Master dari California State University serta Doktor dari UGM ini, memulai kariernya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga menduduki posisi Direktur Pengembangan.
Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 2016-2019, dan Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.
Selama di OJK, Friderica berfokus pada pengawasan perilaku pasar (market conduct) dan perlindungan konsumen. Ia juga aktif dalam forum internasional seperti OECD International Network on Financial Education.
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto (dari kanan) bersama Hasan Fawzi, Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko dan Ary Zulfikar bersiap mengikuti fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner OJK di Ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Aturan Baru OJK Batasi Masa Jabatan Tenaga Kerja Asing di Sektor Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum.
Regulasi ini mewajibkan bank, termasuk yang kepemilikan saham asingnya melebihi 25%, untuk memastikan mayoritas anggota Direksi, 50% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris, serta mayoritas pejabat eksekutifnya adalah Warga Negara Indonesia.
Selain itu, masa jabatan bagi pejabat eksekutif, tenaga ahli, maupun konsultan asing dibatasi maksimal lima tahun.
Kebijakan ini diterapkan guna memastikan optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja asing, sekaligus menjamin berjalannya proses transfer knowledge kepada tenaga kerja Indonesia di sektor perbankan.
Dinamika Geopolitik: Posisi Defensif Negara Teluk di Tengah Konflik Timur Tengah
Eskalasi konflik antara Iran dan proksi koalisi Amerika Serikat-Israel di Timur Tengah mendorong negara-negara Teluk untuk mengambil posisi defensif. Ibukota di kawasan Teluk menyatakan tidak memfasilitasi operasi militer yang menargetkan Iran dan berupaya mencegah wilayah kedaulatan mereka terseret ke dalam perang terbuka.
Analis keamanan menilai negara-negara ini sangat berhati-hati karena eskalasi konflik secara langsung mengancam infrastruktur vital, ekonomi, dan tatanan sosial mereka.
Insiden kerusakan instalasi desalinasi air di Bahrain akibat serangan drone menjadi salah satu contoh nyata kerentanan infrastruktur.
Pemerintah Qatar dan Uni Emirat Arab juga secara terbuka menyatakan komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan ofensif, menggarisbawahi upaya diplomatis untuk menjaga jarak dari ketegangan militer yang sedang berlangsung.
Harga Minyak Melonjak, Bisa Tembus US$ 200?
Iran mengatakan dunia harus bersiap menghadapi harga minyak US$200 per barel, setelah pasukannya menyerang kapal-kapal dagang pada Rabu. Pada saat yang sama, International Energy Agency (IEA) merekomendasikan pelepasan besar-besaran cadangan minyak strategis untuk meredam salah satu guncangan harga minyak terburuk sejak 1970-an.
Perang yang dipicu oleh serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel hampir dua minggu lalu sejauh ini telah menewaskan sekitar 2.000 orang, sebagian besar warga Iran dan Lebanon. Konflik tersebut juga telah meluas ke Lebanon serta membuat pasar energi global dan transportasi dunia kacau.
Meski Pentagon menyebut serangan udara tersebut sebagai yang paling intens sejak perang dimulai, Iran tetap meluncurkan serangan ke Israel dan berbagai target di Timur Tengah pada Rabu, menunjukkan bahwa negara itu masih mampu membalas.
Pada Rabu kemarin, tiga kapal dilaporkan terkena serangan di perairan Teluk, setelah Korps Garda Revolusi Iran menyatakan pasukannya menembaki kapal-kapal yang tidak mematuhi perintah mereka.
Harga minyak brent terbang 4,8% sementara WTI melonjak 4,6% pada perdagangan Rabu (11/3/2026).
Presiden AS Donald Trump, yang belum menetapkan batas waktu operasi militer, pada Rabu memberi sinyal bahwa ia belum siap menyatakan perang dengan Iran telah berakhir.
Dalam sebuah rapat umum di Kentucky, ia mengatakan "kami menang" dalam perang tersebut, namun Amerika Serikat tidak ingin harus kembali berperang setiap dua tahun.
"Kita tidak ingin pergi terlalu cepat, bukan? "Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini." Ujarnya dikutip dari Reuters.
Trump mengatakan pasukan AS telah melumpuhkan 58 kapal angkatan laut, dan harga minyak pada akhirnya akan turun.
ABC News melaporkan bahwa FBI memperingatkan kemungkinan drone Iran menyerang Pantai Barat Amerika Serikat, meskipun Trump mengatakan ia tidak khawatir Iran akan melancarkan serangan di wilayah AS.
Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan bahwa Iran dan milisi yang bersekutu dengannya mungkin berencana menargetkan infrastruktur minyak dan energi milik AS di Irak, serta mengingatkan bahwa milisi tersebut sebelumnya pernah menargetkan hotel yang sering dikunjungi warga Amerika.
Pejabat AS dan Israel mengatakan tujuan mereka adalah mengakhiri kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan di luar wilayahnya dan menghancurkan program nuklirnya.
Perang ini juga membuat pelabuhan dan kota di negara-negara Teluk, serta sejumlah target di Israel, dihantam serangan drone dan rudal Iran, sehingga meningkatkan tekanan dari Turki, Eropa, dan pihak lain agar pertempuran segera dihentikan.
Sejauh ini belum ada tanda bahwa kapal dapat berlayar dengan aman melalui Selat Hormuz, jalur di sepanjang pantai Iran yang kini diblokade dan menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Seorang juru bicara militer Iran mengatakan selat tersebut "tanpa diragukan lagi berada di bawah kendali Iran."
Pada Rabu, kelompok negara G7-Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Italia, Inggris, Jerman, dan Prancis-sepakat untuk mempelajari opsi pengawalan kapal agar dapat berlayar bebas di Teluk, menurut sebuah pernyataan.
Trump mengatakan kapal "seharusnya" tetap melintas melalui Selat Hormuz, tetapi sejumlah sumber menyebut Iran telah menempatkan sekitar selusin ranjau di jalur tersebut, yang semakin mempersulit blokade.
Militer AS memperingatkan warga Iran agar menjauh dari pelabuhan yang memiliki fasilitas angkatan laut Iran. Iran kemudian memperingatkan bahwa jika pelabuhan tersebut terancam, pusat ekonomi dan perdagangan di kawasan akan menjadi "target yang sah."
Dengan harga bahan bakar di beberapa negara sudah melonjak dan Partai Republik pimpinan Trump tertinggal dalam jajak pendapat menjelang pemilu paruh waktu November, harga minyak kini menjadi faktor penting dalam perhitungan politik di balik perang tersebut.
International Energy Agency, yang terdiri dari negara-negara konsumen minyak utama, merekomendasikan pelepasan 400 juta barel dari cadangan strategis global untuk menstabilkan harga-intervensi terbesar dalam sejarah-yang segera didukung oleh Washington.
Syarat Kontroversial Iran untuk Akses Pelayaran di Selat Hormuz
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan akan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz bagi kapal-kapal negara Eropa dan Arab dengan satu prasyarat diplomatis.
Melalui siaran televisi pemerintah, IRGC menuntut negara-negara tersebut untuk mengusir perwakilan diplomatik Amerika Serikat dan Israel dari ibu kota mereka.
Ancaman ini menambah dimensi baru pada ketegangan di kawasan, mengingat Selat Hormuz adalah titik lalu lintas bagi sekitar 20% pengiriman pasokan minyak global.
Langkah ini dipandang sebagai taktik Iran untuk menggunakan rute perdagangan energi strategis sebagai alat penekan terhadap sekutu-sekutu Barat di tengah konflik regional yang memanas.
Dampak Ekonomi Perang Timur Tengah Terhadap Negara-Negara Arab
Dampak meluas dari konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin dirasakan oleh negara-negara Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, ditambah dengan laporan mengenai pemasangan ribuan ranjau laut di jalur pelayaran tersebut, berpotensi melumpuhkan mobilitas logistik dan kapal tanker minyak.
Selain kerusakan fisik pada pangkalan militer yang menampung tentara AS akibat rudal dan drone, perang ini memberikan pukulan finansial yang berat.
Negara-negara penghasil minyak harus melakukan pemangkasan produksi sekitar 6,7 juta barel per hari untuk menyesuaikan dinamika pasar akibat ketegangan kawasan; dengan rincian pemotongan dari Arab Saudi sekitar 2-2,5 juta barel per hari, Irak 2,9 juta barel per hari, Uni Emirat Arab 800 ribu barel per hari, dan Kuwait 500 ribu barel per hari. Kondisi ini memicu rasa frustrasi secara diplomatis di kawasan atas eskalasi konflik tersebut.
Lonjakan Signifikan Penjualan Mobil Nasional pada Februari 2026
Kinerja industri otomotif domestik mencatatkan pertumbuhan positif pada bulan Februari 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer mencapai 81.159 unit, melesat 22,1% dibandingkan Januari yang berada di kisaran 66 ribu unit.
Angka ini juga merefleksikan kenaikan 12,2% secara tahunan dibandingkan Februari 2025. Dari sisi penjualan ritel (diler ke konsumen), tercatat sebanyak 78.219 unit pada Februari, naik 16,7% secara bulanan dan 11,9% secara tahunan.
Secara kumulatif, penjualan ritel selama dua bulan pertama 2026 mencapai 145.228 unit (tumbuh 8,4%). Merek Toyota masih mendominasi pasar dengan penjualan 22.522 unit, disusul Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, dan Honda.
Sementara itu, merek mobil listrik asal China, BYD, menempati urutan keenam. Total target industri otomotif nasional untuk tahun ini dipatok pada angka 850 ribu unit.
(gls/gls) Addsource on Google
Foto: Materi paparan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan RI)
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)