Di Tengah Kebingungan Tarif Trump, Purbaya Beri Kabar Penting Hari Ini
Mengawali perdagangan di awal pekan ini, sentimen pasar keuangan Tanah Air cukup banyak datang baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari hasil rilis Neraca Pembayaran Indonesia di 2025, APBN KiTa Edisi Februari 2026, hingga perkembangan terbaru terkait tarif dagang Amerika Serikat yang kembali menunjukkan adanya ketidakpastian.
Berikut rangkuman sejumlah sentimen utama yang perlu dipantau pelaku pasar pada perdagangan pekan ini.
Hasil Rilis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
Bank Indonesia (BI) pada Jumat (20/2/2026) merilis data NPI untuk periode kuartal IV-2025 sekaligus kinerja sepanjang 2025. NPI secara tahunan pada 2025 tercatat defisit US$7,84 miliar. Angka ini menjadi defisit terbesar dalam lebih dari dua dekade terakhir. Perlu dicatat, data historis NPI yang tersedia pada publikasi BI tercatat hingga 2004.
NPI menggambarkan arus devisa yang masuk dan keluar Indonesia, mulai dari kegiatan perdagangan barang dan jasa, pembayaran pendapatan dan transfer, hingga aliran investasi serta pembiayaan. NPI kemudian menjadi salah satu indikator penting untuk membaca ketahanan eksternal perekonomian dan stabilitas nilai tukar.
Saat melihat defisit NPI yang besar pada 2025, banyak yang biasanya langsung menduga penyebabnya adalah pelebaran defisit transaksi berjalan. Namun pada 2025 kondisinya justru sedikit berbeda.
Transaksi berjalan memang masih mencatat defisit, tetapi angkanya jauh membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada 2025 sebesar US$1,45 miliar, membaik dari 2024 yang mencapai US$8,5 miliar. Artinya, pada 2025 defisit transaksi berjalan menyusut sekitar US$7 miliar.
BI menjelaskan, perbaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya surplus neraca perdagangan barang seiring kinerja ekspor yang menguat, terutama dari ekspor produk manufaktur.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur," tulis BI dalam siaran persnya, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, defisit NPI yang mengecil juga ditopang surplus neraca pendapatan sekunder yang lebih tinggi, seiring meningkatnya penerimaan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, tekanan masih terlihat dari sisi neraca jasa dan pendapatan primer.
Defisit neraca jasa meningkat, salah satunya dipicu membesarnya defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor informasi dan komunikasi. Sementara defisit neraca pendapatan primer turut melebar karena kenaikan pembayaran dividen.
Dari sisi transaksi modal dan finansial, sepanjang 2025 tercatat defisit US$ 4,2 miliar. Kondisi ini mencerminkan keluarnya aliran modal asing, terutama pada investasi portofolio dan investasi lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi sepanjang tahun lalu.
Melihat angkanya, investasi langsung atau direct investment ke indonesia di 2025, turun menjadi US$14,08 miliar dari tahun sebelumnya US$15,88 miliar di 2024. Angka ini sekaligus menjadi yang terendah dalam 7 tahun atau sejak 2018.
Melambatnya investasi langsung perlu menjadi perhatian karena aliran dana ini bersifat jangka panjang dan selama ini menjadi salah satu penopang penting bagi ketahanan eksternal Indonesia.
Sementara untuk kuartal IV-2025, NPI justru mencatat surplus US$ 6,1 miliar. Surplus tersebut didukung membaiknya sejumlah komponen, termasuk meningkatnya neraca pendapatan sekunder seiring kenaikan remitansi PMI.
Meski demikian, tekanan pada transaksi berjalan tetap terlihat. Pada triwulan IV-2025, transaksi berjalan berbalik defisit US$ 2,5 miliar atau 0,7% dari PDB, setelah pada triwulan III-2025 masih mencatat surplus US$ 4,0 miliar atau 1,1% dari PDB.
Perubahan arah transaksi berjalan ini sejalan dengan membengkaknya defisit neraca perdagangan migas, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang ikut mendorong kebutuhan impor energi. Defisit neraca jasa juga tercatat melebar karena penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan IV-2025 dibandingkan triwulan sebelumnya.
Di saat yang sama, defisit neraca pendapatan primer meningkat, dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen yang biasanya terjadi pada akhir tahun.
APBN Kita
Pelaku pasar keuangan Tanah Air hari ini akan mencermati agenda rilis APBN KiTa Edisi Februari 2026 yang memaparkan perkembangan realisasi APBN per Januari 2026. Konferensi pers dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB dan akan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rilis APBN KiTa menjadi salah satu indikator awal untuk membaca arah kebijakan fiskal di awal tahun, mulai dari kinerja pendapatan negara, realisasi belanja, hingga kebutuhan pembiayaan. Investor akan menaruh perhatian besar pada defisit APBN di awal tahun ini.
Sebagai catatan, hingga Desember 2025 defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan defisit 2024 yang berada di kisaran 2,3% dari PDB. Bagi pelaku pasar, informasi ini krusial karena dapat memengaruhi ekspektasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pergerakan imbal hasil, hingga sentimen terhadap nilai tukar rupiah.
Uang Beredar (M2)
Pada hari ini, Senin (23/2/2026), Bank Indonesia dijadwalkan akan merilis data Perkembangan Uang Beredar Januari 2026. Angka ini menjadi indikator awal kondisi likuiditas perekonomian pada tahun berjalan.
Pada Desember 2025, uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 9,6% secara tahunan menjadi Rp10.133,1 triliun, meningkat dari November sebesar 8,3%. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan M1 sebesar 14% serta uang kuasi 5,5%.
Ekspansi juga terlihat dari pertumbuhan kredit yang mencapai 9,3% serta kenaikan tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 13,6%. Pasar akan melihat apakah dorongan likuiditas tersebut masih berlanjut atau mulai melambat setelah periode akhir tahun.
Perubahan arah M2 biasanya menjadi petunjuk awal tekanan inflasi maupun stabilitas suku bunga pasar uang.
Rilis Data Negeri Paman Sam
Dari eksternal, perhatian terbesar tertuju pada data inflasi produsen Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat (27/2/2026).
Inflasi produsen diperkirakan naik 0,3% secara bulanan setelah sebelumnya meningkat 0,5%. Inflasi inti produsen bahkan diproyeksi naik 0,2% setelah sebelumnya 0,3%.
Pergerakan inflasi di tingkat produsen sering menjadi sinyal awal tekanan harga konsumen. Jika angka lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve bisa kembali mundur.
Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi biasanya mendorong kenaikan yield obligasi global dan memberi tekanan pada mata uang emerging markets.
Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Amerika masih relatif solid.
Pesanan pabrik Desember tercatat tumbuh 2,7% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,1%. Indeks aktivitas ekonomi Chicago diperkirakan berada di kisaran 0,3 setelah sebelumnya sempat negatif.
Data tersebut memberi gambaran bahwa sektor industri masih bertahan meski suku bunga tinggi.
Kondisi ekonomi yang kuat biasanya membuat kebijakan moneter bertahan ketat lebih lama.
Risiko Tarif AS Masuk Fase Baru
Risiko global juga datang dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.
Situasi berkembang cepat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif global yang sebelumnya diterapkan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Putusan tersebut diambil dengan suara 6 banding 3 dan sekaligus menggugurkan sebagian besar tarif yang menjadi kebijakan utama pemerintahan Trump. Sepanjang 2025, tarif berbasis IEEPA tercatat menghasilkan penerimaan sekitar US$133,5 miliar. Bahkan nilai pengembalian dana kepada importir Amerika berpotensi mencapai sekitar US$170 miliar tergantung hasil proses hukum lanjutan.
Kekalahan hukum tersebut tidak menghentikan rencana proteksionisme Washington. Pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru berupa tarif global sekitar 10% melalui Section 122 Trade Act 1974. Instrumen ini memberi kewenangan presiden untuk mengenakan pembatasan impor dalam kondisi defisit perdagangan atau tekanan ekonomi.
Perubahan dasar hukum tarif menciptakan ketidakpastian baru karena pelaku usaha harus menyesuaikan kembali kontrak perdagangan dan struktur biaya. Pasar biasanya merespons negatif fase transisi kebijakan seperti ini karena sulit memperkirakan tarif akhir yang berlaku.
Setelah Keputusan MA, Bagaimana Tarif RI?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo terkait potensi perubahan kebijakan tarif impor ke Amerika Serikat menyusul putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) negara tersebut yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump.
Airlangga meungungkapkan telah melaporkan hal tersebut kepada Prabowo yang langsung memberikan arahannya.
"Beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan indonesia siap dengan berbagai skenario," katanya, dikutip Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, skenario putusan MA AS tersebut sejatinya sudah dibahas bersama USTR sebelum menandatangani perjanjian dagang sehari sebelumnya.
Airlangga menjelaskan perjanjian dagang baru yang sudah akan berlaku dalam periode 60 setelah diteken. Dalam periode tersebut, proses konsultasi dan negosiasi akan tetap berjalan.
Adapun, Airlangga mengindikasikan bahwa tarif untuk Indonesia yang sebelumnya ditetapkan maksimal sebesar 19% bisa ikut turun mengikuti kebijakan AS yang baru.
"Kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian," katanya.
Airlangga menjelaskan pihak Indonesia akan berupaya agar tarif 0% ke AS untuk sejumlah produk unggulan seperti komoditas-komoditas pertanian tetap berlaku meskin nantinya ada kebijakan baru dari Trump.
"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap," tuturnya, merujuk pada pernyataan Trump yang langsung mengumumkan tarif global baru usai tarif resiprokal dibatalkan MA.
Indonesia termasuk negara yang masih berada dalam masa penyesuaian kebijakan tarif tersebut. Pemerintah memiliki waktu sekitar 60 hari untuk melakukan konsultasi sebelum implementasi penuh kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff, sekitar 1.819 pos tarif ekspor Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen, termasuk minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, komponen elektronik, dan semikonduktor. Sebagian produk tekstil juga mendapat tarif nol persen melalui skema kuota.
Kesepakatan ini muncul setelah tarif awal yang dikenakan kepada Indonesia sempat mencapai sekitar 32%. Hasil negosiasi menurunkan tarif dasar menjadi sekitar 19%, dengan sebagian produk memperoleh tarif antara 0% hingga 10%.
Masa konsultasi 60 hari membuat kepastian tarif belum sepenuhnya terbentuk. Pemerintah Amerika masih harus berkoordinasi dengan parlemen, sementara Indonesia perlu membahas implementasi bersama DPR dan kementerian terkait.
Selama kepastian kebijakan belum tercapai, eksportir dan pelaku pasar cenderung menahan ekspansi karena risiko perubahan tarif masih terbuka. Kondisi seperti ini biasanya meningkatkan volatilitas nilai tukar dan saham berbasis ekspor.
Ketegangan geopolitik ikut memperkuat tekanan. Amerika Serikat memberi batas waktu sekitar 10-15 hari bagi Iran untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Pemerintah AS juga membuka kemungkinan serangan terbatas.
Situasi tersebut mendorong harga minyak dunia naik sekitar 5,7% dalam sepekan terakhir.
Kenaikan energi biasanya berdampak langsung pada negara pengimpor minyak seperti Indonesia karena meningkatkan tekanan inflasi dan kebutuhan devisa.
Dengan kombinasi inflasi Amerika, kebijakan perdagangan, dan kenaikan harga energi, pasar global masih berada dalam fase sensitif. Arah rupiah dan aset domestik akan sangat dipengaruhi perubahan sentimen eksternal dalam waktu dekat.
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google