Benang Kusut MSCI Mulai Terurai, IHSG Siap Terbang Tinggi Lagi?
Perhatian utama para pelaku pasar hari ini tertuju pada upaya pemulihan kepercayaan investor global menyusul serangkaian tekanan terhadap integritas pasar modal serta penyesuaian pandangan lembaga pemeringkat internasional terhadap prospek utang Indonesia.
Pemerintah dan otoritas bursa merespons hal ini dengan langkah-langkah strategis, mulai dari perbaikan transparansi data hingga diplomasi ekonomi tingkat tinggi ke Amerika Serikat.
Sementara itu, data makroekonomi dari China kembali memberikan sinyal perlambatan yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap stabilitas perdagangan regional, di lain sisi Amerika memberikan sinyal penguatan pada ekonomi domestiknya.
Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang membentuk sentimen pasar hari ini.
Bursa Efek Indonesia Menggelar Pertemuan Lanjutan dengan MSCI Terkait Transparansi Data
Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International atau MSCI, pada Rabu (11/2/2026).
Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat status pasar modal Indonesia yang tengah mengalami pembekuan penyesuaian indeks oleh MSCI akibat isu transparansi.
Dalam diskusi tertutup tersebut, Direktur Pengembangan Bisnis BEI, Jeffrey Hendrik, memaparkan detail dari tiga rencana aksi utama yang dirancang untuk menjawab kekhawatiran investor global. Tujuan utama dari rencana tersebut adalah peningkatan keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham emiten.
Salah satu inisiatif penting yang dibahas adalah rencana penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi.
Mekanisme ini mengadopsi praktik yang telah diterapkan di bursa saham Hong Kong, di mana tujuannya adalah memberikan peringatan dini kepada publik mengenai saham-saham dengan porsi kepemilikan publik yang terbatas.
BEI menargetkan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen akan mulai dipublikasikan pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, bersamaan dengan peluncuran daftar risiko konsentrasi pemegang saham tersebut.
Selain itu, BEI juga menyampaikan progres penyediaan data investor yang lebih terperinci atau granular, yang direncanakan dapat diakses pada akhir Maret. Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa pertemuan dengan MSCI ini memang bersifat tertutup karena masih banyak detail teknis yang perlu diselaraskan.
Namun, seluruh proposal perbaikan yang disampaikan kepada MSCI nantinya juga akan didistribusikan kepada penyedia indeks global lainnya serta kepada publik.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan integritas pasar dan memastikan implementasi aturan free float sebesar 15% dapat berjalan efektif guna meningkatkan kualitas pasar modal domestik.
Isu Surat MSCI kepada Pemerintah dan Sorotan Transparansi Pasar
Di tengah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bursa, muncul kabar mengenai korespondensi langsung antara MSCI dengan pemerintah Indonesia. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa MSCI telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah yang berisi pertanyaan-pertanyaan kritis terkait kondisi pasar modal nasional.
Menurut Hashim, poin utama yang disorot dalam surat-surat tersebut adalah kurangnya transparansi di pasar saham Indonesia yang dinilai tertutup dan berpotensi merugikan investor global. Hal ini menjadi latar belakang kuat di balik keputusan MSCI membekukan perubahan indeks untuk pasar Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam sebuah forum iklim di Gedung BEI, Hashim menekankan bahwa keberhasilan pasar modal sangat bergantung pada kepercayaan dan kredibilitas.
Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan delapan investor besar yang secara khusus meminta pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar keuangan agar kepercayaan mereka tidak tergerus.
Sorotan utamanya adalah adanya indikasi perilaku perdagangan terkoordinasi pada sejumlah saham tertentu yang dianggap mendistorsi mekanisme pembentukan harga wajar. Masalah ini dinilai serius karena berdampak langsung pada keputusan alokasi aset oleh pengelola dana pasif global.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Hasan Fawzi, menyatakan akan segera menelusuri maksud dan isi dari keempat surat yang disebutkan. OJK berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan MSCI guna menyepakati pola kerja yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah penelusuran ini penting untuk memastikan bahwa regulator dapat memberikan respons yang tepat sasaran dalam memulihkan reputasi pasar modal Indonesia di mata komunitas investasi internasional.
 Foto: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Respons Pemerintah Terhadap Penurunan Outlook Utang oleh Moody's
Beralih ke sektor fiskal, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap laporan terbaru dari lembaga pemeringkat Moody's yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.
Sebagai respons cepat, Presiden memerintahkan jajaran menteri ekonominya untuk menggelar acara "Indonesia Economic Outlook" pada Jumat (13/2/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa forum ini ditujukan untuk memberikan klarifikasi menyeluruh kepada lembaga pemeringkat internasional, termasuk Moody's, Fitch, dan S&P, mengenai fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah berencana memaparkan strategi konkret terkait penerimaan negara yang diproyeksikan akan meningkat, serta menjelaskan rencana pembentukan dan operasional Danantara.
Penjelasan mengenai Danantara dianggap penting karena lembaga ini diharapkan menjadi motor baru dalam pengelolaan aset negara yang dapat mendukung ketahanan fiskal jangka panjang.
Airlangga menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjawab keraguan pasar dan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.
 Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto membahas tentang perkembangan pembangunan KEK di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah di Istana Merdeka, Selasa (18/3/2025). (Dok. Sekretariat Presiden via Kemenko Perekonomian) |
Data Inflasi Konsumen China Menunjukkan Pelemahan Permintaan
Dari sisi ekonomi regional, data terbaru dari China menunjukkan bahwa tantangan ekonomi di kawasan Asia masih cukup berat. Biro Statistik Nasional China melaporkan bahwa tingkat inflasi konsumen (CPI) pada Januari 2026 melambat secara signifikan menjadi 0,2 % secara YoY.
Angka ini turun tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,8%, serta berada di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan inflasi di level 0,4%. Penurunan ini menandai level inflasi terendah sejak Oktober tahun lalu, yang mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik di China.
Faktor utama penekan inflasi adalah penurunan harga pada kelompok makanan, yang mencatat deflasi sebesar 0,7% setelah sebelumnya naik pada bulan Desember. Penurunan harga terlihat jelas pada komoditas pokok seperti daging babi, telur, dan minyak goreng.
Selain itu, inflasi inti yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi juga tercatat melemah ke level 0,8%, yang merupakan laju terlemah dalam enam bulan terakhir.
Data ini memberikan sinyal bahwa upaya stimulus konsumsi yang dilakukan pemerintah China belum sepenuhnya berhasil mendongkrak daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Deflasi Harga Produsen China Berlanjut Selama 40 Bulan
Sejalan dengan pelemahan di sisi konsumen, sektor produksi China juga masih terjebak dalam zona deflasi. Indeks Harga Produsen (PPI) China pada Januari 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 1,4% secara tahunan.
Meskipun kontraksi ini sedikit lebih baik dibandingkan penurunan 1,9% pada bulan Desember dan lebih moderat dari prediksi pasar, ini menandai penurunan harga di tingkat produsen selama 40 bulan berturut-turut.
Kondisi ini mencerminkan adanya kelebihan kapasitas produksi di sektor industri yang belum diimbangi oleh permintaan yang kuat, baik dari pasar domestik maupun ekspor.
Penurunan harga terjadi pada hampir seluruh lini produksi, termasuk bahan baku dan barang konsumen. Sektor pertambangan mencatat penurunan harga yang cukup dalam, sementara harga durable goods juga masih menunjukkan tren negatif.
Secara bulanan, PPI memang mencatat kenaikan tipis sebesar 0,4%, namun secara struktural, industri manufaktur China masih menghadapi tekanan profitabilitas akibat sulitnya menaikkan harga jual.
Rencana Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat dan Kesepakatan Dagang
Selain fokus pada pembenahan domestik, agenda diplomasi ekonomi juga menjadi prioritas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertolak ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.
Agenda utama dalam kunjungan ini adalah penandatanganan pakta perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Selain itu, Presiden juga direncanakan akan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diselenggarakan di sana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kesepakatan dagang ini diharapkan dapat memberikan kepastian tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor Indonesia.
Meskipun rincian final mengenai besaran tarif dan pengecualian produk belum dibuka sepenuhnya, Airlangga menyebutkan bahwa tarif produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebelumnya telah berhasil diturunkan dari 32 % menjadi 19 %.
Penandatanganan ART ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi neraca perdagangan Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi strategis antara kedua negara di tengah tren proteksionisme perdagangan dunia.
 Foto: Foto Kolase Presiden AS, Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. (AP Photo) |
Kejutan Positif dari Pasar Tenaga Kerja Amerika Serikat di Awal Tahun
Berbeda dengan tren perlambatan di China, Amerika Serikat justru mencatatkan kinerja ekonomi yang mengejutkan dari sektor tenaga kerja. Laporan terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut berhasil menambahkan 130.000 pekerjaan baru atau Non-Farm Payrolls (NFP) selama bulan Januari 2026.
Angka ini jauh melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan penambahan 70.000 pekerjaan, serta mencatat kenaikan signifikan dibandingkan revisi data bulan Desember yang hanya sebesar 48.000 pekerjaan.
Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan konstruksi, sementara sektor keuangan dan pemerintahan justru mencatat pengurangan tenaga kerja.
Seiring dengan lonjakan penciptaan lapangan kerja tersebut, tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga mencatatkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun tipis menjadi 4,3% pada Januari 2026, lebih baik dibandingkan posisi bulan Desember sebesar 4,4% dan di bawah ekspektasi pasar.
Indikator positif lainnya terlihat dari kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 62,5%, serta penurunan tingkat pengangguran yang lebih luas atau U-6 menjadi 8,0%.
Data solid ini mengindikasikan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih memiliki daya tahan yang kuat di awal tahun, meskipun sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda stagnasi sepanjang tahun 2025.
(gls/gls)