Benarkah Trump Mulai "Membunuh" Petani Amerika?

Jakarta, CNBC Indonesia- Petani Amerika Serikat sedang menghadapi tekanan yang berbeda dibanding satu dekade lalu. Permintaan ekspor melemah, biaya produksi naik, dan dukungan negara ke pasar global menyusut.

Kondisi ini membuat sektor pertanian AS semakin rentan terhadap gejolak perdagangan dan kebijakan domestik.

Presiden Donald Trump tampaknya telah mengacaukan hubungan selama 85 tahun antara petani Amerika dan penggunaan kekuatan global Amerika Serikat. 

Pada masa Perang Dunia II, pemerintah AS mengaitkan sektor pertanian dengan kebijakan luar negeri dengan menggunakan dana pembayar pajak untuk membeli hasil pangan dari petani Amerika dan mengirimkannya ke negara-negara sekutu yang mengalami kelaparan.

Diplomasi pertanian ini berlanjut hingga era Perang Dingin melalui berbagai program, seperti Marshall Plan untuk membangun kembali pertanian Eropa, program Food for Peace yang menyalurkan surplus pangan AS ke negara-negara sekutu yang membutuhkan, serta pembentukan U.S. Agency for International Development (USAID), yang bertujuan menjadikan bantuan pangan dan pembangunan pertanian sebagai komponen permanen kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Baca: Surplus Jagung Menggunung, Tapi Dunia Tergantung Dua Raksasa Ini

Dalam periode yang sama, Amerika Serikat juga terlibat dalam berbagai kemitraan multinasional untuk menetapkan target produksi global dan pedoman perdagangan guna mendorong pergerakan pangan lintas negara. Keterlibatan tersebut mencakup partisipasi dalam Food and Agriculture Organization (FAO) di bawah naungan PBB, International Wheat Agreement, serta General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Baca: Dalam Hitungan Jam, Dunia Bisa Berubah Total: Ini 4 Sinyal The Fed

Selama Perang Dunia II, pemerintah AS membeli hasil panen petani dalam skala besar untuk memasok sekutu. Skema pembelian ini menciptakan permintaan stabil dan menjaga harga domestik di tengah ekspansi produksi.

Setelah perang berakhir, kebijakan tersebut berlanjut melalui program rekonstruksi Eropa dan bantuan pangan. Marshall Plan dan Food for Peace menyerap surplus gandum, jagung, dan produk susu dalam jumlah besar selama beberapa dekade.

Pada masa Perang Dingin, ekspor pangan menjadi salah satu instrumen kebijakan luar negeri AS. Pemerintah menjaga arus perdagangan melalui perjanjian internasional, lembaga multilateral, dan pengaturan pasokan global.

Perubahan mulai terlihat setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Pemerintah AS mengurangi peran langsung dalam pembentukan pasar ekspor dan mendorong liberalisasi perdagangan pertanian.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui pembentukan Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan penerapan NAFTA. Pemerintah berasumsi produktivitas tinggi petani AS cukup untuk menjaga pangsa pasar global.

Struktur biaya pertanian justru bergerak naik pada periode yang sama. Harga benih hasil rekayasa genetik meningkat, penggunaan pupuk berbasis energi bertambah, dan biaya logistik naik seiring jarak pasar yang semakin jauh.

Di pasar global, Brasil memperluas produksi jagung dan kedelai dengan biaya lebih rendah. Ekspansi ini menekan posisi AS pada pasar pakan ternak dunia.

Tekanan meningkat setelah Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Pemerintah menghentikan sejumlah program bantuan luar negeri yang selama ini menyerap produk pertanian AS.

Kebijakan imigrasi diperketat pada saat yang sama. Ketersediaan tenaga kerja musiman di sektor pertanian menurun.

Baca: Trump Kena Senjata Makan Tuan, China Justru Menang Besar

 

Pemerintah AS juga menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra. Langkah ini memicu retaliasi yang langsung menyasar produk pertanian.

Permintaan ekspor jagung, kedelai, dan gandum AS melemah sepanjang 2025. Harga di tingkat petani turun meskipun produksi tetap tinggi.

Untuk menahan tekanan pendapatan, pemerintah AS mengumumkan paket bantuan senilai US$12 miliar pada Desember 2025. Dana tersebut digunakan untuk menutup kerugian akibat penurunan ekspor dan harga.

Struktur biaya mempersempit ruang bertahan petani. Statistik USDA mencatat kenaikan berkelanjutan pada biaya pupuk, energi, dan input produksi, sementara harga jual semakin sensitif terhadap konflik dagang. Dalam kondisi ini, mekanisme pasar tidak lagi cukup menjaga pendapatan tanpa intervensi fiskal.

USDA juga mencatatkan perubahan komposisi pendapatan petani AS dalam satu dekade terakhir. Porsi pendapatan bersih yang berasal dari aktivitas pasar cenderung melemah, sementara kontribusi pembayaran pemerintah meningkat tajam pada periode krisis perdagangan dan pandemi.

Lonjakan bantuan tercatat pada 2020-2021 dan belum sepenuhnya kembali ke pola pra-perang dagang, mencerminkan rapuhnya pendapatan berbasis harga pasar.

Foto: USDA Komponen Pendapatan Kas Pertanian AS (2005–2025F)

Pendapatan kas sektor pertanian AS terus meningkat dalam jangka panjang. Dalam harga riil 2025, gross cash farm income diperkirakan mencapai US$623,9 miliar pada 2025. Namun kenaikan tersebut didorong oleh penerimaan kas, sementara peran pembayaran langsung pemerintah tetap muncul sebagai penyangga ketika pasar melemah.

Pola ini menunjukkan perubahan sumber penopang sektor pertanian AS. Pendapatan petani kini lebih bergantung pada subsidi dibanding ekspansi pasar luar negeri.

Bagi pasar pangan global, perubahan tersebut meningkatkan sensitivitas pasokan terhadap kebijakan domestik AS. Setiap perubahan anggaran dan perdagangan berpotensi langsung memengaruhi harga internasional.

Dalam jangka menengah, sektor pertanian AS menghadapi pilihan yang semakin sempit.

Tanpa kerangka perdagangan yang stabil, dukungan fiskal menjadi alat utama untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Dengan keunggulan daya saing yang melemah dan hilangnya infrastruktur kerja sama era Perang Dingin, petani AS kini berhadapan dengan pasar global yang jauh lebih volatil. Kondisi ini kemungkinan besar akan menuntut dukungan pemerintah yang lebih besar melalui subsidi, alih-alih memperoleh kemakmuran melalui perdagangan.

Hal tersebut tercermin dalam pengumuman pemerintahan Trump pada Desember 2025 mengenai paket bailout senilai US$12 miliar untuk petani. Seiring berlanjutnya perang dagang Trump, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak lagi membangun pasar pertanian global yang memberikan keunggulan dagang atau perlindungan struktural bagi petani AS-meskipun mereka masih memiliki signifikansi budaya dan politik tertentu di abad ke-21.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)