Iran Bergejolak, Harga Minyak Mendidih: Rupiah di Ujung Tanduk?
Dengan keadaan pasar yang menyambut positif data inflasi Amerika Serikat yang kian terkendali, memberikan sinyal pelonggaran moneter yang dinanti.
Namun, optimisme ini dibayangi oleh ketegangan geopolitik di Iran dan ancaman proteksionisme dagang baru. Di dalam negeri, Indonesia memperkuat pondasi ekonominya melalui kebijakan energi dan hilirisasi yang agresif.
Gejolak Iran dan Kenaikan Harga Minyak Dunia
Tensi geopolitik di Timur Tengah belum mereda kendati Presiden Trump, menyatakan bahwa Iran mulai menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi dengan Washington.
Pernyataan ini muncul di tengah ancaman serangan militer AS sebagai respons atas tindakan keras Teheran terhadap demonstran yang dilaporkan telah menelan ratusan korban jiwa.
Berbicara kepada awak media di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengungkapkan bahwa militer AS sedang mengkaji "opsi-opsi yang sangat kuat" untuk merespons situasi di Iran.
"Saya pikir mereka lelah dipukul oleh Amerika Serikat. Iran ingin bernegosiasi," ujar Trump. Namun, ia menegaskan tidak akan ragu untuk bertindak jika Iran melakukan serangan balasan. "Jika mereka melakukan itu [balas dendam], kami akan memukul mereka pada tingkat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya."
Berdasarkan sumber internal Gedung Putih, tim keamanan nasional AS sedang mempertimbangkan berbagai respons, mulai dari serangan siber hingga serangan militer langsung, baik oleh AS maupun sekutunya, Israel.
Akibat dari gejolak, harga minyak terbang. Pasar minyak global sedang berada dalam fase siaga tinggi. Pada perdagangan Selasa kemarin 913/1/2026), harga minyak brent ditutup di US$ 65,5 per barel atau melesat 2,5% sementara WTI di posisi US$ 61,15 per barel atau terbang 2,7%. Harga penutupan ini adalah yang tertinggi sejak akhir Oktober 2025.
Pemicu kenaikan utamanya adalah eskalasi protes di Iran yang dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok energi dari Teluk Persia.
Pelaku pasar saat ini tengah menghitung ulang risiko pasokan. Analis dari lembaga keuangan terkemuka seperti Barclays mencatat bahwa situasi di Iran telah menyuntikkan "premi risiko geopolitik" sebesar US4 per barel ke dalam harga minyak saat ini.
Artinya, harga minyak saat ini tidak murni mencerminkan supply and demand fisik, melainkan juga ketakutan pasar akan potensi konflik yang meluas.
Menariknya, pasar seolah mengabaikan potensi kembalinya pasokan minyak dari Venezuela. Meskipun ada wacana Amerika Serikat akan menerima hingga 50 juta barel minyak Venezuela pasca perubahan politik di Caracas, hal ini dianggap belum cukup untuk menyeimbangkan risiko Iran.
Pasar menilai risiko di Iran bersifat struktural dan bisa berdampak panjang, sementara pasokan Venezuela masih terkendala masalah logistik dan infrastruktur yang rusak.
Selama ketidakpastian di Iran berlanjut, harga minyak diprediksi akan sulit untuk turun secara signifikan.
Indeks Dolar Kian Kencang, Rupiah Tertekan
Indeks dolar AS ditutup di posisi 99,17 pada Selasa kemarin. Ini adalah posisi tertinggi sejak 9 Desember 2025 Lonjakan indeks dolar ini menunjukkan investor masih memburu Greenback dengan menjual instrumen non-dolar.
Kondisi ini tentu saja membebani rupiah mengingat investor biasanya lebih memilih menjual instrumen dari emerging markets seperti Indonesia dan membawa dananya kembali ke AS untuk membeli dolar.
Terlebih, tekanan rupiah juga akan datang dari kenaikan harga minyak. Harga minyak yang naik bisa mengerek impor BBM sehingga pasokan dolar di dalam neegri makin terkikis.
Mata uang Garuda juga belum pernah menguat sepanjang tahun ini.
Sepanjang delapan hari perdagangan di 2026, rupiah tercatat belum sekalipun mencatatkan penguatan, dengan pelemahan kumulatif mencapai sekitar 1,14% terhadap dolar AS.
Tarif 25% untuk Mitra Dagang Iran
Presiden Donald Trump kembali menggunakan instrumen tarif sebagai senjata geopolitik. Dalam pengumuman terbarunya, Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 25% kepada negara mana pun yang kedapatan melakukan bisnis dengan Iran.
Kebijakan yang dinyatakan berlaku "segera" ini bertujuan untuk mencekik ekonomi Iran yang sedang goyah akibat protes internal, sekaligus memutus jalur logistik rezim Teheran.
Langkah ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi yang luar biasa. Banyak negara di Asia dan Eropa yang memiliki hubungan dagang ganda kini dipaksa memilih yaitu mempertahankan perdagangan kecil dengan Iran atau kehilangan akses ke pasar raksasa Amerika Serikat.
Tarif 25% adalah angka yang sangat memberatkan dan bisa menghancurkan daya saing produk negara mitra di pasar AS.
Analis menilai langkah ini bisa memicu kekacauan dalam rantai pasok global (supply chain disruption). Perusahaan multinasional harus segera mengaudit mitra bisnis mereka untuk memastikan tidak ada keterkaitan dengan Iran demi menghindari sanksi ini.
Kebijakan proteksionis agresif semacam ini semakin menegaskan bahwa di bawah Trump, perdagangan global tidak lagi didasarkan pada aturan pasar bebas, melainkan aliansi politik dan keamanan.
Inflasi AS Melandai: Lampu Hijau untuk The Fed
Kabar baik datang dari data makroekonomi Amerika Serikat. Tingkat inflasi inti AS dilaporkan berada di angka 2,6%, sementara inflasi umum tercatat di level 2,7%.
Angka ini dianggap sebagai pencapaian yang sangat positif, mengingat data ini diambil dari periode Desember yang secara historis identik dengan lonjakan belanja konsumen dan kenaikan harga musiman akibat libur Natal dan Tahun Baru.
Terkendalinya inflasi di tengah musim belanja yang sibuk memberikan sinyal kuat bahwa tekanan harga di ekonomi terbesar dunia tersebut benar-benar telah mereda.
Hal ini memberikan optimisme bahwa rilis data ekonomi pada bulan Januari akan menunjukkan tren perbaikan yang lebih lanjut, melebihi ekspektasi pasar sebelumnya. Kondisi ini menjadi validasi bagi kebijakan moneter ketat yang sebelumnya diterapkan.
Implikasinya sangat besar bagi pasar keuangan global. Dengan inflasi yang stabil di kisaran target, The Federal Reserve (The Fed) kini memiliki ruang yang sangat lega dan keyakinan penuh untuk menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan FOMC mendatang.
Pemangkasan suku bunga ini akan menjadi katalis positif bagi likuiditas global, menekan kekuatan Dolar AS, dan berpotensi menguntungkan pasar negara berkembang termasuk Indonesia.
Persiapan Lebaran 2026: Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi
Menutup laporan dengan kabar domestik yang menyejukkan, pemerintah mulai bergerak cepat mempersiapkan insentif untuk musim mudik Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa salah satu skema utama yang sedang digodok adalah pemberian diskon tarif transportasi massal, termasuk tiket pesawat dan kereta api.
Rencana ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada kesuksesan stimulus ekonomi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya, insentif transportasi terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat.
Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki sisa anggaran lebih besar yang biasanya akan dibelanjakan di kampung halaman. Hal ini menciptakan perputaran uang yang masif dari kota besar ke daerah.
Pemerintah menyadari bahwa mobilitas saat Lebaran adalah salah satu motor penggerak ekonomi kuartal kedua yang paling signifikan. Oleh karena itu, persiapan dilakukan jauh-jauh hari melalui koordinasi lintas kementerian.
Harapannya, kebijakan ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk bersilaturahmi, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Strategi Dagang China
China menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi perang dagang jilid dua dengan Amerika Serikat. Data terbaru memproyeksikan ekspor China tumbuh melambat di angka 3,0% pada Desember 2025.
Meski melambat dari bulan sebelumnya, angka ini tetap solid mengingat tingginya basis perbandingan pada akhir 2024, di mana banyak perusahaan melakukan ekspor besar-besaran untuk menghindari tarif Trump.
Yang paling mencengangkan, surplus perdagangan China diprediksi menembus rekor US$1 triliun.
Ketangguhan ini didorong oleh keberhasilan strategi diversifikasi pasar. Menghadapi tarif AS yang mencapai 47,5%, perusahaan China secara agresif mengalihkan fokus ekspor mereka ke negara-negara "Global South" seperti di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.
IMF bahkan memperkirakan ekspor menyumbang 30% dari pertumbuhan ekonomi China tahun lalu, menegaskan betapa vitalnya sektor ini.
Selain itu, Beijing mulai menunjukkan fleksibilitas kebijakan untuk meredam ketegangan dengan mitra lain. Langkah terbaru menghapus rabat pajak ekspor untuk industri sel surya-yang selama ini diprotes Eropa-menunjukkan itikad China untuk bermain lebih adil dalam perdagangan internasional.
Revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri China juga disahkan lebih cepat sebagai sinyal kesiapan mereka menuju perdagangan yang lebih terbuka, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang semakin protektif.
Kebijakan Satu Pintu: SPBU Swasta Wajib Beli BBM Pertamina
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan kebijakan bahwa SPBU swasta ke depan wajib membeli BBM dari PT Pertamina (Persero).
Kebijakan ini tidak lepas dari keberhasilan penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang baru saja diresmikan, yang meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi 360.000 barel per hari.
Dengan kapasitas baru ini, kilang Pertamina mampu memproduksi BBM berkualitas tinggi (Euro V) dalam jumlah besar, termasuk RON 92, 95, dan 98.
Logikanya yaitu jika produksi dalam negeri sudah mencukupi, tidak ada alasan bagi badan usaha swasta untuk mengimpor produk jadi dari luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat menekan defisit neraca berjalan yang selama ini terbebani oleh impor migas.
Dampak ekonominya sangat signifikan. Penghematan devisa diproyeksikan mencapai Rp 60 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menargetkan swasembada solar dalam waktu dekat melalui kombinasi peningkatan kapasitas kilang dan program biodiesel B40 hingga B50.
Kebijakan ini memastikan bahwa rantai pasok energi Indonesia menjadi lebih mandiri, stabil, dan tidak mudah terguncang oleh fluktuasi kurs maupun gangguan pasokan global.
Smelter Mempawah: Transformasi Ekonomi Bauksit
Hilirisasi industri pertambangan Indonesia memasuki babak baru yang lebih matang dengan kemajuan pembangunan smelter bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat.
Proyek yang digawangi oleh grup MIND ID (Antam dan Inalum) ini merupakan implementasi nyata dari transformasi ekonomi yaitu mengubah pola "gali-jual" menjadi industri pengolahan bernilai tambah tinggi.
Secara matematis, nilai tambah yang dihasilkan sangatlah besar. Jika bauksit dijual sebagai tanah mentah, harganya sangat murah dan rentan dipermainkan pasar. Namun, ketika diolah menjadi alumina, dan selanjutnya menjadi aluminium ingot, nilainya melonjak hingga berkali-kali lipat.
Dengan cadangan bauksit Indonesia yang melimpah, potensi pendapatan negara dari sektor ini bisa mencapai ribuan triliun rupiah jika dikelola dengan benar hingga ke produk akhir.
Keberadaan smelter ini tidak hanya soal angka ekspor, tetapi juga multiplier effect di daerah. Proyek ini menyerap tenaga kerja lokal, mendorong pembangunan infrastruktur, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan menjadikan industri manufaktur berbasis sumber daya alam sebagai motor penggeraknya.
Greenland: Titik Pecah Baru NATO dan Uni Eropa
Hubungan transatlantik antara Eropa dan Amerika Serikat menghadapi ujian berat terkait isu Greenland. Komisaris Eropa untuk Pertahanan, Andrius Kubilius, memberikan peringatan keras bahwa ambisi AS untuk mengambil alih Greenland secara militer bisa menjadi lonceng kematian bagi aliansi NATO.
Pernyataan ini merespons retorika Presiden Donald Trump yang kembali menegaskan keinginannya agar AS "memiliki Greenland" demi mengamankan kepentingan strategis di Arktik dari pengaruh Rusia dan China.
Isu ini bukan sekadar masalah jual-beli wilayah, melainkan kedaulatan. Pemerintah Denmark dan otoritas lokal Greenland telah menolak tegas gagasan tersebut. Namun, Trump menilai kehadiran militer AS saat ini belum memadai.
Uni Eropa, melalui Kubilius, mengingatkan bahwa serangan atau paksaan militer terhadap satu anggota (Denmark) akan memicu Pasal 42.7 Perjanjian UE tentang bantuan pertahanan bersama.
Eropa kini berada di persimpangan jalan. Kubilius menegaskan bahwa jika AS bertindak agresif terhadap sekutunya sendiri, maka struktur NATO yang selama ini menjadi pilar keamanan Barat akan runtuh.
Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk mempercepat kemandirian militer mereka, terlepas dari payung keamanan AS. Ketegangan ini menunjukkan bahwa aliansi Barat sedang berada dalam kondisi yang sangat rapuh di bawah kepemimpinan Trump yang tidak dapat diprediksi.
(gls/gls)