Profil 10 Pahlawan Nasional Indonesia 2025: Kyai - Bapak Pembangunan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto hari ini menganugerahi 10 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional di Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Di antara sejumlah nama besar dan popular dianugerahi gelar adalah mantan Presiden Soeharo, Gus Dur hingga tokoh buruh Marsinah.

Berikut profil singkat 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid 

KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bangsa ini. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940, Gus Dur berasal dari keluarga besar ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Ia adalah putra KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia sekaligus cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari. Ibunya, Hj. Sholehah, merupakan putri KH. Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar Jombang.

Sejak kecil, Gus Dur tumbuh di lingkungan yang sarat dengan tradisi pesantren dan nilai-nilai Islam moderat.

Pergaulannya yang luas dengan para tokoh politik dan ulama sejak ayahnya menjabat sebagai menteri membuatnya terbiasa dengan diskusi sosial dan keagamaan sejak usia muda.

Perjalanan hidup Gus Dur tidak selalu mudah. Kecelakaan tragis yang menewaskan ayahnya pada 1953 menjadi titik awal kedewasaannya dalam memaknai tanggung jawab dan kehidupan publik.

Pendidikan Gus Dur mencerminkan perpaduan antara dunia pesantren dan modernitas. Setelah menempuh pendidikan dasar, ia melanjutkan ke SMEP Yogyakarta, sekolah Katolik yang justru membuka wawasannya terhadap pluralisme dan toleransi.

Di sela sekolah, Gus Dur aktif mengaji di Pesantren Krapyak dan berdiskusi dengan para tokoh Muhammadiyah. Dari situ pula kecintaannya pada ilmu, filsafat, dan humor tumbuh. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Pesantren Tegalrejo dan Tambak Beras, tempat ia mulai dikenal sebagai santri yang cerdas, kritis, dan nyentrik.

Pada usia 22 tahun, Gus Dur menunaikan ibadah haji dan kemudian menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun sistem pendidikan yang tak sesuai ekspektasi membuatnya melanjutkan perjalanan akademik ke Baghdad dan sempat singgah di Belanda serta Kanada.

Di sana, Gus Dur menyerap beragam pemikiran dunia, mulai dari teologi hingga sosialisme. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, namun tetap aktif berdiskusi dan membaca karya-karya pemikir dunia seperti Karl Marx, Plato, hingga Imam Al-Ghazali.

Sekembalinya ke Indonesia pada 1971, Gus Dur memilih jalur kebudayaan dan pendidikan sebagai wadah perjuangan.

Ia aktif menulis, mengajar, dan membangun gagasan Islam yang inklusif. Lewat tulisannya seperti Bunga Rampai Pesantren, Gus Dur mendorong modernisasi lembaga pesantren agar tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga agen pemberdayaan sosial dan politik. Ia menolak pandangan sempit yang mengkotakkan Islam dari kehidupan sosial, dan justru melihat pesantren sebagai kekuatan moral bangsa.

Tahun 1984 menjadi tonggak penting ketika Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Di bawah kepemimpinannya, NU kembali ke Khittah 1926, menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang independen dari politik praktis. Di sisi lain, Gus Dur dikenal lantang membela minoritas dan memperjuangkan kebebasan berpendapat. Pemikirannya tentang Islam Nusantara dan pluralisme menjadi fondasi penting bagi wajah Islam moderat Indonesia.

Pasca tumbangnya rezim Soeharto pada 1998, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dukungan kuat dari poros tengah mengantarkannya terpilih sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999.

Sebagai presiden, Gus Dur membawa semangat rekonsiliasi nasional, membebaskan tahanan politik, menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, dan memulihkan kebebasan pers. Meski masa kepemimpinannya singkat karena pemakzulan politik pada 2001, ia dikenang sebagai simbol demokrasi dan kemanusiaan.

Sebagai sosok yang humoris dan sering disalahpahami, Gus Dur menyimpan ketajaman berpikir yang luar biasa.

Ia memandang agama sebagai sumber etika sosial, bukan alat politik. Dalam banyak gagasannya, ia menekankan pentingnya dialog antaragama, kesetaraan warga negara, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. "Gitu aja kok repot," ujarnya suatu kali, bukan sekadar candaan, tetapi filosofi hidup yang mencerminkan kesederhanaan dalam memandang kompleksitas dunia.

Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Jakarta, dan dimakamkan di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang. Hingga kini, warisannya tetap hidup, dalam sejarah politik, juga dalam cara bangsa ini memahami makna kebebasan, toleransi, dan kemanusiaan. Bagi banyak orang, Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia yang mengajarkan bahwa kemuliaan manusia jauh melampaui sekat-sekat agama dan ideologi.

2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto 

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Lahir di Desa Kemusuk, Bantul, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921, Soeharto tumbuh dalam keluarga petani sederhana dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Meski berasal dari latar belakang yang jauh dari kemewahan, perjalanan hidupnya bertransformasi luar biasa, dari anak petani menjadi presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Republik Indonesia.

Sejak kecil, Soeharto telah akrab dengan kerja keras.

Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Dasar Puluhan, Godean, kemudian berpindah ke Pedes dan Wuryantoro, mengikuti perubahan tempat tinggal keluarganya.

Karena keterbatasan biaya, Soeharto hanya mampu menamatkan SMP Muhammadiyah Yogyakarta sebelum memilih menempuh jalur militer.

Tahun 1940 menjadi titik balik ketika Soeharto diterima di Akademi Militer Magelang (Koning Willem III). Ia dikenal disiplin dan berbakat, hingga terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong setahun kemudian. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soeharto bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan turut berjuang dalam berbagai operasi militer, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengukuhkan namanya di dunia militer.

Kariernya terus menanjak. Ia memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1961 dan menjabat Panglima Kostrad pada 1962. Momentum politik datang setelah peristiwa G30S 1965.

Melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno, Soeharto diberi mandat memulihkan keamanan nasional. Dari situ, langkahnya menuju kursi tertinggi negara terbuka lebar hingga akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968.

Selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto membawa Indonesia ke era yang dikenal sebagai Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 

Dia meluncurkan berbagai program besar seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada beras 1984, serta program Keluarga Berencana (KB) yang diakui dunia. Visi pembangunannya berfokus pada pertanian, industri, dan infrastruktur.

Soeharto juga meninggalkan sejumlah proyek monumental yang masih dikenal hingga kini. Di antaranya pembangunan Jalan Tol Jagorawi sebagai tol pertama di Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai simbol keberagaman budaya, serta Satelit Palapa yang memperkuat jaringan komunikasi nasional. Ia juga memperluas jaringan irigasi dan mendirikan SD Inpres untuk pemerataan pendidikan dasar di seluruh pelosok negeri.

Kepemimpinannya melahirkan banyak capaian, tetapi juga menuai kritik. Pemerintahan Orde Baru dikenal otoriter, dengan pembatasan kebebasan pers dan politik.

Ketika krisis moneter melanda Asia pada 1998, gelombang protes rakyat akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri, menandai berakhirnya kekuasaan yang telah berjalan lebih dari tiga dekade.

Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, pada usia 87 tahun. Ia dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

Meski kepemimpinannya meninggalkan jejak kontroversial, warisannya tetap diingat. dari pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, hingga lahirnya berbagai lembaga dan proyek nasional yang membentuk wajah Indonesia modern. Tak heran, hingga kini ia tetap dikenal dengan sebutan "Bapak Pembangunan".

3. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja 

Dikenal sebagai Bapak Hukum Indonesia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah hukum dan diplomasi Indonesia. Merupakan seorang juga konseptor besar di balik pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, sebuah tonggak sejarah yang lahir dari pemikiran jernih dan kerja diplomasi panjang di kancah internasional.

Lahir di Batavia (Jakarta) pada 17 Februari 1929, Mochtar berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya, M. Taslim Kusumaatmadja, adalah apoteker ternama asal Sukapura, Jawa Barat, sementara ibunya, Sulmini Soerawisastra, merupakan seorang guru asal Cirebon. Lingkungan keluarga ini menanamkan nilai pendidikan dan intelektualitas yang kelak membentuk karakter Mochtar sebagai cendekiawan hukum berwawasan global.

Setelah menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1955, Mochtar melanjutkan studi ke Yale Law School, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Laws pada 1958.

Dia kemudian menempuh program doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1962, serta memperdalam ilmunya lagi di University of Chicago pada 1966. Jalur pendidikan internasional inilah yang mempertemukannya dengan berbagai gagasan modern dalam hukum internasional, termasuk tentang kedaulatan dan yurisdiksi laut.

Karier akademiknya dimulai sejak muda. Pada 1959, Mochtar menjadi dosen di Fakultas Hukum Unpad dan dengan cepat dikenal sebagai pengajar brilian.

Ia diangkat sebagai Guru Besar pada 1970 dan sempat menjabat sebagai Rektor Unpad (1973-1974). Meski masa jabatannya singkat, warisan intelektualnya bagi kampus itu panjang, ia menanamkan tradisi penelitian hukum berbasis analisis empiris dan menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen pembangunan nasional.

Kariernya kemudian menanjak ke tingkat pemerintahan. Pada 1974, Presiden Soeharto menunjuk Mochtar sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Empat tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri,jabatan yang diembannya selama satu dekade (1978-1988).

Di sinilah reputasi internasionalnya menguat. Mochtar memadukan kepiawaian diplomasi dengan kemampuan konseptual di bidang hukum laut, dan mengartikulasikannya dalam bentuk konsep Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara, yang berakar pada Deklarasi Djuanda (1957), menegaskan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional.

Konsep ini awalnya ditentang banyak negara, namun melalui perjuangan panjang selama hampir 25 tahun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mochtar berhasil meyakinkan dunia.

Puncaknya terjadi pada 1982, ketika Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) secara resmi mengakui konsep negara kepulauan (archipelagic state), sebuah kemenangan diplomasi besar yang memperkokoh posisi Indonesia di panggung global.

Selain memperjuangkan hukum laut, Mochtar juga berperan dalam pengembangan hukum nasional. Ia memimpin Sub-Konsorsium Ilmu Hukum (1969-1974) dan ikut menyusun arah Politik Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pemikirannya menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana pembangunan, bukan sekadar sistem aturan. Ia ingin hukum Indonesia tumbuh dari nilai-nilai sosial masyarakatnya, bukan hanya meniru sistem Barat.

Berkat pemikiran progresif ini, Mochtar banyak disebut sebagai perintis pendekatan hukum yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Sejumlah penelitian penting seperti Survey of Indonesian Economic Law (1970-an) dan Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia (1996) menunjukkan konsistensinya membangun fondasi hukum nasional yang ilmiah, rasional, dan adaptif.

Pandangan dan karya Mochtar tidak berhenti di dunia akademik. Ia dikenal sebagai diplomat yang humanis, cendekiawan yang tenang, dan pemimpin yang rendah hati. Banyak koleganya di dunia internasional termasuk Prof. Tommy Koh dari National University of Singapore mengakui perannya sebagai sosok yang mengubah wajah hukum modern di Asia Tenggara.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja wafat pada 6 Juni 2021 dalam usia 92 tahun. Namun warisan pemikirannya tetap hidup dalam setiap peta batas laut, setiap teks hukum pembangunan, dan setiap kampus hukum di Indonesia.