Lengkap! Ini Strategi Terbaru Prabowo Genjot Ekonomi 8%: Industri-Tani

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong perekonomian nasional menuju target pertumbuhan 8% pada 2029. Dengan fokus pada hilirisasi, investasi, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan bahwa sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil akan menjadi fondasi utama dalam menjaga resiliensi ekonomi domestik.

"Dengan pertumbuhan PDB kuartal II di 5,12% dan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 2,5% plus minus 1%, kami optimistis akselerasi ekonomi menuju 8% dapat tercapai dengan perbaikan ICOR dan peningkatan produktivitas," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa(28/10/2025).

Beberapa langkah strategis yang telah dan akan dilakukan :

Diversifikasi Pasar Ekspor dan Penguatan Kemitraan Dagang Global

Pemerintah terus memperluas orientasi perdagangan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memperkuat ekspansi ke pasar non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan.

Langkah ini dibarengi dengan penguatan kerja sama dalam berbagai kerangka ekonomi internasional, termasuk ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), BRICS, IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan ICA-CEPA (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement) guna memperluas jaringan kemitraan strategis dan memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui IEU-CEPA, pemerintah menargetkan peningkatan diplomasi ekonomi, akses pasar, investasi, dan kemitraan strategis. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.

Dari sisi manfaat, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup seluruh nilai impor dari Indonesia, sementara Indonesia akan menghapus 97,75% pos tarif, yang meliputi 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

Implementasi IEU-CEPA membuka peluang ekspor lebih luas bagi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan produk perikanan, sekaligus memperkuat pengakuan terhadap keberlanjutan sawit Indonesia.

Perjanjian ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan, sebagaimana telah dialami oleh negara mitra lain seperti Vietnam dan Singapura.

Penguatan Hilirisasi dan Industri Semikonduktor

Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi sumber daya alam, terutama pada komoditas strategis seperti nikel dan bauksit. Dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik.

Sejalan dengan itu, kebijakan hilirisasi juga diperluas ke sektor teknologi maju, melalui pengembangan ekosistem industri semikonduktor nasional.

Industri semikonduktor di Indonesia saat ini tengah berada pada tahap awal kebangkitan setelah lama tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Pemerintah mulai memperkuat arah kebijakan dengan menjadikan sektor ini bagian dari strategi hilirisasi teknologi nasional.

Dukungan investasi juga datang dari mitra global. Amerika Serikat mendukung pembangunan ekosistem komponen semikonduktor di Indonesia, sementara China menunjukkan minat untuk berinvestasi pada sektor wafer semikonduktor.

Salah satu proyek besar yang menjadi perhatian adalah rencana investasi senilai US$12 miliar di Pulau Rempang, Batam, yang digadang-gadang menjadi pusat manufaktur dan riset semikonduktor nasional.

Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan geopolitik dan persaingan kawasan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beberapa negara tetangga menanggapi perkembangan Indonesia dengan sikap kurang bersahabat, bahkan menggunakan isu lingkungan untuk memperlambat kemajuan proyek.

Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi kekurangan insinyur mikroelektronika yang mampu mendesain dan mengembangkan sirkuit semikonduktor secara mandiri.

Secara global, industri semikonduktor dikuasai oleh pemain besar seperti Nvidia, Broadcom, dan TSMC, yang masing-masing memiliki nilai pasar di atas US$2 triliun. Dominasi Amerika Serikat dan Asia Timur dalam rantai pasok chip dunia memperlihatkan betapa strategisnya industri ini, sekaligus menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian teknologi semikonduktor.

Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah terus mendorong transformasi digital dan penguatan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di sektor UMKM dan industri kreatif, guna meningkatkan daya saing, produktivitas, serta inklusi ekonomi masyarakat.

"Transformasi digital dan ekonomi kreatif kami harapkan menjadi kebijakan jangka menengah yang bisa mendorong pertumbuhan berkelanjutan," tutur Ferry.

Kebijakan ini mencakup penguatan ekosistem startup, digitalisasi UMKM, serta kolaborasi regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan memperluas integrasi ekonomi digital dan memperkokoh posisi Indonesia di ekonomi digital kawasan.

Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi 

Pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, modernisasi pertanian, serta pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Fokus ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah 2025-2029 untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi berbasis sektor produktif.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa sektor pangan menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional.

Foto: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Selain peningkatan produktivitas, pemerintah juga menjaga stabilitas harga pangan melalui pengendalian inflasi yang terkendali di level 2,65% per September 2025.

"Volatile food masih di 6,4%, dan dengan serangkaian kebijakan kami jaga agar bisa turun di bawah 5%, sesuai arahan tim pengendali pusat," kata Ferry.

Sementara itu, dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa total produksi padi nasional sepanjang Januari-Oktober 2025 mencapai 53,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini menunjukkan stabilisasi setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Produksi sempat melonjak pada Maret dan April, masing-masing 9,08 juta ton dan 9,09 juta ton, saat puncak panen raya, namun menurun pada bulan-bulan berikutnya. Mei 5,09 juta ton, Juni 4,01 juta ton, dan Oktober 4,74 juta ton.

Musim kemarau panjang dan perubahan pola curah hujan menjadi faktor utama yang menekan hasil panen di sejumlah sentra produksi utama seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat dukungan infrastruktur irigasi, teknologi pertanian, dan akses pembiayaan petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kebijakan Mendorong Investasi

Pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk mendorong investasi melalui peningkatan kepastian berusaha, deregulasi, dan efisiensi perizinan.

Langkah-langkah strategis meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction bagi kegiatan pelatihan dan penelitian (training & R&D). Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diperkuat untuk memastikan sinkronisasi kebijakan di seluruh sektor ekonomi.

Dalam hal perizinan, pemerintah melakukan penyempurnaan sistem melalui PP No. 28 Tahun 2025 yang memperkenalkan tiga perubahan utama: penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk mempercepat proses perizinan, kebijakan fiktif-positif untuk memberikan kepastian hukum, serta digitalisasi penuh melalui sistem OSS RBA.

Reformasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Sementara itu, kebijakan relaksasi impor juga disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri dan perlindungan sektor dalam negeri.

Permendag No. 8/2024 telah dicabut dan digantikan oleh Permendag No. 16/2025, dengan pengaturan baru berdasarkan klaster komoditas strategis yang diatur melalui Permendag No. 17-24/2025.

Relaksasi impor kini difokuskan hanya pada 10 komoditas utama, dengan pengecualian tertentu untuk produk padat karya, agar tetap mendukung keberlanjutan industri nasional tanpa mengorbankan daya saing domestik.

Peningkatan Akses Pembiayaan Melalui Kredit Program

Pemerintah menargetkan peningkatan akses pembiayaan produktif melalui berbagai kredit program strategis pada tahun 2025, dengan total penyaluran mencapai Rp300,48 triliun.

Dana tersebut mencakup empat skema utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp282,57 triliun, Kredit Alsintan sebesar Rp199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp754 miliar, serta Kredit Program Perumahan sebesar Rp17,16 triliun.

Inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat produktif, khususnya UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan rakyat.

Melalui program tersebut, lebih dari 3,5 juta debitur diproyeksikan memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan modal usaha, perluasan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan kredit program juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi inklusif melalui pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemerataan akses ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Foto: Kemenko Perekonomian Program Kredit

Industri Padat Karya, Penciptaan Lapangan Kerja Seluas-Luasnya

Industri padat karya menjadi kontributor penting bagi perekonomian dengan besaran terhadap PDB mencapai 8,33% dan mampu menyerap lapangan pekerjaan secara luas yakni sebesar 12,2 juta orang atau mencapai 8,41% dari total orang bekerja di Indonesia.

Melalui berbagai kebijakan fiskal, pembiayaan, hingga perdagangan internasional, pemerintah berupaya menjaga daya saing serta mendorong ekspansi sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja.

Di bidang fiskal dan perpajakan, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja industri padat karya dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, di mana pajaknya ditanggung langsung oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli sekaligus meringankan beban operasional pelaku industri.

Kemudian melalui Skema Kredit Investasi Padat Karya (KIPK), pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan produktif dengan bunga rendah yang ditujukan untuk revitalisasi alat dan mesin produksi. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025, yang diharapkan dapat mempercepat modernisasi industri dan meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, kebijakan deregulasi dan investasi diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, memperkuat daya saing, serta menarik investasi baru ke sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Sementara itu, dalam bidang perdagangan internasional, pemerintah tengah mendorong perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif 19% dengan Amerika Serikat dan finalisasi perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kedua langkah ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk padat karya Indonesia dan memperkuat posisi industri nasional di rantai pasok global.

KEK Dongkrak Investasi & Industri, Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja di 2025

Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus menunjukkan hasil menggembirakan dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah Indonesia.

Hingga 30 Juni 2025, total realisasi investasi di seluruh KEK mencapai Rp294,4 triliun, dengan kontribusi besar terhadap penciptaan 187.376 lapangan kerja dan beroperasinya 442 pelaku usaha. Beberapa KEK unggulan seperti Sei Mangkei berfokus pada hilirisasi industri kelapa sawit, Gresik mengembangkan hilirisasi tembaga oleh PT Freeport Indonesia, dan Kendal menggarap industri kendaraan listrik (EV).

Di sektor pariwisata, Sanur dan Nongsa menjadi pusat pengembangan digital serta kesehatan internasional, sementara Batam Aero Technic tumbuh sebagai pusat MRO pesawat terkemuka. Capaian ini menegaskan peran KEK sebagai motor penggerak investasi dan transformasi industri nasional menuju nilai ekonomi yang lebih besar.

Foto: Kemenko Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Koordinasi Pusat-Daerah

Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah guna menjaga resiliensi ekonomi domestik melalui berbagai instrumen kebijakan strategis.

Melalui Surat Mendagri No. 000.4.6/3764/SJ tertanggal 11 Juli 2025, pemerintah menegaskan sembilan langkah utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari percepatan realisasi APBD, penyerapan investasi PMA dan PMDN, hingga pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan ekspor-impor ilegal.

Upaya ini juga mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian hingga manufaktur sesuai potensi lokal, serta penyederhanaan perizinan usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Foto: Kemenko Perekonomian Koordinasi Pusat-Daerah

Ferry menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi kebijakan ekonomi.

"Kami memperkuat koordinasi pusat-daerah melalui tim pengendali inflasi daerah, percepatan digitalisasi, dan peningkatan akses keuangan daerah," ujarnya. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga stabilitas harga, mempercepat sirkulasi likuiditas di perbankan, serta meningkatkan efisiensi fiskal di tingkat daerah.

Selain itu, sinergi kelembagaan diperkuat melalui berbagai tim koordinasi lintas sektor seperti TPIN-TPID, yang berfokus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. TPAKD, yang memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat terpencil.

Serta TP2DD, yang mendorong efisiensi dan transparansi transaksi keuangan daerah melalui digitalisasi. Kolaborasi ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi pusat-daerah bukan hanya menjaga kestabilan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]