Bongkar! Ini Jeroan Anggaran AS yang Bikin Negara Shutdown

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi lumpuh sejak Rabu (1/10/2025) pada pukul 00.00 waktu setempat setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan.

Situasi ini menandai kembalinya government shutdown di Negeri Paman Sam untuk pertama kalinya sejak 2018, sekaligus yang keempat kali di bawah kepemimpinan Donald Trump sejak periode satu.

Kebuntuan politik antara Gedung Putih yang dipimpin Trump dan oposisi Partai Demokrat di Kongres menjadi penyebabnya. Proposal anggaran sementara yang diajukan pemerintahan Partai Republik ini ditolak, karena dianggap tidak mencerminkan keseimbangan belanja yang dibutuhkan negara.

Detail Rancangan Anggaran Untuk Tahun Fiskal 2026

Dalam rancangan anggaran belanja pemerintah AS untuk tahun fiskal 2026 yang diajukan Trump melalui kantor manajemen dan anggaran AS (OMB), secara total usulan anggaran diskresi mencapai US$1,69 triliun atau setara dengan Rp28 kuadriliun (Kurs: 16.600/US$) atau mengalami penurunan 7,6% dibandingkan dengan yang dianggarkan pada 2025 yang sebesar US$1.830,9 miliar. Tahun fiskal 2026 AS dimulai pada 1 Oktober 2025 dan berakhri di 30 September 2026. 

Sebagai catatan, OMB membagi dua kategori anggaran diskresi, yakni untuk pendanaan dasar dan non dasar.

Pendanaan diskresi (discretionary funding) biasanya merujuk pada jenis pengeluaran pemerintah atau organisasi yang tidak bersifat wajib (non-mandatory), sehingga penggunaannya bergantung pada keputusan (diskresi) pihak yang berwenang.

Dalam konteks anggaran pemerintah AS, diskresi adalah belanja yang ditentukan setiap tahun oleh legislatif (parlemen/DPR) melalui mekanisme persetujuan anggaran. Anggaran tersebut juga tidak terikat kewajiban hukum permanen, sehingga pemerintah punya ruang fleksibilitas untuk menambah, mengurangi, atau menyesuaikan sesuai prioritas kebijakan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pertahanan, pendidikan, infrastruktur, penelitian, dan lingkungan.

Pendanaan dasar mencakup sebagian besar pengeluaran melalui departemen dan lembaga pemerintah. Sementara itu, pendanaan non dasar dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih sulit diprediksi, seperti pendanaan darurat maupun bantuan bencana.

Dari total permintaan tersebut, sekitar 95% atau US$1,61 triliun merupakan base funding. Jumlah ini setara dengan total anggaran yang telah disahkan pada tahun fiskal 2026.

Permintaan anggaran diskresi justru terjadi penurunan yang terutama berasal dari dana non-dasar yang dipangkas hingga 64,2%.

Bila dicermati, pendanaan diskresi dasar atau base discretionary funding justru turun 10,1% dari tahun sebelumnya, menjadi US$1.450 miliar.

Komponen non pertahanan menjadi yang paling besar terkena pemangkasan yakni turun 22,6% menjadi US$557,4 miliar. Sementara itu, alokasi untuk pertahanan tetap stagnan di kisaran US$892,6 miliar.

Meski demikian, pemerintah Trump memasukkan tambahan sumber daya rekonsiliasi yang meningkatkan pos pertahanan sebesar US$119,3 miliar dan non-pertahanan sebesar US$43,8 miliar.

Dengan tambahan ini, anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2026 melonjak 13,4% menjadi US$1.011,9 miliar, sementara non-pertahanan terkoreksi 16,6% menjadi US$601,2 miliar.

Pemangkasan paling signifikan justru terjadi di pos pendanaan non-dasar, yang pada tahun fiskal 2025 masih mencapai US$217,8 miliar, namun diusulkan hanya US$78,0 miliar pada tahun fiskal 2026. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh penurunan tajam pada dana darurat, yang bahkan tercatat negatif sebesar US$2,3 miliar dari alokasi sebelumnya US$117,7 miliar.

Beberapa pos lain juga terkena imbas pemangkasan, misalnya alokasi untuk Investasi dan Pekerjaan Infrastruktur yang dipotong 34% menjadi US$43,7 miliar, serta dana alokasi khusus lain yang turun lebih dari 31%. Hanya beberapa pos kecil yang justru naik, seperti program integritas naik 22,6% dan bantuan bencana yang mengalami kenaikan 16,3%.

Sebagai perbandingan, pada 2025 pemerintah AS mengalokasikan anggaran diskresi sebesar US$1.830,9 miliar. Dari jumlah itu, porsi terbesar tetap dialokasikan untuk pertahanan senilai US$892,6 miliar, sementara non-pertahanan mendapatkan alokasi US$720,5 miliar.

Selain itu, pendanaan non-dasar pada 2025 masih cukup tinggi, mencapai US$217,8 miliar. Dana ini mencakup pendanaan darurat US$117,7 miliar, infrastruktur US$66,1 miliar, bantuan bencana US$22,9 miliar, serta alokasi lain untuk integritas program, kebakaran hutan, dan dana khusus yang dikecualikan.

Struktur belanja tahun 2026 tersebut memperlihatkan masih adanya dukungan besar untuk kebutuhan domestik di luar pertahanan, berbeda dengan usulan 2025 yang lebih menekankan konsolidasi anggaran dengan penguatan belanja militer.

Total Belanja Pemerintah AS Tahun Fiskal 2025

Sebagai catatan, total keseluruhan ini melingkupi pengeluaran dari belanja diskresi, belanja wajib, serta pembayaran utang. total pengeluaran pemerintah AS pada tahun fiskal 2025 mencapai US$6,66 triliun atau setara dengan Rp110 kuadriliun (asumsi kurs: Rp16.600/US$1).Sebagai catatan, tahun fiskal 2026 berlangsung sejak 1 Oktober 2025 dan berakhir di 30 September 2026. 

Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari Jaminan Sosial senilai US$1,45 triliun atau 21,75% dari total pengeluaran, diikuti Medicare US$965 miliar, pembayaran bunga utang US$933 miliar, dan kesehatan sebesar US$885 miliar. Sementara itu, pengeluaran pertahanan berada di posisi kelima dengan US$841 miliar atau sekitar 12,6% dari total pengeluaran AS.

Sementara itu, belanja dari pos lain seperti keamanan, layanan veteran, pendidikan & pelatihan, transportasi, sumber daya alam, serta program lainnya menyubang sekitar 1-10% dari total pengeluaran pemerintah AS.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]