Shutdown AS & Kabar China Menghantui, IHSG & Rupiah Terancam Lagi

Pasar keuangan Tanah Air baik IHSG maupun rupiah diperkirakan akan kembali di jalur penguatan hari ini. Hal ini akan didorong oleh kucuran dana ratusan triliun yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan, yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Selain itu, optimisme Menteri Keuangan Purbaya terhadap pasar mata uang juga akhirnya mendorong penguatan rupiah.

Namun, data-data ekonomi dari China hingga Amerika Serikat bisa menjadi beban IHSG dan rupiah.

Prabowo Kucurkan Dana Rp335 Triliun

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Dana tersebut diyakini akan bergulir hingga mencapai Rp900 triliun dalam perekonomian nasional. Anggaran tersebut diharapkan bisa menggerakkan ekonomi.

Prabowo tetap melanjutkan program ini meski MBG tengah ada dalam sorotan.

Hal ini, kata Prabowo akan membantu perekonomian nasional lebih merata. Situasi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, di mana dana yang berputar di Jakarta atau kota besar lainnya.

"Jadi saudara-saudara kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi Rp300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi, senilai Rp600 triliun, mungkin Rp900 triliun," jelas Prabowo.

Prabowo menjelaskan, program MBG tidak hanya sekadar memberikan makanan kepada siswa yang membutuhkan. Program ini melibatkan masyarakat sekitar hingga para petani.

MK Putuskan UU Tapera Bertentangan dengan UUD

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah. MK memberi batas waktu paling lama dua tahun untuk melakukan penataan ulang UU Tapera.

"Menyatakan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran NRI tahun 2016 No 55 tambahan lembaran negara NRI No 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan," ujar Ketua Hakim MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Baca: MK Sebut Bertentangan dengan UUD, BP Tapera Buka Suara

Hakim MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hakim MK menyatakan UU Tapera tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang diskriminatif sesuai dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon," ujar hakim MK Enny Nurbaningsih.

Indeks Dolar Melemah, Rupiah Mulai Menguat

Indeks dolar terus melemah karena adanya kekhawatiran shutdown pemerintah AS. Indeks ditutup di posisi 97,9 setelah dua hari beraad di level 98.

Melemahnya indeks menandai investor tengah menjual instrumen berdenominasi dolar AS dan memburu instrumen lain. Kondisi ini diharapkan berimbas terhadap kenaikan permintaan rupiah sehingga mata uang Garuda menguat.

Penguatan rupiah juga tak lepas dari kepastian kebijakan fiskal yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Senin (29/9/2025) kembali menguat ke posisi Rp16.665/US$ atau terapresiasi 0,36%. Penutupan ini berhasil mendorong rupiah meninggalkan level psikologis Rp16.700/US$1.

"Saya lihat ada inflow di pasar keuangan setelah perkembangan mengenai fiskal, ternyata sudah ada yang clear, terutama terkait dengan kebijakan untuk deposito 4% valas, itu kelihatannya sudah clear," ungkap Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto kepada CNBC Indonesia, Senin (29/9/2025).

Sebelumnya ada kekhawatiran pelaku pasar mengenai kebijakan fiskal pemerintah. Pasar menduga Purbaya memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) menjadi 4% secara serentak per November 2025 seiring dengan rencana menarik dana orang Indonesia yang disimpan di negara lain.

Hal ini yang kemudian dibantah oleh Purbaya. Rencana tersebut masih dikaji oleh pemerintah dan akan didiskusikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kenaikan bunga deposito valas menurut Purbaya juga tidak tepat dalam kondisi sekarang, sebab deposito rupiah bisa beralih kepada valas dan memperlemah nilai tukar rupiah. Himbara kini sudah membatalkan rencana kenaikan tersebut.

Situasi rupiah pada perdagangan kemarin sebenarnya sudah diprediksi oleh Purbaya akhir pekan lalu. Pelemahan rupiah disebabkan kesalahpahaman pelaku pasar mengenai rumor yang beredar.

Pemerintahan AS Terancam Shutdown

Pendanaan untuk pemerintah AS akan dihentikan kecuali Partai Republik Presiden Donald Trump dapat bersepakat dengan oposisi dari Partai Demokrat mengenai langkah selanjutnya dalam RUU anggaran.

Hal itu dapat menyebabkan beberapa tetapi tidak semua layanan pemerintah AS terhenti sementara.

Meskipun konfrontasi anggaran merupakan hal yang umum dalam politik AS, pertikaian anggaran kali ini sangat menegangkan, mengingat Trump telah menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk memangkas drastis ukuran pemerintah federal.

Penutupan apa pun akan terjadi akibat ketidakmampuan kedua partai untuk bersatu dan mengesahkan RUU yang mendanai layanan pemerintah hingga Oktober dan seterusnya.

Baca: Asia Pukul Balik Amerika: Dolar AS Ditendang, Won - Rupiah Jadi Raja

Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres, tetapi di Senat atau majelis tinggi, mereka kekurangan 60 suara yang dibutuhkan untuk mengesahkan RUU anggaran.

Oleh karena itu, Partai Demokrat memiliki pengaruh dalam kasus ini. Mereka menolak mendukung RUU yang diajukan oleh Partai Republik yang menurut mereka akan mempersulit rakyat Amerika untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan menjadikan kebuntuan ini terutama untuk memajukan tujuan kebijakan layanan kesehatan mereka.

Mereka menuntut perpanjangan kredit pajak yang membuat asuransi kesehatan lebih murah bagi jutaan rakyat Amerika yang akan segera berakhir dan pembatalan pemotongan dana Medicaid yang telah dilakukan oleh Trump.

Mereka juga menentang usulan pemotongan anggaran untuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH).

RUU sementara sebelumnya telah disahkan di DPR, atau majelis rendah, tetapi belum lolos di Senat.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, tepat hari Rabu pukul 00.01 WIB, AS akan mengalami penutupan pertamanya dalam hampir tujuh tahun.

Terakhir kali pemerintah ditutup adalah pada akhir tahun 2018, selama masa jabatan pertama Trump. Kedua belah pihak melakukan upaya terakhir untuk menghindari terulangnya hal tersebut.

Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Gedung Putih, Trump pada hari Selasa akan bertemu dengan keempat pemimpin kongres, yang berarti para petinggi Demokrat di DPR dan Senat serta rekan-rekan mereka dari Partai Republik.

PMI China September

Pada Selasa (30/2/2025), negeri tirai bambu akan merilis sejumlah data PMI untuk periode September 2025. Sebelumnya, aktivitas manufaktur China menyusut selama lima bulan berturut-turut di bulan Agustus, menunjukkan bahwa para produsen masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kesepakatan perdagangan dengan AS sementara permintaan domestik masih lesu.

Indeks manajer pembelian (PMI) resmi naik menjadi 49,4 pada bulan Agustus dibandingkan 49,3 pada bulan Juli, tetap di bawah angka 50 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi dan meleset dari perkiraan median 49,5 dalam jajak pendapat Reuters.

Perekonomian China menghadapi melemahnya ekspor akibat tarif AS, penurunan sektor properti, meningkatnya ketidakpastian pekerjaan, pemerintah daerah yang terlilit utang besar, dan cuaca ekstrem. Tekanan-tekanan ini mengancam akan menggagalkan target pertumbuhan ambisius Beijing pada tahun 2025 sebesar "sekitar 5%," menurut para ekonom.

Indeks PMI non-manufaktur, yang mencakup sektor jasa dan konstruksi, tumbuh lebih cepat, naik menjadi 50,3 dari 50,1 pada bulan Agustus, menurut Biro Statistik Nasional (NBS).

PMI komposit NBS untuk manufaktur dan non-manufaktur mencapai 50,5 pada bulan Agustus, dibandingkan dengan 50,2 pada bulan Juli.

JOLTS AS Agustus

Laporan JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) Amerika Serikat (AS) periode Agustus 2025, akan dirilis pada Selasa (30/9/2025). Sebelumnya, lowongan pekerjaan di AS turun pada bulan Juli ke level terendah dalam 10 bulan, menambah data lain yang menunjukkan minat terhadap pekerja secara bertahap menurun di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan.

Lowongan pekerjaan yang tersedia turun menjadi 7,18 juta dari 7,36 juta yang direvisi turun pada bulan Juni, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja. 

Para pembuat kebijakan The Federal Reserve (The Fed) memantau dengan cermat data pasar tenaga kerja untuk mencari tanda-tanda kelemahan yang mengkhawatirkan. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan dalam pidatonya bulan lalu bahwa "risiko penurunan ketenagakerjaan meningkat." Investor mengantisipasi bahwa para pejabat akan menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada pertemuan kebijakan mereka akhir bulan ini.

(saw/saw)

Pages

Next