Menteri Pendidikan Sering Jadi 'Korban', Cek Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan selalu menjadi pilar penting pembangunan bangsa. Ironisnya, kementerian yang menaungi pendidikan Indonesia justru paling sering menjadi korban perubahan nomenklatur saat presiden berganti.

Dalam perjalanan 80 tahun sejak kemerdekaan, Indonesia telah menyaksikan delapan era kepresidenan, masing-masing membawa visi dan misi yang berbeda dalam memajukan pendidikan nasional.

Pergantian kepemimpinan nasional selalu diikuti dengan perubahan struktur dan nomenklatur Kementerian Pendidikan.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri republik sadar betul bahwa bangsa yang baru merdeka hanya bisa maju bila rakyatnya terdidik, bebas dari buta huruf, dan siap bersaing di dunia.

Dalam delapan dekade perjalanan Indonesia, banyak tokoh pernah duduk di kursi Menteri Pendidikan. Mereka datang dari latar belakang berbeda, membawa visi masing-masing, dan meninggalkan jejak kebijakan yang membentuk wajah pendidikan nasional. Dari Ki Hadjar Dewantara yang menanamkan falsafah Tut Wuri Handayani, hingga era Nadiem Makarim dengan konsep Merdeka Belajar.

Berikut daftar Menteri Pendidikan Indonesia sepanjang masa.

Menteri Pendidikan pertama adalah Ki Hadjar Dewantara, sekaligus sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan filosofi terkenal nya "Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani."

Selepas beliau memimpin, tongkat estafet kepemimpinan berganti ke Mr. T.S.G. Mulia, Mohd. Sjafei, Mr. Soewandi, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Dr. Sarmidi Mangunsarkoro.

Pada masa itu, fokus utama kementerian pendidikan yang masih menggunakan nama Menteri Pengajaran adalah meletakkan dasar sistem pendidikan nasional, menghapus warisan kolonial, membangun sekolah baru, serta menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. 

Foto: Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara. (Dok. disdikbud) Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara. (Dok. disdikbud)

Memasuki dekade 1950an, nama-nama seperti Dr. Bahder Johan, MR. Wongsonegoro, Mr. Mohammad Yamin, Ki Sarino Mangunpranoto, hingga Prof. Dr. Prijono tampil sebagai pimpinan pendidikan Indonesia. 

Di masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan ideologi Nasakom Presiden Soekarno. Prof. Dr. Prijono, Sudibjo, dan Sujono menjadi tokoh penting saat itu, memperkenalkan konsep Pancawardhana yang menekankan lima aspek pengembangan yakni moral, intelektual, seni, keterampilan, dan jasmani. Namun, keterbatasan anggaran akibat krisis ekonomi membuat banyak program tak berjalan optimal pada saat itu.

Ketika memasuki era Orde Baru, stabilitas politik dan pembangunan masif mewarnai kebijakan pendidikan nasional. Pada masa itu, Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, dan Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. 

Mereka melahirkan program besar seperti Wajib Belajar 6 tahun (1984) lalu 9 tahun (1994), pembangunan sekolah SD Inpres di seluruh penjuru negeri, serta kurikulum nasional 1975, 1984, dan 1994. Akses pendidikan dasar meningkat pesat, meski sentralisasi kuat membuat pendidikan sering dijadikan alat politik.

Pasca reformasi, wajah baru pendidikan Indonesia dipimpin Dr. Yahya Muhaimin, Prof. A. Malik Fadjar, Prof. Bambang Sudibyo, dan Prof. Mohammad Nuh. Pada saat itu, lahir Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Program sertifikasi guru, kurikulum berbasis kompetensi, hingga Ujian Nasional sebagai standar evaluasi pembelajaran secara nasional. 

Memasuki 2010an, transfromasi pendidikan semakin menonjol dengan pendidikan nasional yang dipimpin oleh  Prof. Mohammad Nuh, Anies Baswedan, Prof. Muhadjir Effendy, hingga Nadiem Anwar Makarim yang menekankan penguatan karakter, digitalisasi sekolah, hingga revolusi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pandemi Covid-19 menjadi ujian berat, memaksa lahirnya kebijakan adaptif agar proses belajar tetap berlangsung.

Dalam sejarah Indonesia, menteri pendidikan kerap diambil dari kalangan akademiki seperti M. Nuh dan Bambang Sudibyo. Karena itulah, penunjukan Nadiem sempat diwarnai kontroversi karena dia tidak memiliki latar belakang akademisi, seperti menteri-menteri terdahulu.

Nadiem juga menjadi sorotan tajam setelah menjadi tersangka kasus korupsi korupsi pengadaan laptop Chromebook.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]