Deretan Gaji DPR di Beberapa Negara, Siapa yang Terbesar?

Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
31 August 2025 10:00
Massa yang terdiri dari mahasiswa hingga elemen masyarakat terus memenuhi kawasan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Massa yang terdiri dari mahasiswa hingga elemen masyarakat terus memenuhi kawasan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam masyarakat, di mana mereka mengkritisi kebijakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kinerjanya.

Besaran penghasilan resmi wakil rakyat disebut telah menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan setelah diberlakukannya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

Kebijakan ini diberlakukan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia, namun justru menimbulkan polemik besar karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.

Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada surat edaran sekjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada surat menteri keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Gaji pokok anggota DPR juga diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2000. Anggota DPR menerima gaji pokok yang berbeda-beda tergantung pada jabatannya, dengan tambahan tunjangan yang juga bervariasi sesuai dengan jabatan.

Berdasarkan aturan tersebut besaran gaji pokok yang diterima Ketua DPR sebesar gaji pokok Ketua DPR sebesar Rp 5,04 juta, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan anggota biasa Rp 4,2 juta.

Jika hanya melihat nominal ini, penghasilan DPR memang relatif kecil, bahkan tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil golongan menengah.

Namun gaji pokok hanyalah bagian kecil dari keseluruhan kompensasi. anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Seiring berjalannya waktu, berbagai komponen tunjangan ditambahkan.

Ada tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras. Kombinasi inilah yang membuat penerimaan anggota DPR sesungguhnya membengkak menjadi Rp 55-66 juta per bulan.

Puncak kontroversi muncul ketika tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan resmi diberlakukan pada periode 2024-2029.

Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 mengatur bahwa setiap anggota DPR berhak atas tunjangan rumah, sehingga angka penerimaan bulanan langsung melonjak menembus lebih dari Rp 100 juta.

Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, anggaran negara harus mengeluarkan sekitar Rp 29 miliar per bulan hanya untuk membiayai tunjangan rumah, atau setara Rp 1,74 triliun selama satu periode masa jabatan lima tahun.

Masyarakat menilai kebijakan ini berlebihan. Argumen bahwa tunjangan rumah diperlukan agar anggota dewan bisa tinggal dekat dengan kompleks parlemen dianggap tidak relevan, mengingat tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat kerap kali rendah.

Kritik semakin tajam karena keputusan ini muncul di saat pemerintah gencar menggaungkan efisiensi anggaran negara. Di tengah jargon penghematan belanja negara, DPR justru menambah fasilitas baru dengan beban keuangan yang sangat besar.

Kontroversi ini semakin mengemuka karena kontras dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

Gaji DPR di Negara Lainnya

Jika dihitung secara keseluruhan, penghasilan bulanan anggota DPR bisa mencapai puluhan juta rupiah. Melihat hal ini, apakah gaji DPR RI lebih besar dibandingkan dengan anggota parlemen negara lainnya, utamanya negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura?

Sejatinya, gaji dan tunjangan parlemen di beberapa negara lain memang berbeda-beda. Bahkan tunjangan yang akan diterima oleh anggota DPR. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut perbandingan gaji DPR di Amerika Serikat (AS), Singapura, Malaysia, Belanda, dan Thailand, berdasarkan data dari IPU Parline.

Dari data di atas, memang gaji pokok anggota DPR RI menjadi yang paling kecil. Namun, dari tunjangannya, mungkin anggota DPR RI menjadi yang paling besar. Selain itu, perlu dicatat, jika dibandingkan dengan UMR di Indonesia yang relatif kecil disparitas tersebut tampaknya akan semakin besar.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(chd/chd)
Tags

Related Articles

Most Popular
Recommendation