Jokowi Bangun Jalan Hingga Tol Langit, Jawa Tak Lagi Raja

Kondisi Sektor Komunikasi RI

Salah satu janji kampanye Jokowi saat bertarung dalam pemilihan presiden 10 tahun silam adalah membangun dari pinggir. Jokowi berkomitmen agar pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta tidak melupakan warga negara RI yang tersebar di penjuru tanah air.

Akses kemudahan dalam berkomunikasi di Indonesia memang belum tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Hal ini cukup sulit dilakukan mengingat kondisi geografisnya yang dipisahkan oleh perairan.

Alhasil, belum meratanya akses telekomunikasi dan informasi antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor yang memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dengan pertimbangan itu pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat aktif membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai pelosok, terutama wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Pembangunan diharapkan bisa mendongkrak ekonomi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur.

Infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi dan informasi (IT) juga membuka akses lebih untuk tumbuh kembangnya bisnis baru, seperti e-commerce.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi terus mempercepat pembangunan konektivitas telekomunikasi berupa Jaringan Kabel Serat Optik Palapa Ring, Base Transceiver Station (BTS) 4G, dan SATRIA-1. Ketiganya menghubungkan 17.504 pulau yang tersebar di penjuru Indonesia dan menyatukan komunikasi melalui jaringan laut hingga langit.

Palapa Ring merupakan jaringan kabel serat optik sepanjang 12.148 kilometer yang terdiri dari kabel optik darat dan bawah laut, serta segmen jaringan radio microwave sebanyak 55 hop.

Mega proyek ini terbagi menjadi tiga bagian yakni Paket barat, Tengah, dan Timur.

Selain itu, Indonesia terus menggenjot pembangunan BTS demi memperluas akses internet melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui BAKTI KOMINFO telah membangun hampir 5.093 BTS di 25 provinsi yang tersebar di 138 kabupaten/kota dan 1.310 kecamatan dan 5.093 desa. Di antaranya adalah di pelosok Papua seperti Jayawijaya (Papua) hingga Aceh Singkil (Aceh).

Lebih lanjut, akses internet juga telah diterima di 18.715 titik di seluruh Indonesia di mana titik-titik tersebut difokuskan pada kantor pelayanan publik. Bakti menargetkan pembangunan BTS sebanyak 7.300 hingga 2024.

 

Ketiga yaitu dengan layanan SATRIA-1. Layanan SATRIA-1 juga disediakan sebagai solusi untuk titik layanan publik pendidikan, kesehatan dan pemerintahan yang belum terjangkau akses internet cepat melalui jaringan kabel serat optik atau BTS.

SATRIA-1 adalah "tol langit" memungkinkan layanan internet di lokasi remote seperti kantor pemerintahan dan sekolah yang ada di wilayah 3T. SATRIA-1 bisa diterima langsung melalui V-SAT sehingga pembangunan proyeknya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan BTS atau jaringan kabel serat optik. Layanan ini juga bisa mengatasi hambatan geografis seperti daratan, gunung, bukit, dan lembah.

Pencapaian Jokowi yang berfokus pada transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan nasional pada akhirnya dituang dalam dua buku, yang berjudul Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024 dan Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berfokus pada transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan nasional.

"Kedua buku yang diluncurkan pada hari ini berupaya untuk menyoroti hal tersebut," ujar Budi saat peluncuran buku di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Buku ini berisi tentang semua kemajuan digital di RI, mulai dari kecepatan internet, coverage internet, tingkat layanan penetrasi internet, hingga pembangunan infrastruktur dari mulai BTS, Palapa ring, Satelit, dan Satria 1.

Pangkas Impor Ilegal

Tidak hanya meningkatkan akses internet, pemerintahan Jokowi juga turut serta dalam menurunkan aktivitas impor HP ilegal di Indonesia yang mengurangi pendapatan negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mulyadi menjelaskan, soal pemberantasan HP ilegal menggunakan IMEI, ada tiga pihak yang terlibat, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, dan Bea Cukai, yang memiliki peran masing-masing.

Menyoal impor HP, menurutnya ini masuk ranah Bea Cukai yang berperan sebagai pengawas barang bawaan masyarakat dari luar negeri. Kominfo, kata dia, mendapat informasi dari Bea Cukai bahwa memang terjadi penurunan jumlah impor HP ilegal.

Seiring penurunan tersebut, penerimaan negara turut meningkat signifikan terhadap importir perangkat HP, sekitar Rp 2 triliun penambahan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak sampai disitu,Jokowi juga menekan HP impor agar Indonesia tak hanya sebagai negara pasar. 

Hal itu dituangkan melalui aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi produsen perangkat seluler berjaringan 4G dan 5G untuk memasarkan produknya di Indonesia.

Dalam periode 10 tahun kepemimpinan Jokowi, porsi TKDN terus ditingkatkan dari waktu-ke-waktu. Mulai dari 20% pada 2016, 30% pada 2017, dan 35% sejak 2021 hingga sekarang.

Harapannya, TKDN dapat menekan jumlah HP impor karena produksinya dilakukan di dalam negeri. Selain itu, pemenuhan TKDN juga mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Data Centre Dalam Negeri

Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah RI agresif menarik aktivitas industri digital ke dalam negeri. Pemerintahan Jokowi menggebrak lewat dua aturan, memaksa platform digital memiliki perwakilan di dalam negeri dan kewajiban penempatan data secara lokal.

Salah satu isu terbesar dalam perekonomian digital adalah kehadiran model bisnis baru yang disebut sebagai bisnis over-the-top, yaitu platform online yang mendulang pendapatan dengan memanfaatkan infrastruktur internet. Hampir semua perusahaan over-the-top (OTT) adalah raksasa teknologi global yang memilih mengelola bisnisnya dari jarak jauh.

Dampaknya adalah, perusahaan seperti Google, Facebook, dan Netflix bisa mencari uang di Indonesia tanpa merekrut pegawai lokal atau membayar pajak di Indonesia. Bahkan, data milik dan tentang warga RI disimpan di lokasi lain.

Melihat kondisi ini, muncullah Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019 agar warga RI tidak hanya sebagai konsumen.

Dalam beleid tersebut, semua platform digital yang diberikan kategori sebagai "Penyelenggara Sistem Elektronik" harus mendaftarkan diri. Salah satu syarat pendaftaran adalah mereka harus memiliki perwakilan di RI.

Pada prinsipnya data-data yang menyangkut kepentingan sektor publik harus ditempatkan di dalam negeri, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan data hingga pertukaran data.

Untuk sektor privat, memang kewajiban untuk menyimpan data di dalam negeri hanya berlaku untuk data transaksi keuangan. Namun, kebijakan "onshoring" data ini cukup kuat untuk menyulut ledakan industri data center di RI.

Masih soal data, pemerintah Presiden Jokowi dan DPR juga telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP disebut akan menjadi era baru dalam tata kelola data pribadi di dalam negeri, khususnya di ranah digital.

Dalam UU PDP, sanksi besar mengancam perusahaan yang gagal melindungi data pribadi milik warga RI termasuk denda yang ditetapkan berdasarkan pendapatan kotor perusahaan.

Kabar terbaru soal data yakni pada awal Oktober ini, Bersama Digital Data Center (BDCC) bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) meresmikan data center tier IV yang dinamai JST1.

Ketua UmumAPJII, Muhammad Arif, mengatakan saat ini kebutuhan data center di Indonesia baru sekitar 4,6% dari total kebutuhan yang ada di masa depan.

Trafik yang dikumpulkan IEX 3 tahun lalu hanya sekitar 1,3TB dan kini meroket 10 kali lipat menjadi 13,3TB. Untuk itu, dibutuhkan infrastruktur tambahan sebagai penopang.

Berkat kolaborasi dengan BBDC JST1, Indonesia memiliki IEX JK2 atau Inter-Exchange Jakarta yang kedua.

"Tentunya kita berharap IEX JK2 ini dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan penyelenggara jasa inter-Indonesia serta memperkuat lolitas data pada Indonesia Inter-Exchange. Sebagai informasi jumlah ISP saya berdiri di sini sudah sekitar 1.180an," kata Arief.

Untuk itu, keberadaan JST1 menjadi pertanda baik dalam memenuhi kebutuhan data canter di Tanah Air.

Presiden Komisaris BBDC, Setyanto Hantoro, dalam kesempatan yang sama mengatakan IEX JK2 dimaksudkan untuk menjadi titik kumpul para penyedia konektivitas internet di Indonesia.

Setyanto mengatakan industri data center berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba membangun data center. Namun, belum seimbang dari dua sisi, yakni kapasitas dan jumlah.

Keberadaan data center tier IV di Jakarta ini menjawab dua tantangan besar. Pertama, menyokong pertumbuhan data center di Indonesia, dan yang kedua soal keamanan dan kemandirian digital di Tanah Air karena data disimpan di dalam negeri atau onshore.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(rev/rev)

Pages

Show All