Catatan Kelam Sheikh Hasina, Tumbang Diguncang Demo Maut Bangladesh

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Sheikh Hasina sudah berakhir pada Selasa (6/8/2024) kemarin, setelah 15 tahun tahun terakhir memimpin Bangladesh Sebagai Perdana Menteri (PM). Sebelumnya, wanita kelahiran 28 September 1947 itu sempat menduduki jabatan yang sama pada periode 1996-2001 sehingga total masa kepemimpinannya mencapai 20 tahun. 

Berakhirnya era kepemimipinan Hasina terjadi setelah Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin resmi membubarkan parlemen negara itu. Adapun peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh sekaligus menjadi pemimpin pemerintahan sementara.

Pembubaran parlemen dilakukan setelah ultimatum yang dikeluarkan oleh koordinator protes mahasiswa yang memaksa pengunduran diri Hasina.

Kantor presiden juga mengumumkan bahwa mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi, Begum Khaleda Zia, telah resmi dibebaskan dari penjara dan diberikan pengampunan penuh oleh presiden.

Kepala angkatan bersenjata, Jenderal Waker-Uz-Zaman, pada Senin mengatakan bahwa militer akan membentuk pemerintahan sementara setelah kepergian Hasina.

Kemudian pada Selasa malam, delegasi mahasiswa berjumlah 13 orang bersama dua profesor dari Universitas Dhaka pergi ke kediaman Shahabuddin untuk bertemu dengan Zaman dan para pemimpin militer lainnya.

Para pengunjuk rasa antipemerintah berbaris menuju istana Perdana Menteri Sheikh Hasina sementara personel militer (tengah) berjaga di kawasan Shahbag, dekat Universitas Dhaka di Dhaka pada 5 Agustus 2024. (AFP/MUNIR UZ ZAMAN)

Setelah hampir dua jam diskusi, Nahid Islam, salah satu pemimpin mahasiswa, mengatakan kepada para wartawan bahwa telah ada kesepakatan antara semua pihak bahwa Muhammad Yunus akan menjadi penasihat utama pemerintahan sementara dan pembicaraan akan berlanjut.

Adapun Yunus berada di Paris untuk menjalani prosedur medis dan diharapkan segera kembali ke Dhaka.

Belum ada komentar langsung dari Yunus terkait pengangkatannya. Juga belum diketahui kapan pemerintahan sementara akan mengambil alih.

Berakhirnya era pemerintahan Hasina terjadi setelah gelombang aksi protes yang sangat mencekam akibat para mahasiswa menentang kuota PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971, yang dianggap oleh para kritikus sebagai cara untuk mencadangkan pekerjaan bagi sekutu partai yang berkuasa.

Sekitar 400 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam kekerasan yang melanda negara itu sejak Juli. Diketahui, aksi protes ini telah berlangsung di Bangladesh selama sebulan lebih.

Setelah para demonstran menyerbu dan menjarah kediaman mewah perdana menteri pada hari Senin, jalan-jalan di ibu kota Dhaka kembali tenang pada hari Selasa, dengan lalu lintas yang lebih ringan dari biasanya dan banyak sekolah serta bisnis yang ditutup selama kerusuhan masih tutup.

Pabrik-pabrik garmen, yang memasok pakaian ke beberapa merek terkemuka dunia dan menjadi penopang utama ekonomi, akan dibuka kembali pada Rabu.

Sejarah Pemerintahan Hasina

Sejak Bangladesh merdeka pada 16 Desember 1971, politik negara tersebut tidak pernah stabil. Pembangunan tidak berjalan optimal karena pemerintah sibuk mengurusi kerusuhan. Pergantian kekuasan terus menerus menyebabkan rakyat menderita akibat kemiskinan.

Perseteruan terus terjadi antara Liga Awami yang bersekutu dengan partai kiri dan sekuler melawan Partai Nasionalis Bangladesh (PNB) yang bersekutu dengan partai islam.

Kusutnya peta politik Bangladesh berlangsung sejak Sheikh Mujibur Rahman yang berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai pada 1975, kemudian dikudeta oleh Jenderal Ziaur Rahman. Beliau akhirnya mendirikan PNB yang menerapkan sistem multi partai.

PNB dan Liga Awami berkuasa secara bergantian. Pada tahun 2013, pemerintah Bangladesh sementara yang non partai bertugas untuk mempersiapkan pemilu tahun 2014. Seperti biasa, pemilu 2014 diwarnai kerusuhan. Banyak TPS yang dibakar oleh para pendukung partai oposisi.

Enam tahun kemudian sejak ayah Hasina, yakni PM Mujibur Rahman, dibunuh oleh perwira militer pemberontak pada 1975, Hasina mengambil alih kendali partai Liga Awami dan memulai perjuangan selama satu dekade yang mencakup masa tahanan rumah yang panjang.

Orang-orang memanjat patung Sheikh Mujibur Rahman di kawasan Bijoy Sarani, saat merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, 5 Agustus 2024. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Hasina saat itu juga bergabung dengan BNP milik Khaleda Zia untuk membantu menggulingkan diktator militer Hussain Muhammad Ershad pada tahun 1990.

Namun, mereka kemudian berselisih dan persaingan mereka selanjutnya mendominasi politik Bangladesh modern.

Hasina pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1996, tetapi kalah dari Zia 5 tahun kemudian.

Keduanya dipenjara atas dakwaan korupsi pada tahun 2007 setelah kudeta oleh pemerintah yang didukung militer.

Dakwaan tersebut kemudian dibatalkan dan mereka mengikuti pemilihan umum tahun berikutnya yang dimenangkan Hasina dengan telak. Sejak saat itulah, Hasina berkuasa hingga tahun ini.

Para pendukungnya memuji Hasina karena memimpin Bangladesh mencapai lonjakan ekonomi, sebagian besar karena tenaga kerja pabrik, yang sebagian besar perempuan, yang menggerakkan industri ekspor garmen negeri itu.

Bangladesh, salah satu negara termiskin di dunia saat memperoleh kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971, telah tumbuh rata-rata lebih dari 6% setiap tahunnya sejak 2009.

Kemiskinan telah menurun drastis dan lebih dari 95% dari 170 juta penduduknya kini memiliki akses listrik, dengan pendapatan per kapita melampaui India pada tahun 2021.

Hasina juga dipuji atas tindakan keras yang tegas terhadap para militan di negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut.

Namun sayangnya, hal ini membuat intoleransi pemerintahnya terhadap perbedaan pendapat menimbulkan kebencian di dalam negeri dan kekhawatiran dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain.

Lima pemimpin Islam terkemuka dan seorang tokoh oposisi senior dieksekusi mati selama dekade terakhir setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan selama perang pembebasan brutal tahun 1971.

Pengadilan tersebut memicu protes massa dan bentrokan mematikan. Lawan-lawannya mencap pengadilan tersebut sebagai lelucon dan tindakan bermotif politik untuk membungkam perbedaan pendapat.

Bahkan, AS pun menjatuhkan sanksi pada tahun 2021 terhadap cabang elit pasukan keamanan Bangladesh dan tujuh perwira tingginya atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

Hasina bersikeras dalam menghadapi aksi protes yang meningkat belakangan ini, bahwa dia telah bekerja untuk negaranya.

"Selama lebih dari 15 tahun, saya telah membangun negara ini," katanya kepada wartawan Bangladesh.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]